Terungkap! Puluhan Dapur SPPG di Tasikmalaya Diduga Ilegal

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kasus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tasikmalaya tak lagi sekadar data di atas kertas. Saat Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya turun langsung ke dapur layanan gizi di Singkup, Purbaratu, fakta di lapangan berbicara lebih keras. Aktivitas memasak tetap berjalan, sementara izin belum terlihat. Dapur yang memasok makanan untuk balita, ibu hamil, dan lansia itu sudah beroperasi berbulan-bulan tanpa legalitas.

Di sekitar lokasi, aktivitas terlihat normal. Namun di balik itu, temuan di lapangan mengungkap celah serius yang selama ini tersembunyi.

Data Dibuka, Sidak Langsung Digelar

Informasi awal datang dari LSM Sajalur dalam forum resmi di DPRD. Angkanya mencolok: dari 112 dapur SPPG di Kota Tasikmalaya, hanya tiga yang memiliki izin.

Data itu langsung ditindaklanjuti. Komisi III bergerak cepat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapa’at, memimpin sidak ke salah satu titik yang dilaporkan, yakni SPPG Singkup.

“Informasi itu yang kami dalami. Hari ini kami lihat langsung,” ujarnya di lokasi.

Begitu tim masuk ke area dapur, pemeriksaan langsung menyasar titik-titik krusial. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan masalah utama.

Temuan di Lapangan: Dapur Jalan, Izin Nihil

Hasil peninjauan menunjukkan tim tidak menemukan dokumen perizinan yang lengkap. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terlihat belum tertata. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga belum ada.

Sementara itu, aktivitas produksi makanan tetap berjalan.

“Sudah lima bulan beroperasi, tapi izinnya belum ada,” kata Anang.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana fasilitas layanan publik bisa berjalan tanpa pengawasan ketat sejak awal?

Sidak DPRD Kota Tasikmalaya di dapur SPPG Singkup.

Risiko Nyata: Limbah dan Keamanan Bangunan

Di area sekitar dapur, tim menemukan aliran limbah cair yang belum dikelola secara optimal. Dalam kondisi tertentu, limbah seperti ini berpotensi mencemari lingkungan.

Ini bukan persoalan kecil.

Tanpa IPAL yang layak, risiko pencemaran meningkat. Tanpa PBG, pihak terkait tidak dapat memastikan keamanan bangunan.

Padahal, dapur SPPG memproduksi makanan dalam jumlah besar untuk kelompok rentan. Balita, ibu hamil, dan lansia menjadi penerima langsung.

Risikonya nyata. Dan itu dekat.

Pengelola Akui Kekurangan, Proses Masih Berjalan

Kepala dapur SPPG Singkup, Bayu, tidak membantah temuan tersebut. Ia mengakui bahwa perizinan belum lengkap.

“Kami sedang proses. Beberapa dokumen masih berjalan,” ujarnya.

Namun pernyataan itu belum cukup meredakan kekhawatiran. DPRD menuntut langkah konkret dan cepat dalam proses tersebut.

Karena itu, toleransi waktu menjadi batas yang ditegaskan.

Ultimatum DPRD: Enam Bulan atau Ditutup

Komisi III memberikan peringatan tegas. Komisi III DPRD menetapkan batas waktu maksimal enam bulan bagi setiap dapur SPPG untuk melengkapi izin sejak mulai beroperasi.

Jika tidak ada progres, DPRD akan merekomendasikan penutupan sementara.

“Aturannya jelas. Ini bukan sekadar administrasi, ini soal keselamatan,” tegas Anang.

Melalui pernyataan itu, DPRD memastikan mereka akan memperketat pengawasan.

Angka Kepatuhan Rendah, Sidak Akan Diperluas

Data dari LSM Sajalur menunjukkan tingkat kepatuhan hanya sekitar 2,9 persen. Artinya, mayoritas dapur SPPG di Kota Tasikmalaya berpotensi mengalami masalah serupa.

Komisi III memastikan sidak tidak berhenti di satu lokasi.

Komisi III telah menyiapkan langkah lanjutan dan akan memeriksa dapur-dapur lain secara bertahap.

“Ini baru awal. Kami akan petakan semua,” kata Anang.

DPRD juga meminta dinas terkait untuk lebih aktif turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu laporan.

Kasus SPPG Tasikmalaya membuka sisi lain dari layanan publik yang selama ini luput dari perhatian. Program yang bertujuan membantu kelompok rentan justru menghadapi risiko jika pengawasan tidak berjalan.

Kini, perhatian mulai tertuju ke dapur-dapur tersebut.

Pertanyaannya tinggal satu: apakah perbaikan akan berjalan cepat, atau masalah ini kembali mengendap? (Red)