Mutasi Besar di Polresta Tasikmalaya, Dua Jabatan Strategis Resmi Berganti

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Mutasi Polresta Tasikmalaya kembali menjadi perhatian publik setelah dua posisi strategis resmi berganti pada Selasa (9/6/2026). Pergantian Wakapolresta dan Kasat Reskrim ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum di Tasikmalaya.

Suasana khidmat terlihat di halaman Mapolresta Tasikmalaya saat Kapolresta Tasikmalaya AKBP Andi Purwanto memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab). Deretan personel berdiri rapi. Sementara itu, para pejabat yang akan mengemban tugas baru mengikuti prosesi dengan penuh keseriusan.

Pergantian ini merupakan tindak lanjut Surat Telegram Kapolda Jawa Barat Nomor ST/713/V/KEP/2026 tanggal 22 Mei 2026 mengenai mutasi jabatan di lingkungan Polda Jawa Barat.

Wakapolresta Berganti, Tantangan Baru Menanti

Dalam rotasi kali ini, Kompol Wahyu Maduransyah Putra yang sebelumnya menjabat Wakapolresta Tasikmalaya mendapat amanah baru sebagai Wakapolres Cianjur.

Posisi yang ditinggalkannya kini diisi Kompol Aulia Robby Kartika Putra, S.I.K., M.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Gunung Putri Polres Bogor.

Pergantian jabatan di tingkat pimpinan ini menjadi perhatian karena posisi Wakapolresta memiliki peran penting dalam mengawal jalannya organisasi sehari-hari.

Selain mendampingi Kapolresta dalam pengambilan kebijakan strategis, Wakapolresta juga berperan memastikan koordinasi antar satuan berjalan efektif.

Karena itu, kemampuan beradaptasi dan memahami karakteristik wilayah menjadi faktor penting bagi pejabat baru.

Kasat Reskrim Baru, Harapan Baru Penegakan Hukum

Selain Wakapolresta, posisi Kepala Satuan Reserse Kriminal juga mengalami perubahan.

AKP Herman Saputra yang selama ini memimpin Satreskrim Polresta Tasikmalaya mendapat tugas baru sebagai Kasat Reskrim Polres Garut.

Tongkat estafet penanganan perkara pidana kini berada di tangan AKP Januar Rangga Fardhela yang sebelumnya bertugas sebagai Panit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

Bagi masyarakat, pergantian Kasat Reskrim sering kali menjadi sorotan tersendiri.

Sebab satuan ini berada di garis depan dalam menangani berbagai kasus kriminal, mulai dari tindak pidana umum, kejahatan konvensional, hingga kasus yang menjadi perhatian publik.

Dengan pengalaman yang dimiliki, kehadiran pejabat baru diharapkan mampu memperkuat kualitas penyidikan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kapolresta: Mutasi Adalah Bentuk Kepercayaan dan Penyegaran Organisasi

Dalam amanatnya, AKBP Andi Purwanto menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika organisasi Polri.

Menurutnya, proses tersebut bertujuan menjaga ritme organisasi tetap sehat sekaligus membuka ruang pengembangan karier bagi personel yang dinilai mampu mengemban tanggung jawab lebih besar.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus bentuk kepercayaan pimpinan kepada personel yang dinilai mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Kapolresta.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi selama bertugas di Polresta Tasikmalaya.

Di sisi lain, Kapolresta berharap pejabat yang baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta melanjutkan berbagai program yang telah berjalan.

Menjawab Tantangan Keamanan yang Terus Berkembang

Perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta meningkatnya kompleksitas persoalan hukum membuat tantangan kepolisian semakin beragam.

Karena itu, penyegaran organisasi menjadi langkah penting agar institusi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pergantian pejabat strategis bukan hanya soal perubahan nama dalam struktur organisasi.

Lebih jauh, langkah tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, penegakan hukum yang profesional, dan pengelolaan keamanan yang semakin adaptif.

Masyarakat tentu berharap wajah baru di jajaran pimpinan Polresta Tasikmalaya mampu membawa energi baru dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada pergantian jabatan, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat setelah pergantian itu terjadi.

Jabatan boleh berganti, namun harapan masyarakat tetap sama: hukum yang tegas, pelayanan yang cepat, dan keamanan yang benar-benar terasa hingga ke lingkungan paling dekat. (GZ)