Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Pajak Hotel Garut Melonjak 47,17 Persen, PAD Jadi Sorotan

Pajak Hotel Garut Melonjak 47,17 Persen, PAD Jadi Sorotan

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA DAERAHPAD Garut kini mendapat perhatian lebih besar seiring pertumbuhan pariwisata. Pendapatan asli daerah dari aktivitas ekonomi terkait wisata memiliki peluang untuk terus dioptimalkan, terutama setelah pajak perhotelan tumbuh 47,17 persen dan pergerakan wisatawan meningkat 26,15 persen.

Data tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Garut dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Kamis, 3 September 2026.

Mengutip Pemkab Garut, pertumbuhan sektor pariwisata mencapai 13,2 persen. Sementara itu, sektor akomodasi serta makanan dan minuman tumbuh 13,62 persen berdasarkan data BPS 2025.

Angka-angka itu memberi gambaran bahwa pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang datang ke Garut. Di balik kunjungan wisatawan, terdapat aktivitas hotel, kuliner, transportasi dan usaha lainnya yang ikut menggerakkan ekonomi daerah.

Karena itu, pertumbuhan pariwisata menjadi salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat PAD Garut.

Pajak Hotel Tumbuh 47,17 Persen

Angka yang paling mencolok datang dari sektor perhotelan.

Berdasarkan paparan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut Ridzky Ridznurdhin, pajak perhotelan tumbuh 47,17 persen. Selain itu, pajak makanan dan minuman juga mencatat pertumbuhan sebesar 35,53 persen.

Tingkat hunian kamar atau occupancy rate turut mengalami pertumbuhan sebesar 6,95 persen.

Menurut data tersebut, geliat wisata mulai terlihat pada aktivitas usaha yang bersentuhan langsung dengan wisatawan. Ketika kunjungan meningkat, kebutuhan terhadap penginapan dan konsumsi juga ikut bergerak.

Namun, angka pertumbuhan pajak hotel tidak otomatis berarti seluruh potensi PAD Garut sudah tergarap.

Justru di sinilah pekerjaan pemerintah daerah menjadi penting. Pertumbuhan aktivitas ekonomi perlu diikuti pendataan usaha, kepatuhan pajak dan pengelolaan potensi penerimaan secara lebih terukur.

Wisatawan Naik 26,15 Persen

Dari sisi kunjungan, Pemkab Garut mencatat pergerakan wisatawan meningkat 26,15 persen.

Mayoritas wisatawan berasal dari Bandung dan wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan Garut masih memiliki pasar wisata yang kuat dari kawasan sekitar Jawa Barat.

Akan tetapi, distribusi kunjungan belum sepenuhnya merata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mencatat sekitar 70 persen kunjungan wisatawan terkonsentrasi di wilayah tengah atau perkotaan. Sementara itu, sekitar 12 persen berada di wilayah selatan dan 6,7 persen di wilayah utara.

Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang.

Jika kunjungan dapat tersebar lebih luas, maka aktivitas ekonomi juga berpotensi bergerak ke lebih banyak wilayah. Pelaku usaha lokal dapat memperoleh manfaat, sementara pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Dengan demikian, persoalan pariwisata bukan semata-mata bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin.

Yang tidak kalah penting ialah bagaimana wisatawan membelanjakan uangnya di Garut dan bagaimana aktivitas ekonomi tersebut tercatat secara baik.

NIB dan NPWPD Masih Perlu Disinkronkan

Pemkab Garut juga menyoroti persoalan administrasi pelaku usaha.

Dalam rakor tersebut, Bapenda menyampaikan adanya kesenjangan antara Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Temuan tersebut penting karena pertumbuhan jumlah usaha perlu berjalan beriringan dengan basis data perpajakan daerah yang akurat.

Artinya, optimalisasi PAD Garut tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu mengetahui siapa pelaku usahanya, bagaimana aktivitas usahanya dan apakah kewajiban perpajakan daerah telah tercatat sesuai ketentuan.

Pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah melihat potensi penerimaan secara lebih utuh.

Di sisi lain, data yang semakin rapi juga penting agar kebijakan pajak daerah tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi tetap berjalan berdasarkan basis informasi yang jelas.

Cipanas Disiapkan sebagai Pengungkit

Pemkab Garut juga menyiapkan pengembangan destinasi untuk memperkuat sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berencana membangun fondasi penataan pintu gerbang Daya Tarik Wisata (DTW) Cipanas pada tahun ini dengan konsep kawasan terpadu.

Pemkab berharap penataan tersebut dapat menjadi daya tarik dan mendorong peningkatan kunjungan ke destinasi wisata lainnya.

Selain penataan kawasan, pemerintah daerah juga menempatkan berbagai kegiatan atau event sebagai bagian dari strategi penggerak ekonomi. Event pariwisata, olahraga, budaya hingga keagamaan dapat menciptakan arus kunjungan sekaligus aktivitas ekonomi.

