PHK Guru Mulai Terjadi, Anggaran Dialihkan ke MBG. Siapa Bertanggung Jawab?

albadarpost.com, HUMANIORA – Fenomena PHK guru kini tidak lagi sebatas kekhawatiran. Dampak pemangkasan dana transfer daerah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terasa di lapangan. Guru honorer dirumahkan, jam mengajar dipangkas, dan penghasilan menurun. Situasi ini mempertegas bahwa pemutusan kerja guru bukan sekadar isu, melainkan realitas yang sedang berjalan.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkap sinyal bahaya tersebut. Mereka menerima laporan dari berbagai daerah yang menunjukkan tekanan langsung terhadap tenaga pengajar, terutama mereka yang tidak memiliki status pegawai tetap.

“Ini Bukan Efisiensi, Ini Alarm Bahaya Pendidikan”

Koordinator P2G dalam keterangannya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dianggap sebagai langkah efisiensi biasa.

“Ini bukan sekadar penghematan anggaran. Ini alarm bahaya bagi pendidikan. Guru kehilangan penghasilan, bahkan pekerjaan,” tegas perwakilan P2G.

Pernyataan ini mencerminkan keresahan yang mulai meluas. Sebab, ketika anggaran pendidikan tergerus, yang pertama terdampak bukan sistem, melainkan manusia di dalamnya—guru.

Sekolah Mulai Mengurangi Guru, Beban Mengajar Meningkat

Di sejumlah daerah, sekolah terpaksa menyesuaikan kondisi keuangan. Karena itu, pengurangan tenaga pengajar menjadi pilihan yang sulit dihindari. Guru honorer menjadi pihak paling rentan karena status mereka bergantung pada kemampuan anggaran sekolah.

Selain itu, guru yang masih bertahan harus menanggung beban lebih besar. Jumlah siswa tetap, tetapi jumlah pengajar berkurang. Akibatnya, kualitas pembelajaran terancam menurun.

Situasi ini tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga langsung menyentuh siswa. Proses belajar menjadi kurang optimal, sementara perhatian guru harus terbagi lebih luas.

Program MBG Disorot, Prioritas Anggaran Dipertanyakan

Program MBG memang bertujuan meningkatkan gizi anak. Namun, realokasi anggaran yang mengorbankan sektor pendidikan memicu kritik tajam.

P2G menilai pemerintah perlu menata ulang prioritas. Mereka tidak menolak program MBG, tetapi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan keberlangsungan pendidikan.

Lebih jauh, mereka juga menyoroti tidak adanya skema perlindungan bagi guru terdampak. Padahal, kebijakan publik seharusnya hadir dengan mitigasi risiko yang jelas.

Ketimpangan Pendidikan Mengintai

Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya tidak berhenti pada PHK semata. Ketimpangan pendidikan antarwilayah berpotensi melebar. Daerah dengan anggaran terbatas akan semakin tertinggal.

Selain itu, keberlanjutan tenaga pengajar juga menjadi pertaruhan. Ketika profesi guru semakin tidak stabil, minat generasi muda untuk masuk ke dunia pendidikan bisa menurun.

Hal ini membuka risiko jangka panjang yang lebih serius: krisis kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Didorong Bertindak Cepat

Seiring meningkatnya sorotan publik, tekanan terhadap pemerintah semakin kuat. Evaluasi kebijakan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

Pakar pendidikan menilai solusi harus mencakup perlindungan guru honorer dan penguatan kembali anggaran pendidikan. Tanpa langkah konkret, dampak kebijakan ini akan meluas dan sulit dikendalikan.

Di sisi lain, transparansi anggaran juga menjadi tuntutan utama. Publik berhak mengetahui bagaimana prioritas ditetapkan dan siapa yang terdampak.

Kebijakan bisa berubah dalam rapat anggaran, tetapi bagi guru, dampaknya terasa di kehidupan nyata—dan ketika guru mulai tersingkir, pendidikan sedang menuju titik paling rapuhnya. (Red)