Kasus Penganiayaan Istri Siri di Sukabumi, Tipiring atau KDRT?

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kasus penganiayaan istri siri di Sukabumi kembali membuka perdebatan lama dalam penegakan hukum. Seorang perempuan melaporkan mantan suami sirinya atas dugaan pencekikan. Namun polisi tidak menahan terlapor dan mengklasifikasikan perkara tersebut sebagai tindak pidana ringan atau tipiring.

Keputusan ini memantik pertanyaan publik. Banyak pihak mempertanyakan apakah kekerasan terhadap pasangan dalam hubungan nikah siri dapat diperlakukan sama dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Peristiwa dan Penanganan Polisi

Peristiwa penganiayaan terjadi di wilayah Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Korban melaporkan mantan suami sirinya setelah mengalami pencekikan saat terjadi pertengkaran. Konflik dipicu persoalan ekonomi dan hubungan personal yang sudah tidak harmonis.

Baca juga: Efisiensi Anggaran DPRD, Akankah Tasikmalaya Ambil Langkah Berani?

Polisi menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aparat menilai luka yang dialami korban tergolong ringan. Polisi juga menyebut status hubungan korban dan pelaku tidak tercatat secara hukum negara.

Atas dasar itu, penyidik menerapkan pasal penganiayaan ringan. Pelaku tidak ditahan dan dikenakan kewajiban hadir jika dipanggil. Polisi menegaskan bahwa langkah tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tipiring atau KDRT, Di Mana Batasnya?

Kasus penganiayaan istri siri ini menyoroti batas antara tipiring dan KDRT. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur hubungan yang diakui negara menjadi salah satu faktor penting.

Karena pernikahan korban dan pelaku berlangsung secara siri dan tidak tercatat, aparat tidak menerapkan pasal KDRT. Penanganan kasus pun mengacu pada ketentuan penganiayaan ringan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, sejumlah pengamat hukum menilai pendekatan ini masih menyisakan ruang perdebatan. Kekerasan fisik tetap terjadi dalam relasi domestik, meskipun tidak diakui secara administratif. Kondisi ini kerap membuat korban berada dalam posisi rentan.

Respons Publik dan Aktivis

Kasus penganiayaan istri siri di Sukabumi memicu reaksi publik. Aktivis perempuan dan pegiat perlindungan korban kekerasan menilai pendekatan tipiring berpotensi mengecilkan dampak psikologis korban.

Mereka menekankan bahwa pencekikan bukan tindakan sepele. Meski luka fisik terlihat ringan, ancaman keselamatan korban tetap nyata. Aktivis mendorong aparat untuk lebih sensitif dalam membaca konteks relasi dan risiko berulang.

Baca juga: Mengabaikan Adzan Artinya Menolak Keberkahan

Di sisi lain, polisi menyatakan tetap membuka ruang perlindungan terhadap korban. Aparat menyebut korban dapat mengajukan permohonan pendampingan dan perlindungan sesuai mekanisme yang tersedia.

Tantangan Penegakan Hukum

Kasus ini kembali menunjukkan tantangan hukum dalam menangani kekerasan dalam hubungan nonformal. Nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat, namun perlindungan hukumnya terbatas ketika konflik muncul.

Penegakan hukum sering kali bergantung pada bukti medis dan status hukum hubungan. Akibatnya, korban kekerasan dalam relasi siri kerap menghadapi hambatan dalam mendapatkan keadilan maksimal.

Diskursus tipiring atau KDRT dalam kasus penganiayaan istri siri pun terus mengemuka. Publik menanti langkah lebih progresif agar hukum mampu melindungi korban, tanpa terhalang status administratif. (AC)