Perjalanan Dinas: Pos Favorit Anggaran yang Minim Dampak Publik

Editorial Albadarpost: perjalanan dinas terus membebani anggaran publik tanpa dampak layanan yang jelas.

Perjalanan Dinas yang Tak Pernah Sepi

albadarpost.com, EDITORIAL – Perjalanan dinas kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasinya, melainkan karena ketahanannya sebagai pos anggaran yang nyaris tak tersentuh kritik serius. Dari pusat hingga daerah, pos ini terus tumbuh dan nyaris selalu habis terserap.

Masalahnya bukan sekadar angka. Perjalanan dinas menyedot anggaran publik dalam jumlah besar, sementara dampaknya terhadap pelayanan warga sering kali tak terlihat. Ketika anggaran sosial dipangkas dan layanan publik berjalan tertatih, perjalanan dinas justru tampil rapi di laporan keuangan.

Di titik ini, perjalanan dinas bukan lagi urusan administratif. Ia telah menjadi isu moral dan kebijakan publik.

Fakta Lama yang Terus Terulang

Fakta kebocoran anggaran perjalanan dinas bukan cerita baru. Lebih dari satu dekade lalu, Menteri Keuangan RI secara terbuka menyebut potensi kebocoran pos ini mencapai 30–40 persen. Pernyataan itu disampaikan di ruang publik, bukan dalam laporan tertutup.

Sejak saat itu, pola yang sama terus berulang. Setiap tahun muncul kasus korupsi perjalanan dinas di berbagai daerah. Modusnya hampir seragam: laporan fiktif, manipulasi kwitansi, hingga perjalanan yang hanya ada di atas kertas.

Dalam beberapa hari terakhir, dugaan korupsi perjalanan dinas kembali mencuat. DPRD Sulawesi Barat dan Bengkulu sedang diperiksa aparat penegak hukum. Ini bukan arsip lama. Ini kejadian hari ini.

Masalah Utama: Anggaran Jalan, Manfaat Tak Bergerak

Redaksi melihat persoalan utama bukan pada aktivitas bepergian itu sendiri. Perjalanan dinas bisa penting jika berdampak langsung pada kinerja dan pelayanan publik. Masalahnya, hubungan antara biaya dan manfaat sering kali kabur.

Anggaran besar dianggap prestasi karena terserap tinggi. Padahal, serapan anggaran tidak identik dengan keberhasilan kebijakan. Dalam banyak kasus, perjalanan dinas menjadi rutinitas yang aman secara administratif, tetapi miskin evaluasi substantif.

Baca juga: Belanja Internet “Siluman” di AMEL Kominfo Tasikmalaya

Ketika pengawasan longgar dan ukuran kinerja tidak jelas, perjalanan dinas berubah menjadi ruang nyaman bagi pemborosan. Bahkan, dalam praktik terburuk, menjadi pintu masuk korupsi yang berulang.

Tasikmalaya dan Fenomena Daerah

Kota Tasikmalaya bisa dijadikan contoh reflektif. Anggaran perjalanan dinas di kota ini tergolong besar untuk wilayah dengan 10 kecamatan dan bentang geografis yang relatif kecil. Penyerapan anggarannya nyaris sempurna, di atas 90 persen.

Di atas kertas, ini tampak rapi. Namun, pertanyaan publik justru berada di luar laporan keuangan: apa dampak konkret dari perjalanan dinas tersebut terhadap layanan warga?

Perbandingan dengan daerah lain yang wilayah dan bebannya lebih besar menjadi relevan. Jika ukuran keberhasilan hanya serapan anggaran, maka akuntabilitas publik kehilangan makna.

Pola Nasional yang Sulit Diputus

Pengalaman daerah lain menunjukkan satu pola yang konsisten. Perjalanan dinas baru benar-benar berhenti ketika penyidikan dimulai. Bukan karena kesadaran, tetapi karena keterpaksaan.

Ini menunjukkan lemahnya pencegahan. Aparat penegak hukum sebenarnya tidak kekurangan contoh. Skema dan modus korupsi perjalanan dinas sudah terbongkar di banyak daerah. Polanya berulang dan relatif sederhana.

Yang sering absen justru kemauan politik dan keberanian institusional untuk memeriksa pos anggaran yang dianggap sensitif.

Sikap Redaksi: Hentikan Normalisasi Pemborosan

Albadarpost berpandangan bahwa perjalanan dinas harus ditempatkan kembali sebagai instrumen kebijakan, bukan fasilitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan wajib terhubung dengan dampak layanan publik yang terukur.

Pemerintah daerah perlu membuka data perjalanan dinas secara transparan. DPRD wajib menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar menyetujui anggaran. Aparat penegak hukum harus berhenti menunggu laporan dan mulai membaca pola.

Selama perjalanan dinas dibiarkan normal tanpa evaluasi, kebocoran akan terus dianggap kelaziman.

Anggaran Bukan Sekadar Angka

Editorial ini bukan vonis hukum. Ini pengingat publik. Karena sejarah sudah memberi peringatan. Bahwa pola berulang bukan kebetulan. Dan bahwa perjalanan dinas tidak berhenti karena sadar, melainkan karena terpaksa.

Pada saat tabir telah tersingkap, pada titik itulah musafir akan sampai pada maqam hisab. (Ds)