akuntabilitas publik
Ini Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa untuk Cegah Korupsi
- calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
- visibility 13
- 0Komentar
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa menjadi fondasi utama dalam setiap belanja pemerintah. Aturan ini tidak hanya mengatur proses pembelian barang dan layanan, tetapi juga memastikan tata kelola anggaran negara berjalan transparan dan bebas penyimpangan. Dalam regulasi nasional, prinsip pengadaan pemerintah atau asas pengadaan publik tersebut telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 […]
Memahami LPJ Anggaran Daerah: Tanya Jawab Sederhana
- calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
- visibility 12
- 0Komentar
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Isu laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran daerah sering terdengar rumit. Padahal, LPJ menyangkut hak dasar warga untuk mengetahui ke mana uang publik digunakan. Agar tidak simpang siur, berikut penjelasan Q&A edukatif yang bisa menjadi pegangan masyarakat. Apa itu LPJ Anggaran Daerah? LPJ anggaran daerah adalah laporan resmi pemerintah daerah yang menjelaskan secara rinci: […]
Akuntabilitas Anggaran Dipertanyakan, Tasikmalaya Jadi Perhatian
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- visibility 8
- 0Komentar
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Isu transparansi anggaran daerah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada Kota Tasikmalaya setelah muncul kabar mengenai anggaran bernilai ratusan miliar rupiah yang belum disertai laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dalam sistem demokrasi, […]
Perjalanan Dinas: Pos Favorit Anggaran yang Minim Dampak Publik
- calendar_month Rabu, 17 Des 2025
- visibility 8
- 0Komentar
Editorial Albadarpost: perjalanan dinas terus membebani anggaran publik tanpa dampak layanan yang jelas. Perjalanan Dinas yang Tak Pernah Sepi albadarpost.com, EDITORIAL – Perjalanan dinas kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasinya, melainkan karena ketahanannya sebagai pos anggaran yang nyaris tak tersentuh kritik serius. Dari pusat hingga daerah, pos ini terus tumbuh dan nyaris selalu habis terserap. […]
