kebijakan publik

albadarpost.com, SURAT PEMBACA – Di balik lampu jalan yang padam, air yang tak mengalir, jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki, hingga layanan kesehatan yang terasa berbelit, sering kali ada satu kesamaan: suara warga yang tidak terdengar. Banyak keluhan lahir di warung kopi, di grup percakapan, atau di sudut rumah. Namun, tidak semuanya sampai ke ruang […]

Transparansi anggaran APBD 2026 dibuka ke publik untuk menjelaskan tekanan fiskal akibat pemangkasan dana pusat. albadarpost.com, BERITA DAERAH — Pemerintah daerah mulai memperkuat transparansi anggaran dengan membuka informasi APBD 2026 kepada publik melalui berbagai kanal digital. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang memengaruhi struktur pendapatan dan […]

Penguatan tata kelola APBD 2026 diarahkan agar anggaran daerah berdampak langsung bagi layanan publik dan warga. albadarpost.com, BERITA DAERAH — Penguatan tata kelola APBD 2026 menjadi fokus utama pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak langsung bagi warga. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 […]

Editorial Albadarpost menyoroti anggaran drainase besar yang gagal menghentikan banjir tahunan dan dampaknya bagi publik. albadarpost.com, EDITORIAL – Setiap kali musim hujan datang, kota kembali menghadapi ujian yang tak pernah benar-benar berubah: banjir yang berulang. Air menggenang di lokasi yang sama, ruas jalan lumpuh, dan rutinitas warga terganggu. Padahal, dalam dokumen anggaran, belanja untuk drainase […]

Mekanisme pelaporan korupsi dijamin undang-undang. Namun, sejauh mana negara memberi rasa aman bagi warga yang melapor? Perspektif Albadarpost mengulasnya. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Di banyak obrolan warung kopi, korupsi sering dibicarakan sebagai sesuatu yang “semua orang tahu” tetapi jarang disentuh. Bukan karena warga tak peduli, melainkan karena ada jarak antara pengetahuan dan keberanian. Di titik inilah […]

Putusan Mahkamah Agung menegaskan pinjam nama proyek pengadaan sebagai kejahatan yang merugikan publik. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menghukum praktik “pinjam nama” dalam proyek pengadaan pemerintah bukan sekadar kisah pidana korupsi. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan warga: kualitas pembangunan, kejujuran belanja negara, dan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan. Di tengah […]

Putusan Mahkamah Agung menegaskan batas negara melindungi pemerintahan dari pejabat terpidana narkotika. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan mantan bupati terkait pemberhentiannya karena perkara narkotika bukan sekadar penegasan hukum administratif. Ia menyentuh wilayah yang lebih sensitif: bagaimana negara menjaga keberlanjutan pemerintahan tanpa terjebak pada prosedur yang justru merugikan warga. Di tengah tuntutan […]

Jabar rekrut Mahasiswa Teknik Sipil jadi pengawas proyek. Honor Rp 300 ribu/hari. Tingkatkan idealisme dan kualitas konstruksi. Dampak Kebijakan Konsultan Mahasiswa albadarpost.com, LENSA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah inovatif untuk memperkuat pengawasan proyek infrastruktur daerah dengan melibatkan kalangan akademisi muda. Kebijakan ini akan merekrut Mahasiswa Teknik Sipil dari berbagai perguruan tinggi di […]

Korupsi dana desa berulang karena pengawasan lemah, desain kebijakan timpang, dan tata kelola yang tidak solid. Dana Besar di Level Terkecil albadarpost.com, PERSPEKTIF – Penetapan Kepala Desa Mancagar sebagai tersangka korupsi dana desa kembali membuka satu pertanyaan mendasar: mengapa kebijakan dana desa sejak diluncurkan pada 2015 masih sangat rentan terhadap penyimpangan? Kasus Kuningan bukan insiden […]