RUPS BPR Tasikmalaya Rumuskan Arah Pembiayaan UMKM 2026

RUPS BPR Tasikmalaya bahas arah pembiayaan UMKM dan penguatan peran BPR dalam ekonomi daerah 2026.

albadarpost.com, LENSA – RUPS BPR Tasikmalaya kembali menyorot perhatian pemerintah daerah setelah Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, memimpin langsung pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD BPR Artha Sukapura Tahun 2026. Rapat yang berlangsung di ruang kerja bupati pada Rabu, 10 Desember 2025 itu menegaskan kembali fungsi strategis BPR sebagai institusi yang menopang ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil.

Bupati Cecep membuka rapat dengan penekanan bahwa RUPS BPR Tasikmalaya bukan sekadar agenda rutin perusahaan daerah. RUPS menentukan arah pembiayaan UMKM, ruang gerak usaha mikro, serta kontribusi BPR terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menjadi penting mengingat UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.

Ia menilai PD BPR Artha Sukapura memiliki ruang besar untuk tumbuh apabila rencana dan anggaran 2026 dijalankan tanpa penyimpangan. Komitmen dan integritas, menurutnya, bukan jargon, tetapi prasyarat utama agar BPR tetap sehat dan kompetitif. Bupati mengingatkan bahwa tata kelola yang kuat akan berpengaruh langsung pada tingginya kepercayaan nasabah dan stabilitas sektor keuangan daerah.

RUPS Bahas Arah Pembiayaan UMKM

Dalam rapat ini, pejabat daerah bersama manajemen BPR membahas sejumlah target yang dianggap relevan dengan perkembangan ekonomi lokal. BPR diminta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum tersentuh permodalan perbankan. Menurut Bupati, akses inilah yang menjadi pembeda antara stagnasi UMKM dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa RUPS BPR Tasikmalaya harus menghasilkan keputusan yang realistis dan berorientasi pada dampak. Di tengah naiknya kebutuhan modal kerja UMKM, BPR diharapkan hadir sebagai lembaga yang aman, mudah diakses, dan berfokus pada pemberdayaan. Bupati juga menegaskan bahwa perluasan pembiayaan tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian agar risiko kredit tetap terkendali.

Bupati memberikan apresiasi kepada direksi, kepala divisi, dan seluruh pegawai yang dianggap telah menjaga stabilitas operasional BPR hingga saat ini. Ia menilai konsistensi kinerja internal merupakan pondasi utama untuk mencapai target tahun depan.

Tantangan, Peluang, dan Tata Kelola

Setelah penyampaian arahan umum, rapat berlanjut pada pembahasan teknis perencanaan bisnis 2026. Para pejabat yang hadir—mulai dari Asisten Perekonomian Setda hingga jajaran kepatuhan, divisi bisnis, dan manajemen risiko—mengulas kembali tantangan yang akan dihadapi BPR, termasuk kebutuhan digitalisasi layanan perbankan.

Baca juga: Pemkab Tasikmalaya Perkuat Sosialisasi Pengaduan Publik

Transisi menuju operasional berbasis teknologi menjadi salah satu fokus pembahasan. BPR dinilai perlu memperkuat infrastruktur digital agar dapat melayani nasabah lebih cepat, efisien, dan aman. Perubahan ini dipandang relevan dengan perilaku masyarakat yang mulai terbiasa dengan layanan keuangan digital.

Di akhir rapat, Bupati kembali mengingatkan bahwa arah kebijakan BPR bukan sekadar mengelola angka anggaran, tetapi memastikan dampaknya dapat dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa RUPS BPR Tasikmalaya harus menjadi forum pengambilan keputusan yang berorientasi publik dan bukan hanya formalitas tahunan.

RUPS BPR Tasikmalaya menegaskan komitmen penguatan pembiayaan UMKM dan tata kelola BPR untuk mendukung ekonomi daerah. (Red/Asep Chandra)