Editorial Albadarpost: Paparan ekstremisme pada anak mengungkap kegagalan pengawasan ruang digital dan perlindungan sosial.
albadarpost.com – EDITORIAL – Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan yang mengganggu nurani publik. Densus 88 Antiteror Polri menangani 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi ekstrem seperti White Supremacy dan neo-Nazi. Paparan ekstremisme anak ini bukan sekadar fenomena daring, melainkan telah menjelma menjadi ancaman fisik di ruang pendidikan.
Fakta yang disampaikan kepolisian menunjukkan bahwa sebagian anak tersebut telah menguasai senjata berbahaya dan merancang serangan terhadap sekolah serta rekan sebayanya. Di titik ini, paparan ekstremisme anak tidak lagi bisa dipahami sebagai ekspresi kenakalan remaja. Ini adalah persoalan keamanan, pendidikan, dan kegagalan proteksi sosial yang saling berkelindan.
Fakta Dasar: Dari Dunia Maya ke Dunia Nyata
Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana menjelaskan bahwa paparan ekstremisme anak berasal dari berbagai platform digital. Mulai dari komunitas True Crime Community (TCC), konten kekerasan ekstrem, hingga gim daring berbasis gore. Ideologi White Supremacy dan neo-Nazi dijadikan legitimasi untuk melampiaskan dendam, kebencian, dan dorongan kekerasan.
Senjata yang digunakan pun mudah diakses. Senjata mainan yang dimodifikasi, pisau, hingga alat berbahaya lainnya dibeli secara daring. Artinya, ruang digital yang longgar telah membuka dua pintu sekaligus: radikalisasi ideologis dan akses terhadap alat kekerasan.
Baca juga: Menggugat Sistem Perlindungan Negara
Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono menyebutkan bahwa Densus 88 bergerak cepat karena rencana aksi sudah menyasar lingkungan sekolah. Negara mencegah tragedi sebelum terjadi. Ini patut diapresiasi. Namun, fakta bahwa ancaman ini tumbuh diam-diam di rumah, kamar tidur, dan layar gawai anak-anak justru menjadi alarm yang lebih keras.
Analisis Redaksi: Negara Hadir, Tapi Terlambat di Hulu
Albadarpost memandang paparan ekstremisme anak sebagai kegagalan sistemik yang tidak bisa dibebankan semata pada aparat keamanan. Penindakan oleh Densus 88 adalah langkah hilir. Masalah sesungguhnya berada jauh di hulu: lemahnya literasi digital, minimnya pendampingan keluarga, dan absennya kontrol platform.
Anak-anak ini tidak sedang memperjuangkan ideologi global secara sadar. Mereka mencari identitas, pelampiasan emosi, dan rasa memiliki. Ideologi ekstrem hanya menjadi kendaraan. Ketika negara, sekolah, dan keluarga gagal menyediakan ruang aman untuk ekspresi dan dialog, ruang itu diambil alih oleh algoritma dan komunitas gelap.
Paparan ekstremisme anak juga menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Mengandalkan klaim Zero Terrorism Attack tanpa membenahi ekosistem sosial justru berisiko menciptakan ilusi aman. Bahaya tidak selalu datang dalam bentuk bom. Ia bisa tumbuh sebagai kebencian sunyi di bangku sekolah.
Konteks Historis: Pola Global, Dampak Lokal
Fenomena ini bukan khas Indonesia. Di Amerika Serikat dan Eropa, radikalisasi anak melalui komunitas daring ekstrem kanan telah lama menjadi perhatian. White Supremacy berkembang bukan lewat ceramah ideologis, melainkan lewat humor gelap, game, dan narasi kekerasan yang dibungkus hiburan.
Indonesia kini memasuki fase serupa. Perbedaannya, sistem pendidikan dan pengawasan digital kita belum siap. Negara-negara lain mulai memaksa platform bertanggung jawab atas algoritma mereka. Indonesia masih tertinggal dalam regulasi yang melindungi anak dari konten ekstremisme non-religius.
Sikap Redaksi: Melindungi Anak, Membersihkan Tata Kelola
Albadarpost berpihak tegas pada perlindungan anak dan keadilan sosial. Paparan ekstremisme anak harus diperlakukan sebagai krisis lintas sektor. Negara perlu memperkuat literasi digital berbasis emosi dan empati, bukan sekadar imbauan normatif.
Baca juga: Polres Tasikmalaya Bongkar Penyalahgunaan Gas Subsidi
Platform digital harus diminta bertanggung jawab. Sekolah perlu menjadi ruang aman dialog, bukan sekadar tempat belajar akademik. Keluarga harus diposisikan sebagai benteng pertama, dengan dukungan negara, bukan disalahkan sendirian.
Pendekatan represif terhadap anak harus menjadi pilihan terakhir. Rehabilitasi psikososial, pendampingan intensif, dan pemulihan lingkungan harus diutamakan. Anak-anak ini adalah korban ekosistem yang abai, bukan musuh negara.
Reflektif: Ancaman yang Tidak Boleh Diabaikan
Paparan ekstremisme anak adalah cermin retak dari ruang digital dan sosial kita. Negara boleh bangga mencegah serangan. Tetapi mencegah kebencian tumbuh di kepala anak jauh lebih mendesak.
Keamanan sejati dimulai ketika anak-anak merasa dilindungi, bukan diawasi. (Ds)
