“Ayah Ambil Rapor”, Kebijakan Hangat yang Dangkal

Editorial Albadarpost menilai kebijakan ayah ambil rapor bersifat simbolik dan belum menyentuh akar krisis pengasuhan.

Kebijakan Ringan di Tengah Masalah Berat

albadarpost.com, EDITORIAL – Negara kembali menghadirkan kebijakan yang terdengar hangat, mudah diterima, dan cepat viral: Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Pesannya sederhana. Ayah diminta hadir ke sekolah saat pembagian rapor. Tujuannya mulia, mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak.

Namun justru karena terdengar ringan dan manis, kebijakan ini perlu diuji lebih serius. Sebab krisis pengasuhan di Indonesia bukan perkara seremoni, melainkan persoalan struktural yang menyentuh kerja, budaya, dan ketimpangan peran dalam keluarga.

Pertanyaannya bukan apakah ayah penting. Itu sudah selesai sejak lama. Pertanyaan dasarnya adalah apakah negara sungguh ingin memperkuat peran ayah, atau sekadar memproduksi kebijakan yang mudah difoto dan cepat dilaporkan.

Fakta Dasar: Apa yang Sebenarnya Terjadi

Gerakan Ayah Mengambil Rapor mendorong ayah hadir secara fisik ke sekolah saat pembagian rapor. Aktivitas ini bersifat administratif. Datang, mendengar penjelasan singkat guru, menandatangani dokumen, lalu pulang. Waktunya singkat. Dampaknya belum terukur.

Dalam praktiknya, pembagian rapor berlangsung serentak. Guru menghadapi puluhan wali murid. Interaksi personal nyaris mustahil. Kehadiran ayah dalam konteks ini tidak otomatis bermakna keterlibatan emosional atau pedagogis.

Di saat yang sama, realitas sosial jauh lebih kompleks. Banyak ayah bekerja dengan jam panjang. Ada yang terikat target dan tekanan ekonomi. Ada pula keluarga yang sejak lama dibentuk oleh pembagian peran timpang, di mana pengasuhan dianggap tugas ibu.

Baca juga: Saat Alarm Penegakan Hukum Kembali Berbunyi

Belum lagi fakta lain yang kerap luput: jutaan anak Indonesia tumbuh tanpa figur ayah utuh. Ada yang yatim, ada yang terdampak perceraian, ada pula yang ayahnya hadir secara biologis namun absen secara emosional.

Analisis Redaksi: Kebijakan Simbolik Tanpa Daya Ubah

Di titik inilah posisi redaksi menjadi jelas. Gerakan Ayah Mengambil Rapor adalah kebijakan simbolik. Ia menyampaikan pesan moral, tetapi tidak memampukan perubahan.

Negara seolah berasumsi bahwa absennya ayah dapat diselesaikan dengan edaran dan ajakan. Padahal akar masalahnya berada di sistem kerja yang tidak ramah keluarga, budaya pengasuhan yang timpang, dan absennya kebijakan pendukung jangka panjang.

Menghadirkan ayah di satu momen administratif tidak otomatis memperbaiki relasi ayah-anak. Hubungan itu dibangun dalam keseharian: saat anak belajar, gagal, bertanya, dan butuh didengar. Rapor hanyalah hasil akhir, bukan prosesnya.

Lebih dari itu, kebijakan ini berisiko menciptakan tekanan sosial baru. Sekolah bisa menjadi ruang perbandingan yang sunyi tapi menyakitkan. Ada anak yang rapornya diambil ayah, ada yang diwakili ibu, kakek, atau wali. Negara mungkin melihat partisipasi, tetapi sebagian anak justru merasakan pengingat atas kehilangan.

Belajar dari Pola Global: Sistem, Bukan Seremoni

Negara-negara yang serius membangun kualitas keluarga tidak berhenti pada ajakan simbolik. Mereka mengubah sistem. Cuti ayah diperluas dan fleksibel. Jam kerja diatur agar ramah pengasuhan. Perusahaan diberi insentif untuk mendukung keluarga. Pendidikan pengasuhan menyasar laki-laki sejak awal.

Baca juga: Aquarium Pangandaran Gelar Program Wisata Keluarga

Fokusnya bukan pada kehadiran sesaat, melainkan keterlibatan berkelanjutan. Bukan pada pose, tetapi pada dampak.

Di Indonesia, pola yang muncul justru sebaliknya. Kebijakan dibuat agar mudah dipuji, bukan mudah diukur. Seremonial dikedepankan karena tidak menuntut konflik dengan sistem lama.

Sikap Redaksi: Negara Harus Berani Keluar dari Cangkang

Albadarpost berpihak pada kebijakan publik yang bekerja, bukan yang sekadar terasa. Jika negara sungguh ingin memperkuat peran ayah, maka keberanian dibutuhkan.

Keberanian untuk menata ulang sistem kerja. Keberanian menantang budaya lama. Keberanian mengakui bahwa krisis pengasuhan tidak bisa diselesaikan dengan satu momen simbolik.

Ajakan moral tanpa pembongkaran hambatan struktural hanya akan berumur pendek. Hangat di awal, basi setelah agenda selesai.

Reflektif

Masa depan anak-anak Indonesia tidak ditentukan oleh foto ayah mengambil rapor. Ia ditentukan oleh keberanian negara berhenti bermain aman dan mulai bekerja di inti persoalan. Selama kebijakan publik hanya mengilapkan cangkang tanpa mengisi substansi, selama itu pula kita akan terus merayakan kesan, sambil kehilangan perubahan.

“Bangsa tidak dibangun oleh kebijakan yang enak dilihat, melainkan oleh kebijakan yang berani mengubah sistem.” (Ds)