Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Nilai TKA Rendah, Salah Siswa?

Nilai TKA Rendah, Salah Siswa?

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 183
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nilai TKA rendah mencerminkan learning loss dan kesenjangan struktural pendidikan yang belum tertangani secara sistemik.

Ujian sebagai Alarm, Bukan Vonis

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Rendahnya nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) kembali memantik perdebatan publik. Namun, persoalan ini tidak sesederhana angka rapor nasional. Nilai ujian yang rendah bukan vonis atas kemampuan siswa, melainkan alarm atas masalah struktural pendidikan yang belum selesai, terutama learning loss yang diwariskan dari masa krisis pembelajaran.

Di titik ini, ujian negara seharusnya dibaca sebagai instrumen pemetaan. Ia memberi sinyal tentang apa yang tertinggal, siapa yang paling terdampak, dan di mana negara perlu hadir lebih kuat. Ketika alarm berbunyi, yang dibutuhkan bukan menyalahkan penghuni rumah, tetapi memeriksa bangunan secara menyeluruh.

Fakta Kebijakan yang Sudah Final

TKA telah ditetapkan sebagai alat ukur kemampuan akademik berbasis penalaran, bukan sekadar hafalan. Kebijakan ini sejalan dengan arah pembelajaran yang menuntut pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir kritis.

Hasilnya menunjukkan capaian siswa masih rendah dan timpang antarwilayah. Data tersebut bersifat final dan menjadi catatan resmi negara. Tidak ada perdebatan pada angka. Yang perlu dibahas adalah maknanya.

Masalah Publik di Balik Angka Ujian

Di balik nilai rendah, terdapat masalah publik yang lebih mendasar. Learning loss tidak terjadi merata. Siswa di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, dan pendampingan belajar menanggung beban lebih berat.

Baca juga: Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Ketimpangan ini bersifat struktural. Ia lahir dari perbedaan kualitas sekolah, kapasitas guru, dukungan keluarga, serta konsistensi kebijakan pendidikan daerah. Ketika hasil ujian dirilis tanpa narasi kebijakan pemulihan yang jelas, publik hanya melihat kegagalan individu, bukan kegagalan sistem.

Standar atau Pemulihan

Negara menghadapi pilihan kebijakan yang menentukan. Menjaga standar akademik penting, tetapi pemulihan pembelajaran lebih mendesak. Standar tanpa intervensi hanya akan mengulang ketertinggalan yang sama.

Learning loss menuntut kebijakan korektif, bukan retoris. Penguatan kapasitas guru, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan lokal, serta pendampingan belajar terarah menjadi kebutuhan nyata. Tanpa itu, ujian hanya berfungsi sebagai cermin yang terus menunjukkan luka lama.

Di sinilah logika negara diuji. Apakah pendidikan dipahami sebagai proses jangka panjang yang adaptif, atau sekadar sistem evaluasi yang berjalan rutin?

Dampak Nyata bagi Warga

Bagi siswa, nilai rendah memengaruhi kepercayaan diri dan kesiapan melanjutkan pendidikan. Bagi orang tua, ia memunculkan kecemasan tentang masa depan anak. Bagi sekolah, hasil ujian menjadi tekanan administratif tanpa selalu disertai dukungan pemulihan.

Jika learning loss dibiarkan, dampaknya meluas. Kesenjangan sosial berisiko mengeras karena pendidikan gagal berfungsi sebagai alat mobilitas. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia nasional ikut tergerus.

Apa yang Perlu Diawasi Publik

Publik perlu mengawasi bagaimana data TKA digunakan. Apakah ia menjadi dasar alokasi sumber daya, atau berhenti sebagai laporan tahunan. Transparansi tindak lanjut kebijakan menjadi kunci agar ujian tidak sekadar menjadi ritual negara.

