Astaghfirullah! Saat Rakyat Diminta Hemat, Anggaran DPRD Tasikmalaya Tembus Rp7,1 Miliar

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya kembali jadi sorotan setelah alokasi perjalanan dinas menembus Rp7,1 miliar dalam RUP Swakelola 2026. Di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi, angka tersebut justru memicu pertanyaan publik. Banyak yang mulai mempertanyakan arah kebijakan dan keberpihakan penggunaan anggaran.

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan kontras yang sulit diabaikan. Ketika masyarakat diminta berhemat, aktivitas perjalanan dinas di lingkungan legislatif tetap berjalan padat.

Agenda Padat, Anggaran Dinas Mengalir Deras

Data menunjukkan hampir seluruh agenda DPRD Tasikmalaya menggunakan skema perjalanan dinas. Penyusunan peraturan daerah saja menyedot sekitar Rp1,6 miliar. Selain itu, pembahasan kode etik memerlukan dana lebih dari Rp100 juta.

Kemudian, rapat anggaran sering dikemas dalam bentuk pertemuan luar kota. Bahkan kegiatan serap aspirasi yang sebenarnya sudah masuk komponen tunjangan tetap tetap menghabiskan ratusan juta rupiah tambahan.

Jika dicermati, pola ini memperlihatkan satu hal: perjalanan dinas masih menjadi tulang punggung aktivitas dewan.

Kritik Muncul, Publik Mulai Bereaksi

Presiden KMRT, Ahmad Rifa, menyampaikan kritik keras. Ia menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan instruksi efisiensi.

“Wakil rakyat seperti tidak mendengar seruan efisiensi dari pusat maupun daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator PSU, Septian Hadinata, menilai kondisi ini memperlihatkan jarak antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa diarahkan ke program yang lebih langsung dirasakan publik.

Di tengah kritik tersebut, suara masyarakat mulai menguat. Banyak yang mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran, terutama ketika kebutuhan dasar masih menjadi persoalan di berbagai sektor.

Akademisi Sindir: Era Digital, Tapi Masih Bergantung Perjalanan

Wakil Rektor III UNIK Cipasung, Asep M. Tamam, menyoroti pola kerja yang dinilai belum adaptif.

Ia menyebut studi banding dan koordinasi kini bisa dilakukan secara digital. Namun, praktik di lapangan masih mengandalkan pertemuan tatap muka dengan biaya besar.

Menurutnya, perubahan pola kerja bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Jika tidak, efisiensi hanya akan berhenti sebagai slogan.

Kontras Nyata: Pejabat Lain Mulai Berhemat

Di sisi lain, langkah berbeda justru terlihat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sejumlah pejabat memilih menggunakan kendaraan pribadi, bahkan sepeda motor, untuk berangkat ke kantor.

Mobil dinas lebih sering diparkir sebagai bentuk penghematan bahan bakar. Langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi bisa dilakukan jika ada komitmen.

Perbandingan ini semakin memperjelas jurang pendekatan antara lembaga yang seharusnya sama-sama menjalankan prinsip pengelolaan anggaran yang bijak.

Efisiensi Bukan Sekadar Imbauan, Tapi Ujian Integritas

Isu anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya berbicara soal angka. Lebih dari itu, isu ini menyentuh kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.

Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat berharap kebijakan anggaran berpihak pada kebutuhan nyata. Ketika hal itu tidak terlihat, kepercayaan perlahan terkikis.

Kini, publik tidak hanya menunggu klarifikasi. Mereka menunggu perubahan.

Antara Angka dan Amanah

Kasus ini menempatkan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam sorotan. Di satu sisi, aturan efisiensi sudah jelas. Di sisi lain, praktik penggunaan anggaran masih menuai tanda tanya.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar Rp7,1 miliar. Ini tentang bagaimana wakil rakyat menunjukkan keberpihakan.

Publik kini melihat, menilai, dan mengingat. Pertanyaannya sederhana: apakah efisiensi akan benar-benar dijalankan, atau tetap berhenti sebagai wacana? (GZ)