Kepala BNPB Kendalikan Penanganan Bencana Sumatera di Tengah Sorotan Publik

Profil Kepala BNPB Suharyanto: rekam jejak militer, penanganan bencana Sumatera, dan kebijakan publik.

albadarpost.com, PELITA – Rumah-rumah hanyut, jalan tertutup lumpur, dan ribuan warga mengungsi. Di tengah situasi itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus muncul di lokasi bencana Sumatera. Pergerakannya menarik perhatian karena publik ingin mengetahui siapa pejabat yang mengambil keputusan operasi penanganan banjir dan longsor yang memukul daerah tersebut.

BNPB berada pada titik krusial: memulihkan kebutuhan dasar warga, memastikan pengungsi aman, dan memulihkan jalur logistik. Di lapangan, Suharyanto memimpin operasi penanganan sesuai amanat undang-undang, termasuk koordinasi lintas lembaga—pemerintah pusat, daerah, hingga unsur militer. Perannya penting karena menyangkut keselamatan warga dan legitimasi kebijakan negara menghadapi bencana.

“Setiap evakuasi harus cepat dan setiap wilayah yang terisolir harus dibuka,” menjadi kalimat yang berulang disampaikan Suharyanto dalam beberapa kunjungan lapangan. Kutipan tersebut mewakili substansi tugasnya: mengurangi korban dan mempercepat pemulihan.

Jejak Militer yang Membentuk Kepala BNPB

Karier panjang Suharyanto menandai bagaimana disiplin operasi militer diterjemahkan ke dalam penanganan sipil. Lahir di Cimahi, 8 September 1967, ia tumbuh dalam kultur militer. Sang ayah merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Lingkungan asrama membentuk orientasi jangka panjangnya: masuk Akmil dan menjadi perwira.

Setelah masuk Akademi Militer Magelang pada 1985, ia lulus pada 1989 dan ditempatkan sebagai perwira infanteri di Kalimantan selama sembilan tahun. Pada masa tersebut, ia menjalani operasi di Timor Timur. Selepas itu, ia mengikuti pendidikan lanjutan perwira di Bandung pada 1999 dan ditugaskan ke Pussenif.

Kariernya bergerak cepat ketika ditempatkan di Jawa Timur sejak 2003. Ia memimpin beberapa satuan, seperti Danyonif 516/Caraka Yudha dan Danyonif 500/Raider. Ia juga menjabat Dandim 0832 Surabaya Selatan, lalu Dandim 0817 Gresik. Masuk ke level staf, ia ditarik ke Mabes TNI AD sebagai staf pengamanan.

Jejaknya meluas ke lingkaran pemerintahan pusat. Ia ditempatkan di Sekretariat Militer Presiden sebagai pejabat pembinaan personel, hingga naik menjadi kepala bagian penelitian dan pengamanan khusus. Di fase berikutnya, kariernya masuk domain intelijen melalui Badan Intelijen Negara (BIN) antara 2016—2018.

Posisi strategis lainnya datang saat ia menjabat Kasdam Jaya, kemudian Sekmil Kementerian Sekretariat Negara. Pada 2020—2021, pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal saat dipercaya memimpin Kodam V/Brawijaya. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala BNPB pada 17 November 2021 sebelum bintang ketiganya terpasang.

Sorotan Publik pada Penanganan Bencana

Momentum bencana di Sumatera menjadi panggung kepemimpinan Kepala BNPB. Setiap operasi evakuasi dan distribusi logistik dilakukan melalui pendekatan komando gabungan. Pola ini tidak asing bagi Suharyanto mengingat latar belakang infanteri yang terbiasa dengan sistem rantai komando.

Baca juga: KAI Terapkan Pemberhentian Luar Biasa di Jatinegara saat Reuni 212

Konsekuensinya jelas. Keputusan yang diambil BNPB memiliki dampak langsung terhadap ribuan warga yang terdampak. Ketika jalur akses putus akibat longsor, BNPB harus menurunkan unit alat berat sesuai skala prioritas. Jika cuaca ekstrem memburuk, operasi udara—helikopter logistik—menjadi instrumen utama. Di sejumlah lokasi, kehadiran Suharyanto menjadi simbol bahwa negara hadir.

Namun penanganan bencana bukan semata operasi di lapangan. Publik berharap BNPB meningkatkan transparansi data, terutama akses bantuan untuk warga miskin yang tidak tercatat dalam sistem. Sorotan lainnya adalah tata kelola anggaran penanggulangan darurat dan koordinasi pemerintah daerah yang sering lambat.

Konteks inilah yang membuat profil sang pejabat penting. Rekam jejak militer Suharyanto menjadi kunci memahami gaya kepemimpinannya. Ia terbiasa bekerja dalam situasi tekanan tinggi, bergerak cepat, dan mengukur hasil bukan melalui narasi, tetapi melalui angka korban yang dapat diselamatkan.

Di tengah bencana yang membebani warga Sumatera, sosok Kepala BNPB memegang tanggung jawab besar. Penanganan bencana bukan sekadar operasi teknis, tetapi kebijakan publik tingkat nasional.

Penanganan bencana Sumatera menempatkan Kepala BNPB di garis depan. Keputusannya menentukan keselamatan warga dan efektivitas kebijakan publik. (Red/Arrian)