Pemkab Ciamis memperkuat wawasan kebangsaan ASN sebagai upaya menjaga persatuan dan mencegah ancaman sosial.
albadarpost.com, CAKRAWALA – Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menegaskan pentingnya wawasan kebangsaan di tubuh aparatur sipil negara. Kebijakan ini tak hanya bertumpu pada seremonial, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas ASN sebagai perekat sosial di tengah ancaman narkoba dan meningkatnya intoleransi.
Penguatan Nilai Kebangsaan di Tubuh ASN
Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar edukasi wawasan kebangsaan, kerukunan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi ASN. Acara berlangsung di Aula PKK dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Ciamis, Kamis, 11 Desember 2025.
Kepala Bakesbangpol Ciamis, Yadi Tisyadi, menjelaskan bahwa pelatihan ini diikuti 57 peserta dari berbagai perangkat daerah dan kecamatan. Menurut Yadi, penguatan wawasan kebangsaan bukan lagi agenda tambahan, melainkan kebutuhan dasar ASN untuk menjaga ruang publik yang stabil dan inklusif.
Ia menyebut kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BNN, Forum Kerukunan Umat Beragama, fasilitator Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan instruktur Sakola Motekar. Materi yang disajikan diarahkan pada praktik nyata, bukan konsep yang mengambang. “Tujuan utamanya agar ASN memahami dan menghidupkan nilai kebangsaan serta kerukunan di lingkungan kerja maupun keluarga. Ini penting untuk meneguhkan peran ASN sebagai perekat bangsa,” kata Yadi.
Transisi dari pemaparan Yadi menuju konteks lapangan memperlihatkan kebutuhan ASN terhadap pedoman yang jelas di tengah dinamika sosial. Tantangan narkoba, konflik antarwarga, hingga fragmentasi identitas membuat nilai kebangsaan perlu ditanamkan kembali secara sistematis.
Baca juga: Bulog Pastikan Penyaluran Beras Bulog ke 222 Ribu KPM Garut Terjaga Mutunya
Wawasan Kebangsaan sebagai Garda Terdepan
Sekretaris Daerah Ciamis, Andang Firman, memperingatkan bahwa ASN berhadapan dengan ancaman konkret: degradasi moral, penyalahgunaan narkoba, dan bibit radikalisme. Ia menekankan bahwa sumpah setia saat pertama kali menjadi ASN tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Andang menilai wawasan kebangsaan menjadi fondasi integritas aparatur. Tanpa itu, modal sosial akan rapuh. Ia menegaskan bahwa ASN tidak hanya mengurus administrasi, tetapi menjadi jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat. “Identitas ASN sebagai perekat bangsa adalah modal sosial. Jika tidak dijaga, modal itu akan hilang,” ujarnya.
Konteks ini memperlihatkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan memiliki relevansi langsung dengan keamanan daerah. Kebijakan publik membutuhkan aparatur yang memahami keutuhan sosial, bukan sekadar prosedur birokrasi. Karena itu, pelatihan ini diposisikan sebagai program strategis, bukan agenda tahunan biasa.
Pelaksanaan edukasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) juga menjadi bagian integral. Data BNN menunjukkan tren penyalahgunaan narkotika masih menembus berbagai wilayah. ASN yang terpapar risiko ini dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperlebar jarak antara pemerintah dan warga.
Ciamis memperkuat wawasan kebangsaan ASN untuk menjaga persatuan, mencegah narkoba, dan memperkuat stabilitas sosial daerah. (Red/Asep Chandra)
