Editorial Albadarpost: MBG di Ramadhan harus diawasi ketat agar tak berubah jadi proyek simbolik.
Program Jalan, Pengawasan Jangan Libur
albadarpost.com, EDITORIAL – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan, dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Keputusan ini diumumkan sebagai bentuk komitmen negara menekan stunting.
Namun bagi publik, keputusan tersebut bukan akhir cerita. Justru di sinilah pengawasan harus diperketat. Program berskala raksasa yang berjalan di bulan ibadah tidak boleh berlindung di balik niat baik.
Fakta Dasar: Program Masif, Dampaknya Menentukan
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG menyasar kelompok paling krusial dalam siklus kehidupan manusia, khususnya 1.000 hari pertama kehidupan. Fokus ini akan diperkuat pada 2026, mengingat periode tersebut menentukan perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang anak.
Hingga akhir 2025, MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini dijalankan melalui 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyerap sekitar 700.000 tenaga kerja langsung.
Baca juga: Menggugat Sistem Perlindungan Negara
Di atas kertas, ini terlihat impresif. Namun semakin besar skala program, semakin besar pula risiko kegagalan tata kelola. Publik berhak tahu: bagaimana kualitas makanan dijaga, bagaimana data penerima diverifikasi, dan bagaimana anggaran diawasi.
MBG di Ramadhan, Antara Kepedulian dan Kerentanan
Editorial Albadarpost menilai keberlanjutan MBG selama Ramadhan sebagai keputusan yang benar secara prinsip. Gizi ibu dan anak tidak boleh ditunda oleh kalender apa pun.
Tetapi keputusan benar tidak otomatis menjelma kebijakan efektif. MBG kini berada di zona rawan: besar, cepat, dan politis. Di titik ini, narasi keberhasilan mudah dikapitalisasi, sementara masalah di lapangan kerap luput dari sorotan.
Program yang menyasar 55,1 juta orang membutuhkan sistem pengawasan berlapis. Tanpa transparansi menu, standar gizi yang terukur, dan laporan distribusi yang terbuka, MBG berisiko berubah menjadi rutinitas administratif yang mahal tetapi minim dampak.
Lebih berbahaya lagi, keberlanjutan program saat Ramadhan bisa dijadikan tameng moral untuk meredam kritik. Padahal justru pada situasi inilah publik harus lebih kritis.
Pelajaran Lama yang Terlalu Sering Dilupakan
Sejarah kebijakan pangan di Indonesia penuh dengan program besar yang melemah di tengah jalan. Masalahnya jarang terletak pada niat, melainkan pada pengawasan dan konsistensi.
Baca juga: Batas Ikhtiar Manusia dalam Takdir Allah
Pengalaman negara lain menunjukkan, intervensi gizi hanya efektif bila disertai integrasi layanan kesehatan, data kependudukan yang akurat, serta evaluasi independen. Tanpa itu, bantuan makanan hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
MBG tidak boleh mengulang pola lama: ramai di awal, sunyi evaluasi.
Negara Harus Siap Diawasi, Bukan Hanya Dipuji
Albadarpost menegaskan sikapnya: mendukung MBG sebagai kebijakan publik strategis, sekaligus menuntut akuntabilitas penuh.
BGN dan pemerintah harus membuka ruang audit publik, memperkuat pelibatan puskesmas dan kader kesehatan, serta memastikan tidak ada kompromi terhadap standar gizi demi kecepatan distribusi.
Program ini dibiayai uang publik. Maka publik berhak tahu dan mengawasi.
Kepedulian Tanpa Pengawasan Adalah Risiko
Menjaga gizi ibu dan anak adalah kewajiban negara. Tetapi kewajiban itu tidak cukup ditegaskan lewat pernyataan. Ia harus dibuktikan lewat data, transparansi, dan keberanian diaudit.
Program sebesar MBG hanya akan bermakna jika negara berani diawasi sekeras niatnya untuk dipuji. (Red)