Baca juga: Nilai TKA Rendah: Learning Loss dan Kesenjangan Sekolah

Pemulihan pembelajaran harus terukur dan berpihak pada wilayah serta kelompok yang paling terdampak. Tanpa pengawasan publik, learning loss berpotensi menjadi masalah laten yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Nilai ujian memang angka. Namun, di balik angka itu ada kebijakan, pilihan negara, dan masa depan warga. Membaca nilai TKA sebagai masalah struktural bukan upaya melemahkan standar, melainkan usaha menjaga fungsi pendidikan sebagai hak publik, bukan sekadar mekanisme seleksi. (Red)


  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyampaikan LKPJ Tasikmalaya 2025 di DPRD dengan data pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan

    Angka Bicara! LKPJ Tasikmalaya 2025 Ungkap Ekonomi Naik dan Kemiskinan Turun

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 151
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH – Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tasikmalaya 2025 kembali menjadi perhatian publik. Laporan kinerja Bupati Tasikmalaya ini, yang juga dikenal sebagai laporan pembangunan daerah Tasikmalaya 2025, menghadirkan kabar yang cukup menggembirakan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, Kabupaten Tasikmalaya justru menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin kuat dan stabil. Senin (30/03/2026), Bupati Tasikmalaya H. Cecep […]

  • Ilustrasi nasi putih yang cepat basi akibat kesalahan memasak dan penyimpanan yang sering tidak disadari

    Nasi Cepat Basi? Ini Kesalahan yang Sering Terjadi

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 150
    • 0Komentar

    albadarpost.com, LIFESTYLE – Pernah merasa heran karena nasi cepat basi, padahal baru dimasak beberapa jam lalu? Banyak orang mengira penyebabnya adalah kualitas beras. Padahal, nasi mudah basi, nasi cepat bau, dan teksturnya berubah sering kali terjadi akibat kesalahan memasak nasi yang tampak sepele dan jarang disadari sejak awal. Menariknya, kebiasaan yang terlihat “biasa saja” justru […]

  • Kolesterol Tinggi

    Kaget! Begini Hasil Cek Kesehatan Pegawai BPBD Tasikmalaya

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 90
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH – Hasil pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya di lingkungan BPBD memunculkan temuan yang mengejutkan. Mayoritas peserta screening diketahui mengalami kolesterol tinggi dan kadar asam urat di atas batas normal. Temuan tersebut muncul setelah tim kesehatan melakukan pemeriksaan langsung ke kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya pada Senin (18/5/2026). Ironisnya, kondisi […]

  • CSR Indomaret Ciamis

    CSR Indomaret Ciamis Bantu 250 Balita dan Lansia

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 68
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH – CSR Indomaret Ciamis kembali menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program CSR Indomaret dan dukungan Healthy Way Kids bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebanyak 250 balita dan lanjut usia (lansia) menerima bantuan nutrisi Indomaret untuk mendukung kesehatan sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis di Aula […]

  • admin OPD

    Pemkab Tasikmalaya Perkuat Admin OPD, Standarisasi Informasi Publik

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Pemkab Tasikmalaya melatih admin OPD untuk menyatukan komunikasi publik dan memperkuat transparansi layanan pemerintah. Pemerintah Daerah Dorong Tata Kelola Informasi yang Seragam albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menata ulang pengelolaan informasi publik di lingkungan birokrasi. Melalui pelatihan pengelolaan informasi bagi admin perangkat daerah, pemerintah daerah berupaya menyatukan pola komunikasi publik agar lebih […]

  • child grooming

    Waspada Child Grooming di Ruang Digital

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 129
    • 0Komentar

    albadarpost.com, HUMANIORA – Praktik child grooming di ruang digital menjadi ancaman nyata bagi keamanan anak dan remaja. Modusnya halus, sering tak terlihat, namun berdampak serius terhadap keselamatan dan kesehatan mental anak. Pemerintah dan masyarakat kini didorong untuk memperkuat pencegahan melalui edukasi, pendampingan, dan lingkungan digital yang lebih aman. Child grooming bukan peristiwa tunggal, melainkan proses. […]

expand_less