Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » Ketergantungan PAD Ungkap Kerentanan Keuangan Tasikmalaya

Ketergantungan PAD Ungkap Kerentanan Keuangan Tasikmalaya

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
  • visibility 15
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Kondisi keuangan daerah Tasikmalaya kembali mendapat sorotan setelah dua aset utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni RSUD dr. Soekardjo dan Pasar Cikurubuk, menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Situasi ini tidak berdiri sendiri sebagai persoalan manajerial aset, melainkan mencerminkan ketergantungan fiskal daerah pada mesin pendapatan yang semakin rentan di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan kebijakan.

Selama bertahun-tahun, RSUD dr. Soekardjo dan Pasar Cikurubuk berperan penting dalam menopang keuangan daerah Tasikmalaya. Keduanya menjadi sumber PAD yang diandalkan untuk menutup kebutuhan belanja layanan publik. Namun, data terbaru memperlihatkan kontribusi yang kian menurun, seiring meningkatnya beban operasional dan melemahnya aktivitas ekonomi.

RSUD Tertekan Beban, Layanan Ikut Teruji

RSUD dr. Soekardjo sebagai rumah sakit rujukan utama di Priangan Timur menghadapi tekanan keuangan yang tidak ringan. Pendapatan rumah sakit tidak lagi sebanding dengan lonjakan biaya operasional, kewajiban pembayaran, serta kebutuhan peningkatan layanan kesehatan. Ketimpangan ini membuat arus kas rumah sakit menjadi rapuh dan berdampak langsung pada kontribusinya terhadap PAD.

Baca juga: Bupati Tasikmalaya Dorong Sekolah Jadi Pusat Perubahan Lingkungan

Dalam konteks keuangan daerah Tasikmalaya, kondisi tersebut menimbulkan risiko ganda. Di satu sisi, rumah sakit tetap harus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat. Di sisi lain, kemampuan RSUD untuk menyetor pendapatan ke kas daerah semakin terbatas. Jika situasi ini berlarut, pemerintah daerah berpotensi menghadapi dilema antara menjaga layanan publik dan menutup kekurangan fiskal.

Tekanan ini juga menunjukkan bahwa model pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membutuhkan evaluasi menyeluruh. Tanpa kebijakan penyeimbang, RSUD berisiko menjadi beban fiskal alih-alih mesin pendapatan yang sehat.

Pasar Cikurubuk Sepi, Retribusi Menyusut

Masalah serupa terlihat di Pasar Cikurubuk, pusat perdagangan tradisional terbesar di Kota Tasikmalaya. Aktivitas jual beli yang melemah menyebabkan banyak kios tidak lagi beroperasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penerimaan retribusi pasar yang selama ini menjadi bagian penting dari PAD.

Penurunan okupansi kios bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan pasar. Fenomena ini berkaitan dengan perubahan pola belanja masyarakat, persaingan dengan sektor ritel modern, serta menurunnya daya beli. Akibatnya, keuangan daerah Tasikmalaya kehilangan salah satu sumber pendapatan stabil yang selama ini menopang belanja rutin.

Jika tidak direspons dengan langkah strategis, pelemahan Pasar Cikurubuk berpotensi menciptakan efek berantai. Pedagang kehilangan penghasilan, daerah kehilangan retribusi, dan aktivitas ekonomi lokal melemah.

Ketergantungan PAD dan Tantangan Kebijakan

Kondisi RSUD dan Pasar Cikurubuk menunjukkan satu persoalan mendasar: keuangan daerah Tasikmalaya masih sangat bergantung pada segelintir mesin PAD. Ketika dua aset utama ini melemah secara bersamaan, ruang fiskal pemerintah daerah ikut menyempit.

Situasi ini menuntut kebijakan yang lebih proaktif dan terukur. Pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi sumber PAD, sekaligus melakukan pembenahan struktural terhadap aset yang ada. Tanpa langkah tersebut, tekanan fiskal berisiko memengaruhi pembiayaan layanan publik lain, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur dasar.

