Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya: Jangan Berpuas Diri dengan Angka

AlbadarPost.com, EDITORIAL — Hari jadi sebuah kota semestinya bukan sekadar perayaan usia, seremoni, atau panggung untuk memamerkan capaian. Momen ini juga harus menjadi kesempatan untuk menguji apakah pembangunan benar-benar memperbaiki kehidupan warganya.

Menjelang Hari Jadi ke-25, Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah indikator yang patut diapresiasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,59 pada 2025, sedangkan ekonomi tumbuh 5,39 persen. Namun, publikasi Statistik Daerah Kota Tasikmalaya 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat persoalan yang belum selesai: tingkat kemiskinan masih 10,84 persen atau sekitar 75.220 orang.

Angka-angka tersebut menyampaikan pesan yang perlu dibaca secara berimbang. Capaian pembangunan layak mendapat pengakuan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan evaluasi. Pada usia ke-25, Kota Tasikmalaya membutuhkan lebih dari sekadar laporan tentang indikator yang membaik. Publik juga berhak mengetahui persoalan yang masih tersisa dan langkah yang disiapkan untuk mengatasinya.

IPM Tinggi Bukan Akhir dari Pekerjaan

BPS mencatat IPM Kota Tasikmalaya sebesar 76,59 pada 2025, meningkat dari 76,03 pada 2024. Nilai tersebut melampaui IPM Jawa Barat sebesar 75,90. Dalam perbandingan Priangan Timur pada publikasi yang sama, Kota Tasikmalaya juga mencatat IPM tertinggi.

Capaian ini patut diapresiasi. IPM mengukur dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Namun, angka gabungan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa setiap warga menikmati akses dan kualitas layanan yang sama.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa capaian tersebut berjalan bersama pemerataan layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan kesempatan hidup layak bagi kelompok rentan. Publik juga perlu memperoleh gambaran tentang indikator mana yang masih tertinggal dan wilayah atau kelompok masyarakat mana yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Angka tinggi adalah capaian yang perlu dijaga, bukan alasan untuk menghentikan pengawasan.

Kemiskinan Menurun, tetapi 75 Ribu Warga Masih Terdampak

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Kota Tasikmalaya turun dari 76,71 ribu orang pada 2024 menjadi 75,22 ribu orang pada 2025. Persentasenya juga menurun dari 11,10 persen menjadi 10,84 persen.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1.490 orang, sedangkan persentasenya turun 0,26 poin persentase. Penurunan ini merupakan perkembangan positif. Namun, persentase kemiskinan Kota Tasikmalaya masih lebih tinggi daripada angka Jawa Barat sebesar 7,02 persen dalam publikasi BPS yang menjadi rujukan.

Di sinilah evaluasi perlu bergerak lebih jauh daripada sekadar mengumumkan penurunan angka. Apa saja hambatan yang masih dihadapi rumah tangga miskin? Seberapa tepat sasaran program bantuan? Apakah kesempatan kerja dan akses ekonomi semakin terbuka bagi warga berpenghasilan rendah?

Data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa program pemerintah berhasil atau gagal. Namun, angka kemiskinan memberi alasan kuat untuk meminta penjelasan yang terukur mengenai sasaran, pelaksanaan, dan hasil program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah tidak perlu menunggu kondisi memburuk untuk membuka evaluasi. Justru ketika kemiskinan menurun tetapi masih menyentuh lebih dari satu dari sepuluh penduduk, transparansi kebijakan menjadi semakin penting.

Ekonomi Tumbuh, Bagaimana dengan Kualitas Pekerjaan?

Ekonomi Kota Tasikmalaya tumbuh 5,39 persen pada 2025, meningkat dari 5,22 persen pada tahun sebelumnya. Angka tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,32 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menunjukkan bahwa semua rumah tangga menikmati peningkatan pendapatan atau memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Karena itu, indikator ketenagakerjaan perlu dibaca bersama capaian ekonomi.

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka turun dari 6,49 persen pada 2024 menjadi 6,43 persen pada 2025. Akan tetapi, tingkat partisipasi angkatan kerja juga turun dari 68,92 persen menjadi 66,31 persen. Pada saat yang sama, sektor jasa menyerap 62,46 persen tenaga kerja pada 2025.

Perubahan ini bukan bukti langsung bahwa kondisi ketenagakerjaan memburuk. Meski demikian, penurunan partisipasi angkatan kerja layak ditelaah lebih lanjut. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kesempatan kerja berkembang, bagaimana kualitas pekerjaan yang tersedia, dan apakah kebutuhan tenaga kerja sejalan dengan keterampilan pencari kerja.

Pertumbuhan ekonomi semestinya menjadi sarana memperluas kesejahteraan, bukan sekadar angka tahunan dalam laporan pembangunan.

Perbandingan Daerah Harus Menjadi Bahan Evaluasi

Perbandingan regional memberikan konteks tambahan. Pada 2025, jumlah penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya mencapai 185,99 ribu orang, Kabupaten Ciamis 88,72 ribu orang, sedangkan Kota Tasikmalaya 75,22 ribu orang.

Namun, jumlah absolut tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk menentukan daerah mana yang lebih sejahtera. Jumlah penduduk setiap wilayah berbeda. Perbandingan tingkat kemiskinan yang lebih adil harus menggunakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk masing-masing daerah.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kota Tasikmalaya mencatat 5,39 persen pada 2025. Angka tersebut berada di bawah Kabupaten Garut sebesar 5,95 persen dan Kabupaten Pangandaran sebesar 5,64 persen, tetapi di atas Kota Banjar yang mencapai 5,13 persen.

Perbandingan ini seharusnya membantu pemerintah membaca posisi daerah dan menentukan prioritas pembangunan. Angka-angka tersebut bukan perlombaan untuk mencari siapa yang paling unggul, melainkan bahan untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hari Jadi Harus Menjadi Momentum Pertanggungjawaban

Pada usia ke-25, Sabtu (17/10/2026), Kota Tasikmalaya memiliki capaian yang patut diapresiasi: IPM meningkat, ekonomi tumbuh, dan persentase kemiskinan menurun. Namun, capaian tersebut belum menghapus pekerjaan rumah di bidang kesejahteraan dan ketenagakerjaan.

Pemerintah perlu membuka evaluasi yang bisa diperiksa publik. Target pembangunan harus dibandingkan dengan realisasi, program perlu dinilai berdasarkan hasilnya, dan persoalan yang belum selesai perlu dijelaskan secara terbuka. Untuk menilai efektivitas kebijakan secara lebih tegas, publik juga membutuhkan data anggaran, pelaksanaan program, dan capaian yang dapat diverifikasi.

BPS menyediakan cermin statistik. Pemerintah bertanggung jawab menjelaskan apa yang sudah dicapai dan apa yang masih harus diperbaiki. Sementara itu, pers dan masyarakat perlu menguji penjelasan tersebut berdasarkan fakta.

Pada usia ke-25, Kota Tasikmalaya tidak cukup hanya merayakan angka yang membaik. Pembangunan baru layak disebut berhasil ketika kemajuan statistik benar-benar berubah menjadi kehidupan yang lebih baik bagi warganya. (Red)