Hanya 22 Hari Menjabat, Ini Misi Berat Pj Sekda Tasikmalaya Hanafi

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Masa jabatan yang hanya berlangsung sekitar 22 hari ternyata tidak membuat tugas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menjadi ringan. Justru dalam waktu yang relatif singkat itu, Hanafi SH MH mendapat sejumlah pekerjaan rumah yang akan memengaruhi arah kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya hingga tahun depan.

Pj Sekda Tasikmalaya Hanafi resmi dilantik oleh Wali Kota Tasikmalaya H Viman Alfarizi Ramadhan di Aula Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (4/6/2026). Sebelumnya, Hanafi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda.

Suasana pelantikan berlangsung khidmat. Deretan kursi di dalam aula hampir seluruhnya terisi pejabat dan aparatur sipil negara. Di bagian depan ruangan, bunga hias berwarna putih dan hijau tersusun rapi di sekitar podium. Beberapa kepala perangkat daerah terlihat datang sambil membawa map dokumen berwarna cokelat yang masih terselip di bawah lengan mereka.

Saat Hanafi menandatangani berita acara pelantikan, suara kamera ponsel dan kamera fotografer terdengar beberapa kali memecah keheningan ruangan. Tidak lama kemudian tepuk tangan peserta pelantikan mengiringi prosesi yang berlangsung sederhana tersebut.

22 Hari yang Bisa Menentukan Arah Kebijakan 2027

Dalam arahannya, Wali Kota Viman menegaskan bahwa Hanafi akan menjabat selama kurang lebih 22 hari. Meski waktunya singkat, tugas yang menunggu tidak sedikit.

Salah satu fokus utama adalah tata kelola fiskal daerah. Menurut Viman, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin Sekda harus mampu mengambil keputusan secara cepat sekaligus tepat karena bulan Juli menjadi fase penting dalam penyusunan kebijakan tahun 2027.

Karena itu, seluruh realisasi program tahun 2026 perlu terus dipantau. Data pelaksanaan tahun berjalan akan menjadi dasar dalam menentukan berbagai program berikutnya.

Bagi masyarakat, pembahasan anggaran mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya, keputusan yang diambil dalam rapat-rapat birokrasi sering menentukan apakah sebuah jalan diperbaiki, sekolah mendapat dukungan, atau pelayanan publik berjalan lebih baik.

Tidak banyak warga yang mengenal nama Sekda. Tetapi hampir semua pelayanan pemerintah pada akhirnya bersinggungan dengan koordinasi yang dilakukan dari jabatan tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis Jadi Perhatian Khusus

Selain persoalan fiskal, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus dari Wali Kota.

Viman meminta Satgas MBG Kota Tasikmalaya meningkatkan kualitas kerja dan koordinasi. Terlebih saat ini Badan Gizi Nasional sedang menjalani proses revitalisasi dan restrukturisasi sehingga daerah perlu bergerak lebih cepat menyesuaikan berbagai kebijakan baru.

Di luar ruang pemerintahan, program MBG juga mulai banyak diperbincangkan masyarakat. Di sejumlah grup WhatsApp orang tua siswa, misalnya, pembahasan mengenai menu makanan, kualitas gizi, hingga kesiapan sekolah cukup sering muncul dalam beberapa bulan terakhir.

Sebagian orang tua berharap program tersebut benar-benar mampu membantu kebutuhan gizi anak. Sebagian lainnya masih menunggu bagaimana implementasinya berjalan di lapangan.

Harapan itu sederhana sebenarnya. Anak-anak bisa makan lebih baik dan belajar dengan lebih nyaman.

Sekolah Rakyat dan Sampah Jadi Ujian Berikutnya

Tugas lain yang menanti Hanafi adalah percepatan program Sekolah Rakyat.

Pemerintah Kota Tasikmalaya menargetkan penentuan lahan dapat dilakukan sebelum akhir tahun. Langkah tersebut menjadi fondasi penting agar program dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Tidak semua program besar langsung terlihat hasilnya. Kadang pekerjaan terpenting justru dimulai dari hal-hal yang tidak terlalu menarik perhatian publik, seperti penentuan lokasi, koordinasi administrasi, atau penyusunan dokumen perencanaan.

Selain itu, persoalan sampah juga masuk dalam daftar prioritas.

Viman menegaskan bahwa penanganan sampah tidak cukup hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat sejak dari rumah menjadi faktor yang sama pentingnya.

Pemkot berencana melibatkan ASN dalam berbagai kegiatan kebersihan lingkungan serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta.

Di beberapa sudut Kota Tasikmalaya, persoalan sampah memang masih mudah ditemukan. Ada titik-titik tertentu yang kembali dipenuhi kantong plastik beberapa jam setelah dibersihkan. Kadang kondisinya memang seperti itu. Belum benar-benar selesai.

Bahkan di sejumlah lingkungan permukiman, masih terlihat warga yang memisahkan sampah organik dan anorganik secara mandiri meski fasilitas pendukungnya belum sepenuhnya tersedia.

Masa Jabatan Pendek, Tanggung Jawab Tidak Kecil

Banyak orang mengukur keberhasilan dari lamanya seseorang memegang jabatan. Namun birokrasi sering bekerja dengan cara berbeda.

Keputusan yang diambil dalam hitungan hari kadang berdampak jauh lebih besar dibanding masa jabatan yang panjang tetapi tanpa arah yang jelas.

Karena itu, pelantikan Hanafi sebagai Pj Sekda Tasikmalaya tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan jabatan. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan roda pelayanan publik tetap bergerak dan berbagai program prioritas tidak kehilangan momentum.

Kini perhatian tertuju pada bagaimana Hanafi memanfaatkan waktu yang tersedia. Sebab 22 hari bukan waktu yang panjang. Bahkan sangat singkat jika dibandingkan dengan banyaknya agenda yang harus dikawal.

Namun masyarakat pada akhirnya tidak terlalu menghitung berapa lama seseorang menjabat.

Yang mereka rasakan adalah apakah sampah di lingkungan berkurang, pelayanan semakin cepat, anak-anak mendapatkan program yang dijanjikan, dan pembangunan benar-benar berjalan.

Di ruang pelantikan Bale Kota, prosesi itu mungkin hanya berlangsung beberapa puluh menit. Tetapi di sekolah-sekolah, di lingkungan permukiman, di meja makan keluarga yang berharap masa depan anaknya lebih baik, keputusan-keputusan yang lahir dari ruang pemerintahan akan terus bergema jauh lebih lama.

Dua puluh dua hari mungkin hanya selembar kalender yang cepat berlalu. Namun jika digunakan dengan tepat, rentang waktu itu bisa menjadi awal dari perubahan yang dirasakan warga jauh setelah nama pejabatnya tidak lagi menjadi berita utama. (GZ)