Kemiskinan Tasikmalaya Turun, Benarkah Kesejahteraan Warga Membaik?

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH – Melalui akun pribadinya pada Kamis (15/10/2026), Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyampaikan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya turun menjadi 9,34 persen pada 2026, dari sebelumnya 10,84 persen. Ia menyebut penurunan tersebut sebagai hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

“Penurunan 1,5 persen ini adalah angka kerja keras kita semua. Pemerintah Kota Tasikmalaya bekerja kompak bersama seluruh pihak untuk terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Viman dalam unggahan di akun Instagram-nya.

Pernyataan tersebut menjadi kabar positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Namun, angka 9,34 persen yang disampaikan Wali Kota perlu dibaca berdasarkan periode pengukuran dan sumber statistik yang digunakan.

Publikasi Statistik Daerah Kota Tasikmalaya 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya mencatat persentase penduduk miskin sebesar 10,84 persen pada 2025. Jumlahnya mencapai 75.220 jiwa.

Angka BPS tersebut menggambarkan kondisi 2025, sedangkan angka 9,34 persen dalam pernyataan Viman merujuk pada 2026. Untuk memastikan perbandingan keduanya, diperlukan rujukan resmi yang menjelaskan periode penghitungan dan metodologi statistik terbaru.

Terlepas dari perbedaan periode tersebut, data BPS memperlihatkan bahwa kemiskinan Kota Tasikmalaya telah mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Tantangannya sekarang adalah memastikan perbaikan indikator tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan Kota Tasikmalaya Turun dalam Lima Tahun

BPS mencatat persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya sebesar 13,13 persen pada 2021. Angka itu turun menjadi 12,72 persen pada 2022, kemudian 11,53 persen pada 2023.

Penurunan berlanjut pada 2024, ketika persentase penduduk miskin mencapai 11,10 persen. Pada 2025, angka tersebut kembali turun menjadi 10,84 persen.

Dalam periode 2021–2025, persentase kemiskinan berkurang 2,29 poin persentase. Sementara itu, jumlah penduduk miskin turun dari 89.460 menjadi 75.220 jiwa, atau berkurang sebanyak 14.240 orang.

Tren tersebut menunjukkan perbaikan indikator kemiskinan secara bertahap. Namun, data itu belum cukup untuk menjelaskan faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan maupun besarnya kontribusi setiap program pemerintah.

Persentase dan jumlah penduduk miskin juga perlu dibaca secara bersamaan. Persentase menunjukkan proporsi penduduk yang tergolong miskin terhadap total populasi, sedangkan jumlah absolut memperlihatkan banyaknya warga yang masih menghadapi kondisi tersebut.

Karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti evaluasi kebijakan yang terukur, termasuk pemeriksaan terhadap kelompok masyarakat yang masih rentan secara ekonomi.

IPM Kota Tasikmalaya Tertinggi di Priangan Timur

Di sisi lain, Kota Tasikmalaya mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,59 pada 2025. Berdasarkan publikasi BPS yang sama, angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara enam kabupaten/kota di Priangan Timur.

Sebagai perbandingan, IPM Kota Banjar mencapai 75,54 dan Kabupaten Ciamis 74,33. Kabupaten Pangandaran mencatat 71,66, Kabupaten Tasikmalaya 70,76, sedangkan Kabupaten Garut 70,67.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Indikator ini memberikan konteks penting untuk memahami perkembangan pembangunan Kota Tasikmalaya.

Meski demikian, IPM yang tinggi tidak otomatis berarti persoalan kemiskinan telah selesai. Pada 2025, BPS masih mencatat 75.220 penduduk miskin di kota ini.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa capaian pembangunan perlu dibaca bersama persoalan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah tidak hanya perlu mempertahankan indikator pembangunan manusia, tetapi juga memastikan kelompok berpenghasilan rendah memperoleh akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi.

Sebanyak 75.220 Penduduk Masih Tercatat Miskin

Dalam perbandingan jumlah penduduk miskin di Priangan Timur pada 2025, Kota Tasikmalaya menempati posisi ketiga terendah di antara enam kabupaten/kota.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin Kabupaten Garut mencapai 252.560 jiwa, Kabupaten Tasikmalaya 185.990 jiwa, dan Kabupaten Ciamis 88.720 jiwa. Adapun Kota Tasikmalaya mencatat 75.220 jiwa, Kabupaten Pangandaran 33.090 jiwa, dan Kota Banjar 10.970 jiwa.

Perbandingan tersebut menggunakan jumlah absolut, bukan persentase kemiskinan. Karena jumlah penduduk setiap daerah berbeda, data itu tidak dapat digunakan sendirian untuk menentukan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi atau terendah.

Meski demikian, angka 75.220 jiwa menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih relevan dalam agenda pembangunan Kota Tasikmalaya. Pemerintah perlu memastikan kelompok masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mendapatkan perhatian dalam program penanggulangan kemiskinan.

Pengeluaran Per Kapita Meningkat, Pemerataan Perlu Diperhatikan

BPS juga mencatat pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat dari Rp11,431 juta pada 2024 menjadi Rp11,849 juta pada 2025.

Peningkatan tersebut menjadi indikator tambahan dalam membaca perkembangan standar hidup masyarakat. Namun, pengeluaran per kapita yang disesuaikan bukan ukuran pendapatan aktual setiap warga dan tidak membuktikan bahwa seluruh rumah tangga mengalami peningkatan kesejahteraan dengan besaran yang sama.

Karena itu, indikator tersebut perlu dibaca bersama data kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Pemeriksaan lintas indikator dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang masih membutuhkan dukungan lebih terarah.

Tantangan Pemerintah: Memastikan Penurunan Berdampak Nyata

Viman menyebut penurunan kemiskinan sebagai hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan pemerintah daerah terhadap perkembangan indikator kesejahteraan.

Namun, untuk menilai efektivitas kebijakan, publik memerlukan informasi lebih terperinci mengenai program penanggulangan kemiskinan, realisasi anggaran, jumlah penerima manfaat, serta hasil yang dapat diukur.

Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menjelaskan bagaimana program yang dijalankan membantu keluarga berpenghasilan rendah meningkatkan pendapatan, memperoleh pekerjaan yang layak, dan memenuhi kebutuhan dasar.

Evaluasi berkala juga penting untuk mengetahui apakah warga yang keluar dari kategori miskin mampu mempertahankan kondisi ekonominya. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari perubahan persentase, tetapi juga dari ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Penurunan kemiskinan merupakan perkembangan yang patut dicermati. Namun, keberhasilan pembangunan tidak berhenti ketika angka statistik membaik. Ukuran yang lebih substantif adalah semakin sedikit keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan semakin banyak warga yang mampu mempertahankan kesejahteraannya secara berkelanjutan. (Red)