Tasikmalaya Kedua, Peta Kemiskinan Jabar 2025 Berubah

albadarpost.com, EDITORIAL – Kemiskinan Jawa Barat kembali menjadi perhatian setelah data yang dipublikasikan Jabar Stats berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indramayu menempati posisi tertinggi dalam persentase penduduk miskin pada 2025 sebesar 11,02 persen. Angka tersebut hanya terpaut tipis dari Kota Tasikmalaya sebesar 10,84 persen dan Kuningan sebesar 10,74 persen. Fakta ini memperlihatkan bahwa penduduk miskin Jawa Barat masih terkonsentrasi di sejumlah daerah tertentu, sementara pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan besar.

Data tersebut juga memperlihatkan pola menarik. Wilayah Ciayumajakuning mendominasi daftar 10 besar persentase kemiskinan di Jawa Barat, menandakan persoalan kesejahteraan masih tersebar di berbagai kawasan.

Ciayumajakuning Mendominasi, Apa Pesannya?

Berdasarkan data BPS yang dirilis melalui Jabar Stats, lima besar daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat pada 2025 terdiri atas:

• Indramayu: 11,02 persen
• Kota Tasikmalaya: 10,84 persen
• Kuningan: 10,74 persen
• Majalengka: 10,31 persen
• Cirebon: 10,23 persen

Selanjutnya, posisi keenam hingga kesepuluh ditempati Kabupaten Tasikmalaya, Bandung Barat, Cianjur, Garut, dan Subang.

Dominasi Ciayumajakuning menunjukkan pusat pertanian dan perdagangan ini masih menghadapi tantangan kesejahteraan, sementara Priangan Timur juga belum lepas dari persoalan kemiskinan.

Persentase Bukan Jumlah Penduduk Miskin

Satu hal yang sering luput dipahami masyarakat ialah bahwa angka dalam data ini merupakan persentase, bukan jumlah penduduk miskin secara absolut.

Artinya, daerah dengan persentase lebih tinggi belum tentu memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak. Sebaliknya, daerah dengan populasi jauh lebih besar dapat memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi meskipun persentasenya lebih rendah.

Karena itu, data kemiskinan perlu dibaca secara utuh dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan akses layanan dasar. Pendekatan tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih akurat dibandingkan hanya melihat persentase semata.

Kemiskinan Tidak Bisa Dilihat dari Satu Angka

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi. Selain berkaitan dengan pendapatan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.

Wilayah dengan basis ekonomi pertanian dan perikanan, misalnya, lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan cuaca, maupun menurunnya produktivitas. Karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama ini telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap membutuhkan evaluasi berkala agar bantuan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Presentase penduduk miskin Jawa Barat, (Foto: Jabarstats).

Data Menjadi Dasar, Kebijakan Menjadi Jawaban

Penanggulangan kemiskinan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan RPJMN 2025–2029, dengan fokus pada perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks Jawa Barat, data BPS berperan sebagai dasar penting bagi pemerintah untuk menentukan prioritas program, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Lebih dari Sekadar Peringkat

Daftar persentase penduduk miskin bukanlah kompetisi antardaerah, melainkan alat ukur untuk melihat tantangan pembangunan yang masih harus diselesaikan. Angka-angka tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.

Karena itu, membaca data kemiskinan seharusnya tidak berhenti pada siapa yang berada di posisi teratas. Yang terpenting, data harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Di balik setiap persentase terdapat keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Statistik memang menunjukkan arah, tetapi kebijakan yang tepat dan pelaksanaannya di lapanganlah yang akan menentukan apakah angka kemiskinan benar-benar turun atau hanya berpindah dalam daftar. (Red)