Pengendalian Inflasi Tasikmalaya Raih Juara Nasional, Stabilitas Harga Terjaga

Tasikmalaya meraih juara nasional Pengendalian Inflasi Daerah 2025, kebijakan daerah stabilkan harga pangan warga.

albadarpost.com, PELITA – Kabupaten Tasikmalaya meraih penghargaan nasional sebagai Juara Satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Berprestasi 2025. Penghargaan diberikan pada malam puncak Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Pencapaian ini menutup tahun penuh tekanan ekonomi global dan menunjukkan bagaimana kebijakan di tingkat daerah berperan langsung pada kestabilan harga bagi warga.

Pengendalian inflasi Tasikmalaya menjadi relevan karena harga pangan masih menjadi beban utama rumah tangga Indonesia. Kinerja tim daerah tersebut dinilai efektif menahan gejolak harga sambil menjaga ketersediaan komoditas pokok, terutama beras, cabai, telur, dan minyak goreng. Keberhasilan ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti nyata bahwa kebijakan daerah yang konsisten mampu menahan dampak krisis global pada dapur keluarga.

Dalam pidato pembukaan PTBI 2025, Presiden Prabowo Subianto menyerukan kemandirian, kerja kolektif, dan ketenangan dalam merancang kebijakan. “Kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Saling membantu, dan saatnya memberi solusi cepat kepada rakyat,” ujarnya. Presiden menekankan pentingnya sinergi fiskal dan moneter untuk menjaga pertumbuhan, stabilitas, serta daya tahan masyarakat. Arahan tersebut menjadi kerangka besar program pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan proyeksi optimistis. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,7–5,5 persen. Tren peningkatan diproyeksikan berlanjut pada 2026 dan 2027, masing-masing 4,9–5,7 persen dan 5,1–5,9 persen. Perry menegaskan bahwa inflasi akan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen, ditopang kebijakan moneter yang konsisten dan program ketahanan pangan nasional. Stabilitas eksternal, sistem keuangan, serta digitalisasi ekonomi menjadi faktor pendukung.

Kerja Teknis di Lapangan

Pengendalian Inflasi Tasikmalaya tidak hanya digerakkan melalui rapat koordinasi. Di lapangan, pemerintah daerah mengaktifkan operasi pasar, memperpendek distribusi bahan pangan, dan menguatkan komoditas lokal melalui petani serta pelaku UMKM. Langkah-langkah tersebut menekan fluktuasi harga musiman dan mengurangi ketergantungan suplai dari kota besar Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya.

Data internal pemerintah daerah menunjukkan penurunan volatilitas harga beras medium, cabai merah, serta telur selama kuartal III dan IV 2025. Operasi pasar dilakukan secara berkala di kecamatan berpenduduk padat, sementara gudang logistik pangan ditambah satu unit di wilayah selatan Tasikmalaya untuk mempersingkat rantai distribusi. Pendekatan ini dilakukan tanpa pengetatan pasar yang berlebihan agar pedagang tidak tertekan. Dampaknya terasa: warga lebih mudah mengakses bahan pokok dengan harga stabil.

Baca juga: Kepala BNPB Kendalikan Penanganan Bencana Sumatera di Tengah Sorotan Publik

Penguatan ketersediaan pangan juga dijalankan melalui program hilirisasi padi dan jagung yang melibatkan koperasi desa. Pemkab Tasikmalaya berfokus pada peningkatan daya tahan lokal sehingga pasokan tidak bergantung pada musim panen daerah lain. Di saat beberapa wilayah Jawa Barat mengalami kenaikan harga, Tasikmalaya mampu menjaga tingkat inflasi di bawah rata-rata provinsi.

Tantangan Global dan Kebijakan Nasional

Bank Indonesia mengidentifikasi lima faktor risiko global: kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan ekonomi dunia, tinggi dan mahalnya utang negara maju, risiko sistem keuangan, serta maraknya kripto swasta dan stablecoin. Kelima faktor tersebut menciptakan ketidakpastian pasar dan dapat memukul negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia.

Dalam konteks tersebut, kemenangan Pengendalian Inflasi Tasikmalaya dipandang sebagai cermin ketahanan kebijakan daerah. Ketika harga pangan sensitif terhadap gangguan eksternal, sinergi pusat-daerah bekerja seperti sabuk pengaman. Pemerintah pusat mengatur kerangka besar makroekonomi, sedangkan pemerintah daerah mengawal implementasi di pasar rakyat.

Momentum yang dibawa oleh Tasikmalaya menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada instrumen suku bunga atau kebijakan fiskal nasional, melainkan juga kerja teknis di level daerah. Penghargaan ini menandai capaian yang konkret: warga merasakan harga yang lebih terkendali, pedagang tidak disulitkan aturan baru, dan pemerintah memegang data sebagai dasar keputusan.

Indonesia akan memasuki 2026 dengan optimisme terukur. Pertumbuhan diperkirakan membaik, inflasi terkendali, dan digitalisasi ekonomi bergerak cepat. Namun peran daerah akan terus diuji. Jika model Tasikmalaya diadaptasi kota-kabupaten lain, ketahanan ekonomi nasional dapat meningkat tanpa harus menunggu kebijakan pusat turun.

Prestasi Tasikmalaya menunjukkan stabilitas ekonomi bisa dimulai dari kebijakan daerah yang langsung menyentuh kebutuhan warga. (Red/Asep Chandra)