Gubernur Jabar Libatkan Mahasiswa Teknik Sipil Jadi Pengawas Proyek Infrastruktur

Jabar rekrut Mahasiswa Teknik Sipil jadi pengawas proyek. Honor Rp 300 ribu/hari. Tingkatkan idealisme dan kualitas konstruksi.

Dampak Kebijakan Konsultan Mahasiswa

albadarpost.com, LENSA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah inovatif untuk memperkuat pengawasan proyek infrastruktur daerah dengan melibatkan kalangan akademisi muda. Kebijakan ini akan merekrut Mahasiswa Teknik Sipil dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat sebagai konsultan pengawas lapangan. Langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas konstruksi, tetapi juga memberikan solusi ekonomi bagi mahasiswa.

Dedi Mulyadi, saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/11/2025), mengungkapkan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat untuk segera mengeksekusi rencana tersebut. Setiap mahasiswa yang direkrut akan memperoleh honor harian yang cukup kompetitif, berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per hari.

Kebijakan ini langsung menawarkan dua dampak publik signifikan. Pertama, meningkatkan independensi pengawasan proyek. Kedua, meringankan beban biaya pendidikan. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kehadiran pengawas dari kalangan mahasiswa akan memaksa kontraktor berhadapan dengan pengawas yang lebih kritis dan objektif.

“Mereka (kontraktor) akan berhadapan dengan anak-anak yang kritis, yang tanpa kebutuhan mendesak, lebih pada idealisme,” kata mantan Bupati Purwakarta itu, menekankan bahwa idealisme mahasiswa menjadi tameng efektif melawan praktik koruptif di lapangan.

Skema honor pengawasan harian, yang diperkirakan rata-rata Rp 250.000, diharapkan dapat menjadi pemasukan tambahan bagi mahasiswa untuk biaya kuliah. “Kan lumayan kalau anak-anak Mahasiswa Teknik Sipil ada honor pengawasan… beban orang tuanya menjadi ringan,” ujarnya.

Dari Pengawasan Kritis Hingga Matematika Aplikatif

Rencana merekrut Mahasiswa Teknik Sipil ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperbaiki tata kelola proyek sekaligus mendorong keterlibatan akademisi dalam pembangunan. Rencana teknis ini bahkan sudah dikomunikasikan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Baca juga: Mantan Sekdes Sukaresik Ditangkap, Korupsi Dana Desa Kembali Menggoyang Kepercayaan Publik

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan implementasi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Saya rencananya mungkin minggu depan kami akan sudah mulai MoU teknis,” jelasnya.

Selain kebijakan pengawasan ini, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya relevansi kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Ia mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengintegrasikan pembelajaran matematika aplikatif dalam proses konstruksi di lingkungan sekolah.

Para guru didorong untuk mengajak siswa menghitung langsung kebutuhan material bangunan yang sedang dikerjakan. “Misalnya anak-anak suruh menghitung bangunan yang lagi dibangun di sekolahnya. Panjang, lebar, berapa jumlah semen yang digunakan, berapa kubik pasir,” tuturnya.

Langkah ini memperlihatkan upaya simultan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pengawasan proyek melalui SDM yang idealis dan, di saat yang sama, menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik lapangan, khususnya di sektor pendidikan kejuruan. Keterlibatan Mahasiswa Teknik Sipil diharapkan menjadi katalisator pengawasan yang lebih bersih dan efisien.

Kebijakan ini menciptakan sinergi ideal antara Pemprov Jabar dan kampus. Mahasiswa Teknik Sipil mendapat honor harian, kontraktor menghadapi pengawasan kritis nan idealis. (Red/Asep Chandra)