editorial

albadarpost.com, EDITORIAL – SK Komdigi 127 2026 kembali membuka perdebatan serius tentang arah regulasi digital, kebebasan berekspresi, dan posisi negara dalam mengontrol ruang publik. Pemerintah menyebut aturan ini sebagai langkah strategis melawan disinformasi. Namun, sejumlah kalangan melihatnya sebagai sinyal kemunduran dalam praktik demokrasi digital. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada desain kebijakan yang berpotensi melampaui […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Pemerintah semakin sering menggaungkan efisiensi fiskal. Hampir setiap pidato kebijakan anggaran membawa pesan yang sama: belanja negara harus lebih hemat, lebih tepat sasaran, dan lebih disiplin. Namun di balik narasi tersebut, satu persoalan lama masih terus muncul dalam laporan audit dan perkara hukum: kebocoran anggaran. Istilah itu mungkin terdengar teknokratis. Padahal maknanya […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Di banyak kantor pemerintahan—dan juga di berbagai organisasi—cerita tentang korupsi sering kali dimulai dari bawah. Seorang staf bermain anggaran. Pejabat teknis memanipulasi laporan. Proyek disulap menjadi ladang keuntungan pribadi.Namun dalam banyak kasus, cerita itu tidak berhenti pada pelaku utama. Ia merambat naik, perlahan, menuju meja pimpinan. Pertanyaannya sederhana: jika atasan sudah menerima […]

albadarpost.com, EDITORIAL. Redaksi albadarpost.com telah menyampaikan permohonan wawancara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya terkait pelaksanaan kegiatan swakelola Tahun Anggaran 2024–2025. Surat tersebut memuat sejumlah pertanyaan mendasar mengenai perencanaan kegiatan, realisasi anggaran, mekanisme pengendalian internal, hingga aspek transparansi dokumen. Tenggat waktu telah kami sampaikan secara resmi dan wajar. Namun hingga […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Kominfo Kabupaten Tasikmalaya belum mandiri menjadi persoalan mendasar dalam agenda transformasi digital daerah. Frasa Kominfo belum mandiri bahkan menggambarkan realitas yang lebih konkret dibanding slogan digitalisasi yang kerap digaungkan. Ketika urusan komunikasi dan informatika masih berstatus bidang di bawah dinas lain, maka arah kebijakan digital sulit berdiri tegak. Akibatnya, digitalisasi berisiko berubah […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Website desa Tasikmalaya tidak aktif menjadi ironi di tengah gencarnya agenda transformasi digital. Frasa website desa Tasikmalaya tidak aktif bahkan lebih sering mencerminkan realitas dibanding jargon pelayanan berbasis elektronik. Situs resmi tersedia, domain aktif, tetapi konten minim. Bahkan, beberapa laman hanya menampilkan halaman kosong atau berita lama yang tak pernah diperbarui. Padahal, […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Deklarasi SWAKKA di Tasikmalaya menandai babak baru bagi media online di Priangan Timur. Forum ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa media lokal tidak bisa lagi berjalan sendiri di tengah kompetisi digital yang makin keras. Peristiwa ini penting karena menyentuh kepentingan publik secara langsung. Ketika media lokal kuat dan kolaboratif, masyarakat memperoleh informasi […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu titik paling menentukan dalam penyelenggaraan negara. Melalui mekanisme inilah anggaran publik dialihkan menjadi infrastruktur, layanan sosial, dan program strategis yang menyentuh kehidupan masyarakat. Karena itu, pengadaan tidak boleh dipahami semata sebagai urusan teknis, melainkan sebagai amanah kekuasaan yang mengandung tanggung jawab hukum dan moral. […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Dalam Islam, amanah bukan sekadar istilah etis. Ia adalah perjanjian antara manusia dan Allah. Setiap harta yang dikelola, terlebih yang bersumber dari dana publik, kelak akan dimintai hisab. Karena itu, lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya berlabel “Islam”, tetapi wajib menjelmakan nilai-nilai Islam dalam praktik nyata. Peresmian gedung megah Bank Syariah Indonesia […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Kontroversi anggaran MBG dalam pendidikan resmi memasuki ruang konstitusi. Sejumlah mahasiswa bersama seorang guru honorer mengajukan uji materiil Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sejalan dengan mandat utama pendidikan nasional. Gugatan ini penting karena menyentuh jantung kebijakan […]