Klarifikasi DPRD Banjar: Bukan Korban MBG, Bukan Pelaku

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Isu dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banjar terus bergulir dan menyedot perhatian publik. Nama anggota DPRD Kota Banjar, Hendrik Purnomo, sempat ikut terseret dalam pusaran pemberitaan awal terkait laporan dugaan penipuan jalur cepat menjadi mitra dapur MBG. Menyikapi situasi tersebut, Hendrik akhirnya menyampaikan klarifikasi terbuka untuk meluruskan persepsi yang berkembang di ruang publik.

Klarifikasi disampaikan melalui unggahan di media sosial dan kemudian diperkuat oleh pemberitaan lanjutan di sejumlah media. Dalam penjelasannya, Hendrik menegaskan bahwa dirinya bukan korban langsung dalam kasus dugaan penipuan MBG. Ia juga menepis anggapan sebagai pelaku ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari program tersebut. Menurut Hendrik, pihak yang mengalami kerugian adalah anggota keluarganya.

Klarifikasi Disampaikan Terbuka

Dalam pernyataan yang beredar, Hendrik menjelaskan bahwa keterlibatannya sebatas membantu keluarga yang tengah menghadapi persoalan. Ia menegaskan tidak memiliki peran dalam pengelolaan, transaksi, maupun proses perekrutan mitra dapur MBG yang kini dipersoalkan.

Baca juga: APBD 2026 Dibuka, Pokir DPRD Tasikmalaya Masih Tertutup

Penjelasan ini muncul setelah isu MBG Kota Banjar menjadi sorotan publik, terutama di media sosial. Sebelumnya, laporan dugaan penipuan yang dilayangkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) memicu spekulasi luas. Sejumlah asumsi berkembang, termasuk dugaan bahwa anggota DPRD terlibat langsung dalam kasus tersebut.

Hendrik menilai klarifikasi perlu disampaikan agar informasi yang beredar tidak berkembang ke arah yang keliru. Ia menyebut, sebagai pejabat publik, dirinya menyadari setiap isu yang mencuat akan berdampak luas, tidak hanya bagi pribadi, tetapi juga terhadap lembaga yang diwakilinya.

Respons Publik dan Isu MBG

Unggahan klarifikasi tersebut mendapat beragam respons dari warganet. Sebagian publik menerima penjelasan tersebut sebagai upaya meluruskan informasi. Namun, sebagian lainnya masih mempertanyakan detail kronologi kasus dan berharap ada penjelasan yang lebih menyeluruh.

Isu MBG Kota Banjar jadi sorotan publik bukan semata karena dugaan penipuan, tetapi juga karena program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Program Makan Bergizi Gratis selama ini diposisikan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Ketika nama pejabat daerah ikut terseret, perhatian publik otomatis meningkat. Dalam konteks tersebut, klarifikasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, baik terhadap individu pejabat maupun terhadap institusi DPRD.

Penegasan Posisi dan Akuntabilitas

Sebagai anggota DPRD, Hendrik menyadari bahwa setiap isu yang menyangkut wakil rakyat berpotensi memengaruhi citra lembaga legislatif. Karena itu, ia menekankan pentingnya membedakan persoalan keluarga dengan kapasitasnya sebagai pejabat publik.

Baca juga: Pelajaran Ikhtiar yang Sering Kita Lupa

Ia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh. Menurut Hendrik, proses penelusuran oleh lembaga terkait perlu dihormati agar persoalan ini tidak berubah menjadi penghakiman di ruang publik.

Kasus dugaan penipuan MBG sendiri masih menjadi perhatian, terutama terkait mekanisme perekrutan mitra dapur dan pengawasan program di daerah. Publik berharap ada evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali muncul.

Di tengah dinamika tersebut, klarifikasi Hendrik Purnomo menandai upaya untuk meredam polemik sekaligus meluruskan posisi. Klarifikasi ini bukan sekadar soal nama baik personal, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keterbukaan dan komunikasi yang jujur sangat dibutuhkan ketika program publik bersinggungan dengan pejabat daerah. (AC)