Penguatan tata kelola, penyesuaian model bisnis, serta keberanian mengambil keputusan strategis menjadi kunci menjaga keberlanjutan keuangan daerah Tasikmalaya. Tanpa itu, kerentanan fiskal akan terus berulang dan membebani masyarakat dalam jangka panjang. (AC)


  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • hak asuh anak setelah perceraian

    Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Hukum Islam dan UU Indonesia

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Hak asuh anak setelah perceraian diatur hukum Islam dan UU, demi kepentingan terbaik bagi anak. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Perceraian bukan sekadar berakhirnya ikatan suami istri, tetapi juga permulaan babak baru yang menentukan arah hidup anak-anak mereka. Dalam konteks hukum Islam maupun sistem perundang-undangan Indonesia, hak asuh anak setelah perceraian bukan sekadar soal siapa yang berhak, […]

  • Naming Rights Stasiun Cirebon

    Kerugian Rp1 Miliar Akibat Pembatalan Naming Rights Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Pembatalan kerja sama naming rights Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi rugikan perusahaan hingga Rp1 miliar. albadarpost.com, LENSA -Dua hari sebelum peluncuran resmi, kerja sama naming rights Stasiun Cirebon antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan perusahaan batik lokal BT Batik Trusmi mendadak dibatalkan. Keputusan itu bukan hanya menggagalkan rencana promosi besar pada Hari Batik Nasional, […]

  • Kasus Pembunuhan Istri

    Kasus Pembunuhan Istri di Singapura, Warga Indonesia Salehuddin Jalani Proses Hukum Ketat

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Warga Indonesia didakwa dalam kasus pembunuhan istri di Singapura. Proses hukum berlangsung ketat dan masih tahap awal. albadarpost.com, LENSA – Kasus Pembunuhan Istri yang melibatkan warga negara Indonesia kembali menyita perhatian publik setelah seorang pria bernama Salehuddin harus berhadapan dengan aparat hukum di Singapura. Peristiwa ini mencuat setelah istrinya ditemukan tidak bernyawa di sebuah kamar […]

  • Digitalisasi Pemerintahan Sumedang

    Sumedang Jadi Rujukan Tata Kelola Pemerintahan Digital

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Kemendagri menilai digitalisasi pemerintahan Sumedang layak jadi percontohan nasional yang transparan dan akuntabel. albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah pusat menilai langkah Kabupaten Sumedang dalam membangun sistem pemerintahan berbasis digital bukan sekadar inovasi teknis, melainkan strategi kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Digitalisasi Pemerintahan Sumedang dinilai berhasil menjawab dua kebutuhan mendasar birokrasi daerah: transparansi […]

  • pilkades elektronik

    Pilkades Elektronik Karawang dalam Ujian Hukum Tata Negara

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Pilkades elektronik Karawang membuka debat efisiensi demokrasi dan dampaknya bagi anggaran serta partisipasi warga. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Penerapan pemilihan kepala desa (pilkades) elektronik secara luring di Kabupaten Karawang membuka babak baru dalam praktik demokrasi lokal. Di balik klaim efisiensi anggaran dan lonjakan partisipasi pemilih, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana posisi pilkades elektronik dalam kerangka […]

  • Potret Try Sutrisno saat menjabat Wakil Presiden RI periode 1993-1998 di masa akhir Orde Baru.

    Sunyi di Pusat Kekuasaan: Peran Try Sutrisno Saat Krisis 1998

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 15
    • 0Komentar

    albadarpost.com, CAKRAWALA – Nama Try Sutrisno 1998 kembali mengemuka ketika publik menelisik ulang fase akhir Orde Baru. Pada periode genting itu, Try Sutrisno menjabat sebagai Wakil Presiden RI dan berdiri tepat di pusat pusaran krisis. Sosok wapres militer ini hadir di ujung kekuasaan Orde Baru, mendampingi Suharto saat tekanan ekonomi dan politik mengguncang fondasi negara. […]

expand_less