Perspektif Kebijakan Supeltas Puncak, Batas Tipis Negara–Warga

Perspektif kebijakan Supeltas Puncak, membaca dampak penataan lalu lintas bagi warga dan tata kelola ruang publik.

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Kemacetan di jalur Puncak setiap musim libur bukan sekadar persoalan teknis lalu lintas. Ia adalah persoalan tata kelola publik. Ketika Polres Bogor merekrut Supeltas—sukarelawan pengatur lalu lintas—negara sesungguhnya sedang menjalankan fungsi administratif di ruang abu-abu: memperluas kehadiran negara, tetapi tanpa kejelasan status hukum warga yang dilibatkan.

Dalam hukum administrasi publik, kebijakan semacam ini penting dicermati karena menyangkut kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi warga yang menjalankan fungsi negara, meski tidak berstatus aparatur.

Fakta Hukum yang Sudah Final

Secara faktual, Polres Bogor merekrut sekitar 60 orang untuk diberdayakan sebagai Supeltas selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Mereka dilatih dasar pengaturan lalu lintas, PPGD, serta diminta berkomitmen anti-pungutan liar. Penugasan dilakukan karena keterbatasan personel kepolisian di jalur Puncak yang panjang dan kompleks.

Kebijakan ini bersifat diskresioner. Tidak lahir dari peraturan daerah atau regulasi tertulis yang mengatur status Supeltas secara permanen. Namun ia tetap merupakan tindakan administrasi negara karena dilakukan oleh pejabat berwenang untuk kepentingan pelayanan publik.

Masalah Publik di Balik Keputusan

Di sinilah problem administrasi muncul. Supeltas menjalankan fungsi publik: mengatur lalu lintas, memberi informasi, dan membantu pengendara. Namun status mereka bukan ASN, bukan petugas kontrak, dan bukan pula relawan yang diatur oleh skema hukum yang jelas.

Baca juga: Perkara Penebangan Ilegal Hutan: Apa Arti Putusan MA bagi Warga

Akibatnya, warga yang terlibat berada di posisi rawan. Mereka menjalankan perintah negara, tetapi tidak sepenuhnya berada dalam rezim perlindungan negara. Jika terjadi kecelakaan, kesalahan prosedur, atau konflik dengan pengguna jalan, pertanyaan hukumnya sederhana namun krusial: siapa yang bertanggung jawab?

Hukum administrasi publik menuntut kejelasan hubungan hukum antara negara dan subjek yang menjalankan tugasnya. Tanpa itu, kebijakan berpotensi melanggar asas kepastian hukum.

Pilihan Negara: Diskresi atau Pengaturan

Negara memang diberi ruang diskresi, terutama dalam kondisi darurat atau keterbatasan sumber daya. Namun diskresi bukan berarti bebas dari prinsip. Ia tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik: kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam kasus Supeltas, negara memilih jalan cepat: menunjuk, melatih, menugaskan. Dari sisi efektivitas jangka pendek, langkah ini rasional. Tetapi dari sisi substansi hukum administrasi, kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab kewajiban negara untuk mengatur secara jelas peran warga yang dilibatkan.

Ketiadaan dasar hukum yang eksplisit berisiko mengubah warga menjadi “perpanjangan tangan negara” tanpa hak administratif yang memadai.

Dampak Nyata bagi Warga

Bagi sebagian warga, seperti anggota Linmas, kebijakan ini memberi pengakuan informal atas peran sosial yang selama ini dijalankan. Namun bagi pengemudi ojek dan warga lain yang membantu lalu lintas secara informal, kebijakan ini justru memperlihatkan seleksi administratif yang tidak transparan.

Dari perspektif hukum administrasi, ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap fungsi publik. Negara hadir, tetapi tidak merata. Padahal prinsip pelayanan publik menuntut perlakuan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Ikan Kembung Sayur Asin, Menu Praktis Keluarga

Dalam jangka panjang, ketidakjelasan ini dapat menggerus kepercayaan warga terhadap kebijakan penataan, sekalipun tujuan awalnya baik.

Apa yang Perlu Diawasi

Ada tiga titik krusial yang perlu dikawal publik. Pertama, dasar hukum penugasan Supeltas: apakah akan tetap bersifat ad hoc atau diarahkan menjadi skema yang lebih permanen dan tertulis. Kedua, mekanisme perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Supeltas. Ketiga, akuntabilitas negara jika terjadi pelanggaran atau kerugian di lapangan.

Tanpa penguatan aspek administrasi, Supeltas berisiko menjadi solusi pragmatis yang meninggalkan beban hukum di kemudian hari.

Supeltas Puncak menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas tidak bisa dilepaskan dari hukum administrasi publik. Negara boleh menggunakan diskresi, tetapi tidak boleh mengaburkan tanggung jawab. Ketika warga dilibatkan menjalankan fungsi negara, kejelasan status dan perlindungan hukum bukan pilihan—melainkan kewajiban. (Red)