Dulu 500 Ribu, Kini 80 Ribu: PR Listrik Jabar Belum Selesai

albadarpost.com, BERITA DAERAH – HUT RI ke-81 Jabar menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam upacara di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti akses listrik yang belum sepenuhnya dinikmati masyarakat. Menurut Dedi, jumlah warga yang belum memiliki akses listrik kini tersisa sekitar 80 ribu jiwa, turun dari lebih dari 500 ribu jiwa pada awal 2025.

Angka tersebut menjadi bagian dari pesan yang lebih besar tentang makna kemerdekaan Jawa Barat. Bagi Dedi, kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui upacara dan simbol kenegaraan. Sebaliknya, kemerdekaan perlu hadir dalam kebutuhan dasar masyarakat, termasuk listrik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, serta keadilan.

Karena itu, persoalan akses listrik masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan.

Pemprov Jawa Barat menargetkan sisa warga yang belum memperoleh akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dari Lebih 500 Ribu Menjadi Sekitar 80 Ribu

Perubahan angka tersebut menjadi salah satu fakta penting dari pernyataan Dedi pada momentum kemerdekaan.

Saat awal menjabat pada 2025, Dedi menyebut jumlah warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik mencapai lebih dari 500 ribu jiwa. Pada 2026, angka tersebut turun menjadi sekitar 80 ribu jiwa.

Artinya, persoalan akses listrik memang belum selesai, tetapi terdapat perubahan jumlah yang cukup besar dalam kurun waktu tersebut.

Dedi menyebut kondisi itu sebagai sebuah ironi. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu pusat produksi energi, dengan berbagai sumber pembangkit, tetapi sebagian warganya masih belum menikmati akses listrik secara memadai.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menargetkan penyelesaian sisa persoalan tersebut pada 2027.

Target itu membuat isu listrik tidak berhenti sebagai catatan dalam pidato kemerdekaan. Persoalan tersebut kini memiliki tenggat yang jelas dan menjadi salah satu pekerjaan pembangunan yang perlu terus dikawal.

Kemerdekaan Menurut Dedi Harus Terasa

Dalam amanat peringatan HUT ke-81 RI, Dedi juga menyoroti berbagai layanan dasar yang masih membutuhkan perhatian.

Menurutnya, kemerdekaan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Warga perlu memperoleh akses listrik, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, lingkungan yang bersih, serta kedudukan yang sama di mata hukum.

Pesan tersebut membuat tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” memiliki konteks yang lebih dekat dengan masyarakat.

Berdaulat tidak hanya berkaitan dengan negara dan wilayah. Pada tingkat kehidupan warga, kedaulatan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat menjalani kehidupan secara layak.

Kemudian, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai konsep. Pemerintah perlu memastikan layanan dasar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Sementara itu, kemakmuran membutuhkan pembangunan yang menghasilkan manfaat nyata.

Karena itu, HUT RI ke-81 Jawa Barat menjadi ruang evaluasi sekaligus pengingat bahwa pembangunan masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan.

Bukan Hanya Listrik, Masih Ada Pekerjaan Rumah Lain

Akses listrik bukan satu-satunya persoalan yang disoroti.

Dedi Mulyadi juga menyebut pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kesejahteraan, serta lingkungan sebagai bagian dari kebutuhan dasar yang harus terus diperbaiki.

Dengan demikian, ukuran kemerdekaan yang disampaikan Gubernur tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik.

Masyarakat juga membutuhkan pelayanan publik yang mudah dijangkau, kesempatan memperoleh pendidikan, akses terhadap pekerjaan, serta lingkungan yang mendukung kehidupan.

Dalam konteks tersebut, pembangunan Jawa Barat membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan dasar.

Dedi juga menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan layanan dasar berkaitan dengan penataan kembali prioritas anggaran. Ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar kepada kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan kegiatan rutin yang kurang memberikan dampak langsung.

Pesan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemerdekaan yang dibicarakan di Gedung Sate tidak hanya menyangkut target pembangunan, tetapi juga bagaimana pemerintah menentukan prioritas.

Target 2027 Menjadi Pekerjaan Berikutnya

Penurunan jumlah warga yang belum memiliki akses listrik dari lebih 500 ribu menjadi sekitar 80 ribu jiwa memberikan gambaran bahwa persoalan tersebut mengalami perubahan.

Namun, angka 80 ribu tetap berarti masih ada masyarakat yang belum menikmati akses listrik.

Karena itu, target 2027 menjadi tahap berikutnya.

Pemprov Jabar menyatakan komitmen untuk menuntaskan persoalan akses listrik tersebut.

Target itu tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan berbagai pihak. Selain pemerintah daerah, penyediaan akses listrik juga berkaitan dengan infrastruktur, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat di wilayah yang belum terjangkau.

Dengan begitu, penyelesaian persoalan listrik tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan politik. Masyarakat akan melihat hasilnya ketika akses tersebut benar-benar tersedia.

Ketika Makna Merdeka Diukur dari Hal Sederhana

Peringatan kemerdekaan sering identik dengan pengibaran bendera, upacara, lomba, dan berbagai kegiatan perayaan.

Namun, dari Gedung Sate tahun ini muncul ukuran lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Apakah rumah warga sudah memiliki listrik?

Apakah anak-anak dapat memperoleh pendidikan dengan baik?

Apakah pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau?

Apakah masyarakat memiliki kesempatan bekerja?

Apakah lingkungan tempat tinggal tetap bersih dan aman?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa makna kemerdekaan tidak pernah selesai dalam satu hari.

Bagi pemerintah, pekerjaan itu hadir dalam kebijakan dan pelayanan. Bagi masyarakat, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kepedulian, kerja, gotong royong, dan kontribusi sesuai kemampuan.

Dengan demikian, HUT RI ke-81 Jabar bukan hanya menjadi perayaan usia kemerdekaan. Momentum tersebut juga membuka ruang untuk melihat kembali persoalan yang masih ada sekaligus mengukur kemajuan yang telah dicapai.

Dari lebih 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik pada awal 2025, kini tersisa sekitar 80 ribu jiwa. Angka itu menunjukkan kemajuan, tetapi sekaligus meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sebab, kemerdekaan bukan hanya tentang seberapa lama Merah Putih berkibar, melainkan tentang kapan setiap warga benar-benar bisa merasakan terang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan. Target 2027 akan menjadi salah satu ujian berikutnya: apakah janji kemerdekaan itu benar-benar sampai ke rumah-rumah yang masih menunggu cahaya. (Red)