Polisi Selidiki Dugaan TPPO Warga Tasikmalaya di Kamboja

Kasus dugaan TPPO Tasikmalaya membuka celah perlindungan migran dan menuntut respons negara yang lebih cepat.

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sekelompok pria asal Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Rekaman berdurasi sekitar satu menit itu menampilkan para korban duduk berdekatan di sebuah ruangan, dengan satu orang mewakili menyampaikan permohonan pertolongan kepada Presiden, Kapolri, hingga kepala daerah di Jawa Barat.

Peristiwa ini penting karena menyentuh langsung isu perlindungan warga negara di luar negeri, sekaligus menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja ilegal. Dugaan TPPO Tasikmalaya ini kembali membuka persoalan klasik: janji kerja bergaji besar, jalur keberangkatan tidak resmi, dan minimnya literasi migrasi aman.

Bagi publik, video tersebut bukan sekadar potongan visual. Ia menjadi sinyal darurat tentang risiko nyata yang dihadapi warga daerah ketika migrasi kerja tidak dikelola secara ketat.

Pengakuan Korban dan Janji Kerja yang Berujung Penipuan

Dalam video yang diunggah akun Facebook @Ucu Irma, delapan pria mengaku berasal dari Tasikmalaya dan meminta bantuan negara. Salah seorang korban menyebut mereka awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai staf pemasaran produk laptop dengan gaji besar.

Namun realitas di lapangan berbeda. Para korban mengaku justru diarahkan untuk melakukan penipuan terhadap sesama warga negara Indonesia. Situasi itu membuat mereka terjebak, kehilangan kebebasan, dan kini berada dalam kondisi kehabisan bekal.

“Kami ingin segera pulang ke Tasikmalaya. Bekal kami sudah habis,” ujar perwakilan korban dalam video tersebut.

Para korban menyatakan telah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja. Namun proses pemulangan masih berjalan dan membutuhkan waktu, sesuai prosedur yang berlaku.

Langkah Kepolisian dan Identifikasi Awal Korban

Kapolsek Karangnunggal AKP Jaja Hidayat membenarkan informasi dalam video viral tersebut. Ia menyatakan kepolisian telah melakukan identifikasi awal terhadap dugaan korban TPPO Tasikmalaya.

Baca juga: Densus 88 Geledah Rumah Warga di Garut

Menurut Jaja, aparat tengah menelusuri keluarga korban dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta kabupaten. Pendalaman dilakukan untuk memastikan identitas, kronologi keberangkatan, dan pihak-pihak yang terlibat.

“Pihak kepolisian tengah melakukan identifikasi awal. Hari ini keluarga korban dikumpulkan di kantor desa untuk klarifikasi,” ujar Jaja, Rabu (24/12/2025).

Dari hasil sementara, lima korban diketahui berasal dari Desa Cikupa, Kabupaten Tasikmalaya. Satu orang lainnya tercatat sebagai warga Kota Tasikmalaya, meski mengaku berasal dari wilayah yang sama.

Dugaan Agen Tidak Resmi dan Celah Pengawasan

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta memastikan bahwa penyelidikan telah dilakukan bahkan sebelum video tersebut viral. Ia menyebut ada dugaan kuat para korban berangkat ke luar negeri melalui agen tidak resmi.

“Kasus ini sedang kami dalami. Ada dugaan keberangkatan mereka ilegal dan melalui agen tidak resmi,” kata Ridwan.

Pernyataan ini menegaskan pola yang berulang dalam kasus TPPO Tasikmalaya maupun daerah lain. Perekrutan kerap dilakukan secara informal, tanpa kontrak kerja jelas, dan di luar mekanisme resmi penempatan pekerja migran Indonesia.

Dalam konteks ini, kepolisian menekankan bahwa proses pemulangan korban menjadi kewenangan KBRI, sementara aparat di dalam negeri fokus pada penelusuran konstruksi hukum dan pihak yang bertanggung jawab.

TPPO Tasikmalaya dan Tantangan Perlindungan Migran Daerah

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan TPPO yang melibatkan warga daerah. Tasikmalaya, sebagai wilayah dengan angka migrasi kerja cukup tinggi, menghadapi tantangan serius dalam perlindungan warganya.

Minimnya informasi, tekanan ekonomi, dan iming-iming gaji besar menjadi kombinasi yang mudah dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. Di sisi lain, pengawasan di tingkat desa dan kecamatan masih kerap bersifat administratif, belum preventif.

Video para korban menjadi pengingat bahwa TPPO Tasikmalaya bukan isu jauh. Ia nyata, dekat, dan berdampak langsung pada keluarga serta komunitas di daerah.

Negara, Daerah, dan Tanggung Jawab Bersama

Dugaan TPPO Tasikmalaya ini menuntut respons terpadu dari negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap agen ilegal harus berjalan seiring dengan edukasi migrasi aman dan penguatan peran desa.

Tanpa langkah pencegahan yang sistematis, kasus serupa berpotensi terus berulang—dengan korban yang selalu berasal dari warga paling rentan. (Red/Arrian)