Hari Pahlawan 2026: Kita Mengenang Pejuang, Mengapa Korupsi Berulang?

albadarpost.com, EDITORIAL – Setiap 10 November, bangsa Indonesia mengenang keberanian para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh berhenti di tengah upacara dan pidato: mengapa korupsi masih menjadi persoalan serius ketika cita-cita kemerdekaan menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat?

Hari Pahlawan 2026 semestinya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang masa lalu. Peringatan ini juga perlu menjadi ruang evaluasi terhadap keadaan bangsa hari ini. Sebab, kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan, melainkan juga tentang bagaimana negara melindungi kepentingan rakyat dan mengelola amanah publik.

Korupsi menjadi salah satu ujian terbesar bagi cita-cita tersebut. Praktik penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Hari Pahlawan dan cita-cita kemerdekaan yang belum selesai

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November berakar pada Pertempuran Surabaya 1945. Peristiwa itu menjadi simbol keberanian rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Para pejuang menghadapi risiko besar demi mempertahankan kedaulatan. Mereka tidak berjuang untuk memperoleh keuntungan pribadi dari kekuasaan, melainkan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka dan bermartabat.

Nilai perjuangan tersebut seharusnya tetap hidup dalam penyelenggaraan negara. Pejabat publik, aparatur pemerintahan, dan seluruh pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab menjaga amanah yang dipercayakan masyarakat.

Akan tetapi, semangat itu kehilangan makna apabila kekuasaan justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Anggaran yang seharusnya membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik dapat kehilangan manfaat ketika tata kelolanya tidak berjalan dengan baik.

Karena itu, mengenang pahlawan semestinya tidak berhenti pada penghormatan simbolis. Bangsa ini juga perlu mengukur sejauh mana nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat benar-benar hadir dalam praktik pemerintahan.

Indeks korupsi dan integritas menunjukkan pekerjaan rumah

Persoalan korupsi bukan sekadar kesan atau kritik tanpa dasar. Sejumlah indikator resmi memberikan gambaran tentang tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025. Indonesia menempati peringkat 109 dari 182 negara yang dinilai.

CPI mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan sejumlah sumber penilaian. Indeks ini bukan hitungan jumlah perkara korupsi dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap lembaga atau pejabat melakukan tindak pidana. Namun, hasil tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan integritas sektor publik masih membutuhkan perhatian serius.

Gambaran lain datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. KPK mencatat Indeks Integritas Nasional sebesar 72,32. Nilai tersebut masih berada dalam kategori rentan korupsi berdasarkan klasifikasi SPI.

Dalam rincian hasil survei, indeks integritas pemerintah daerah tercatat 71,33, sedangkan indeks kementerian dan lembaga mencapai 77,19. Keduanya perlu dibaca sesuai cakupan masing-masing, bukan dianggap sebagai skor yang sama.

SPI mengukur berbagai aspek tata kelola, termasuk transparansi, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, hasil survei ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan korupsi.

Angka-angka tersebut tidak berarti seluruh instansi melakukan korupsi. Namun, kategori rentan menunjukkan bahwa upaya membangun pemerintahan yang berintegritas belum boleh dianggap selesai.

Pengawasan anggaran harus berujung pada perbaikan

Di tingkat daerah, persoalan integritas juga perlu dilihat melalui keterbukaan pengelolaan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

AlbadarPost sebelumnya telah mengangkat sejumlah isu terkait transparansi dan pengawasan belanja publik, antara lain melalui laporan mengenai transparansi pengelolaan dana BOK di lingkungan Dinas Kesehatan Tasikmalaya.

Isu-isu tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap setiap rupiah uang publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dibelanjakan, diperiksa, dan ditindaklanjuti.

Namun, kehati-hatian tetap diperlukan ketika membaca hasil pemeriksaan. Temuan administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan, atau kelebihan pembayaran tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Penilaian hukum harus mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sinilah tanggung jawab pemerintah menjadi penting. Setiap temuan pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara transparan. Instansi terkait perlu menjelaskan langkah perbaikan, menyelesaikan kewajiban pengembalian jika memang ada, serta memastikan persoalan serupa tidak berulang.

Sementara itu, lembaga pengawas dan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan berdasarkan bukti. Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif, tetapi harus mendorong perbaikan tata kelola yang dapat dirasakan masyarakat.

Melawan korupsi bukan hanya tugas KPK

Pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan kepada KPK atau aparat penegak hukum semata. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab membangun sistem yang menutup ruang penyalahgunaan kewenangan.

Transparansi pengadaan, pengawasan anggaran, keterbukaan informasi publik, perlindungan pelapor, serta penegakan aturan yang konsisten merupakan bagian penting dari upaya tersebut.

Masyarakat juga memiliki peran. Warga dapat mengawasi penggunaan anggaran, meminta informasi publik, melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran resmi, dan mengawal tindak lanjutnya. Pers menjalankan fungsi kontrol dengan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pendidikan integritas perlu dimulai dari lingkungan terkecil. Kejujuran dalam kehidupan sehari-hari memang tidak serta-merta menyelesaikan korupsi sistemik. Namun, budaya antikorupsi akan sulit tumbuh jika masyarakat terbiasa membenarkan kecurangan dalam bentuk apa pun.

Hari Pahlawan 2026 seharusnya mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selesai ketika penjajah meninggalkan tanah air. Kemerdekaan juga menuntut keberanian untuk memperbaiki sistem, menjaga amanah, dan memastikan kekuasaan bekerja bagi kepentingan rakyat.

Menghormati pahlawan bukan hanya mengibarkan bendera atau mengikuti upacara. Menghormati mereka berarti menjaga nilai perjuangan agar tidak dikhianati oleh praktik yang merugikan bangsa.

Pahlawan telah mempertaruhkan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Generasi hari ini setidaknya harus memiliki keberanian untuk tidak mengkhianati kemerdekaan itu. (Red)