Pemkab Garut Perpanjang Tanggap Darurat demi Pulihkan Akses Warga

Pemkab memperpanjang tanggap darurat Garut 14 hari untuk percepatan penanganan longsor, banjir, dan pergeseran tanah.

albadarpost.com, LENSA – Pemkab Garut kembali memperpanjang status tanggap darurat Garut selama 14 hari setelah rangkaian bencana hidrometeorologi masih terjadi dan penanganan infrastruktur rusak belum sepenuhnya selesai. Perpanjangan ini menjadi langkah penting untuk memastikan akses warga tidak kembali terputus dan seluruh wilayah terdampak bisa segera pulih.

Kepala Pelaksana BPBD Garut, Aah Anwar Saefuloh, menyampaikan keputusan itu muncul saat masa tanggap darurat memasuki hari ke-26. Pada saat itu, bencana baru kembali muncul di sejumlah titik. “Perpanjangan terjadi karena pada hari ke-26 ternyata terjadi bencana, terutama pada Sabtu (6/12). Kondisi ini menuntut penanganan lebih lanjut,” ujarnya di Garut, Senin.

Pemerintah Kabupaten Garut sebelumnya menetapkan status tanggap darurat pada 11 November 2025 untuk 14 hari. Namun pengerjaan infrastruktur yang rusak, terutama jembatan dan akses jalan, belum tuntas sehingga status diperpanjang hingga 8 Desember 2025. Perpanjangan kedua ini memastikan seluruh titik terdampak tetap berada dalam payung kebijakan cepat darurat.

Dampak Kerusakan dan Alasan Perpanjangan Tanggap Darurat Garut

Aah menjelaskan, tanggap darurat Garut perlu diperpanjang karena masih terjadinya longsor, banjir, dan tanah bergerak di wilayah selatan Garut. Salah satu prioritas adalah penanganan empat jembatan rusak di Kecamatan Bungbulang. “Ada empat jembatan yang putus di Bungbulang, dan ada pergeseran tanah,” katanya.

Dengan jembatan putus, sebagian warga terisolasi. Bahkan kendaraan angkutan umum dilaporkan tidak dapat keluar karena akses terputus. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi terhenti dan layanan dasar terganggu.

Melalui status tanggap darurat, pemerintah daerah memiliki kewenangan mempercepat pengerahan anggaran dan logistik. Tujuannya agar perbaikan akses warga tidak terhambat proses administrasi biasa. “Hal yang paling penting adalah memastikan warga bisa kembali beraktivitas dengan aman. Jembatan dan akses utama harus segera dipulihkan,” ucap Aah.

Personel Siaga dan Data Bencana Selama Periode Tanggap Darurat Garut

BPBD Garut menyiapkan personel siaga bersama instansi terkait, ditambah relawan kebencanaan dari berbagai desa. Mereka bertugas mengevakuasi warga, menyalurkan bantuan, serta membuka akses darurat di titik longsor. “Kita saat ini sudah siap siaga untuk menanggulangi bencana dan memberikan bantuan kepada masyarakat,” kata Aah.

Hingga 8 Desember 2025, BPBD mencatat 567 kejadian bencana alam sepanjang tahun. Dari jumlah tersebut, 286 merupakan kejadian tanah longsor. Sisanya adalah banjir, cuaca ekstrem, pergerakan tanah, dan insiden hidrometeorologi lain yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Baca juga: Pemkot Bandung Tunda Perjalanan ASN demi Stabilitas Layanan Nataru

Data itu menunjukkan ancaman bencana di Garut belum mereda. Musim hujan yang masih berlangsung memicu potensi longsor lanjutan dan banjir susulan di kawasan selatan, yang memiliki topografi rentan. Wilayah dataran tinggi dengan kontur labil menjadi fokus pengawasan petugas di lapangan.

Situasi tersebut menjelaskan mengapa tanggap darurat Garut kembali diperpanjang. Pemerintah daerah menekankan bahwa keselamatan warga dan pemulihan jalur transportasi menjadi prioritas utama. Tanpa status darurat, dukungan logistik, anggaran, dan tenaga teknis akan bergerak lebih lambat.

Keputusan memperpanjang masa tanggap darurat bukan hanya respons pada kejadian baru, tetapi langkah antisipatif. Pemerintah berharap perbaikan empat jembatan, pembukaan akses desa terisolasi, serta pengendalian banjir di beberapa titik dapat diselesaikan dalam periode perpanjangan ini.

Di tengah kondisi ini, peran relawan dan masyarakat menjadi penopang utama percepatan penanganan. Banyak dari mereka bekerja membersihkan material longsor dan membantu distribusi logistik ke wilayah sulit dijangkau. Pemerintah daerah menyebut kolaborasi ini sebagai fondasi penting dalam operasi darurat.

Kebijakan tanggap darurat Garut diperkirakan akan menentukan seberapa cepat wilayah terdampak bisa pulih. Jika cuaca memburuk, BPBD Garut menyiapkan kemungkinan perpanjangan evaluatif, terutama bila kerusakan tambahan kembali muncul.

Perpanjangan tanggap darurat Garut memastikan percepatan perbaikan jembatan, akses warga, dan penanganan bencana hidrometeorologi yang masih berlangsung. (Red/Asep Chandra)