Namun, keberhasilan strategi tersebut nantinya tetap bergantung pada dampak yang benar-benar muncul di lapangan.

Semakin lama wisatawan tinggal, semakin banyak pula peluang belanja pada sektor hotel, kuliner, transportasi dan produk lokal.

Tantangan Berikutnya Bukan Sekadar Ramai

Data Pemkab Garut memperlihatkan sejumlah indikator positif. Pariwisata tumbuh 13,2 persen, pergerakan wisatawan naik 26,15 persen, sedangkan pajak perhotelan tumbuh 47,17 persen.

Tetapi, angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh potensi PAD Garut telah optimal.

Masih ada pekerjaan untuk memperluas persebaran wisatawan, memperbaiki basis data pelaku usaha dan memperkuat kepatuhan administrasi perpajakan daerah.

Di sinilah kualitas kebijakan akan diuji.

Pariwisata yang ramai memang menjadi kabar baik. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Bagi Garut, tantangannya bukan lagi sekadar membuat wisatawan datang.

Tantangan sesungguhnya adalah mengubah setiap kunjungan menjadi perputaran ekonomi yang nyata, memperluas manfaat bagi masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat PAD tanpa kehilangan akurasi, kepatuhan, dan kepercayaan publik. (Red)

  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK geledah Disdik Bogor

    KPK Geledah Disdik Bogor, Dokumen Pengadaan Jadi Sorotan

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 41
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH — KPK geledah Disdik Bogor pada Jumat, 28 Agustus 2026, untuk mencari alat bukti dan petunjuk terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen pengadaan untuk ditelaah lebih lanjut. Langkah tersebut membuat perhatian publik tertuju pada dokumen yang dibawa penyidik. Sebab, […]

  • Ilustrasi proyek lampu hias ruang terbuka hijau di Probolinggo yang terseret kasus korupsi DLH dengan kerugian negara ratusan juta rupiah

    Anggaran Publik Bocor, Korupsi DLH Probolinggo Disorot

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 203
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Kasus korupsi DLH Probolinggo kembali menampar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Proyek lampu hias untuk ruang terbuka hijau yang seharusnya mempercantik kota justru berubah menjadi sumber kebocoran keuangan negara. Nilai kerugian yang mencuat bukan angka kecil. Ratusan juta rupiah raib, sementara manfaat proyek dipertanyakan. Perkara ini mengemuka setelah aparat penegak […]

  • kebijakan pendidikan

    Wakil Bupati Hadiri Pelantikan Rektor IAIT

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 208
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan posisi perguruan tinggi sebagai bagian dari kebijakan pendidikan daerah. Penegasan itu disampaikan melalui kehadiran Wakil Bupati Tasikmalaya dalam pelantikan Rektor Institut Agama Islam Tasikmalaya (IAIT) periode 2026–2031, Selasa (13/1/2026). Pelantikan yang berlangsung di Aula IAIT tersebut menetapkan Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag. sebagai rektor baru. Agenda ini […]

  • pedagang nanas Ciater

    Perspektif: Nasib Pedagang Musiman Jalur Wisata Ciater

    • calendar_month Minggu, 28 Des 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Penertiban jalur wisata Ciater menyisakan persoalan pedagang nanas di tengah lesunya wisata Nataru. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Libur Natal dan Tahun Baru lazimnya menjadi ruang harapan bagi pedagang kecil di kawasan wisata. Namun di jalur wisata Ciater, Subang, harapan itu justru mengendap. Lapak nanas kembali bermunculan, buah melimpah, harga jatuh, tetapi pembeli tak kunjung datang. Di […]

  • Tunjangan Pensiun DPR Diuji ke MK, Akademisi UII Pertanyakan Keadilan

    Tunjangan Pensiun DPR Diuji ke MK, Akademisi UII Pertanyakan Keadilan

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Uji konstitusionalitas tunjangan pensiun DPR digugat akademisi UII ke MK karena dinilai tidak proporsional. albadarpost.com, CENDIKIA – Pengaturan tunjangan pensiun DPR kembali menjadi sorotan publik setelah sekelompok dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) resmi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai skema pensiun seumur hidup bagi anggota legislatif tidak sejalan […]

  • PPIH Kesehatan 2027

    PPIH Kesehatan 2027 Dibuka, Cek Syarat dan Jadwal

    • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 120
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA NASIONAL – PPIH Kesehatan 2027 resmi membuka pendaftaran bagi tenaga kesehatan yang ingin mengikuti seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Kloter serta PPIH Kesehatan Arab Saudi. Seleksi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M ini mulai membuka pendaftaran pada 20 Agustus 2026, dengan batas akhir unggah dokumen pada 26 Agustus 2026. Informasi […]

expand_less