Tasikmalaya tegaskan komitmen pemerintahan bersih lewat sosialisasi antikorupsi pada Hakordia 2025.
albadarpost.com, LENSA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menegaskan tekad untuk membangun pemerintahan bersih melalui rangkaian Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Acara berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Tasikmalaya pada Kamis, 4 Desember 2025, dan menghadirkan jajaran pimpinan daerah serta tim pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, membuka kegiatan dengan penegasan bahwa agenda pencegahan korupsi sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia menyoroti urgensi membangun penyelenggaraan birokrasi yang transparan dan akuntabel, terutama karena masyarakat semakin menuntut layanan publik yang bersih dan bebas intervensi.
“Di Kabupaten Tasikmalaya, komitmen untuk mewujudkan pemerintahan bersih adalah harga mati. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak kepercayaan publik,” kata Asep Sopari dalam sambutannya.
Pencegahan Korupsi Diutamakan
Pada sesi awal, Wakil Bupati memberikan instruksi langsung kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang hadir agar menjadikan kegiatan ini sebagai penguatan integritas, bukan hanya sebagai seremoni tahunan. Ia meminta peserta mengikuti seluruh materi dengan serius, karena nilai antikorupsi harus terinternalisasi dalam proses kerja setiap perangkat daerah.
“Saya menginstruksikan seluruh peserta untuk menyerap materi secara utuh dan menjadikan nilai antikorupsi sebagai dasar dalam setiap keputusan. Ini bukan tentang ritual tahunan, tetapi fondasi pemerintahan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tantangan dalam membangun kedisiplinan tata kelola, mulai dari praktik maladministrasi, peluang penyalahgunaan wewenang, hingga potensi gratifikasi dalam layanan publik. Karena itu, pemerintah daerah diminta bekerja secara konsisten untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik bersih dan bebas dari pola-pola kolusi, korupsi, dan nepotisme.
KPK Hadir Beri Penguatan Teknis
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tim KPK RI. Pemaparan pertama disampaikan Irawati, Analis Tindak Pidana Korupsi Madya, yang mengulas indikator risiko korupsi di level daerah, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta layanan administrasi publik. Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi secara transparan.
Materi kedua disampaikan Erwin Noorman Gumirlang, Analis Tindak Pidana Korupsi Muda. Ia menyoroti pentingnya membangun budaya organisasi yang berpihak pada integritas, termasuk penerapan sistem pengendalian internal, mitigasi risiko, dan konsistensi pelaporan berbasis data.
Baca juga: BPBD Bandung Barat Tangani Banjir Bandang yang Merendam Area Wisata
Dari dua pemaparan tersebut, tampak bahwa KPK ingin mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga mampu membangun kultur transparan yang menjadi bagian dari identitas birokrasi modern.
Integritas Jadi Tuntutan Publik
Rangkaian kegiatan pada Hakordia 2025 ini penting karena tren peningkatan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah semakin menguat. Kabupaten Tasikmalaya juga tengah mengerjakan sejumlah program strategis yang membutuhkan manajemen anggaran lebih transparan. Karena itu, komitmen pemerintahan bersih tidak cukup berhenti pada deklarasi; diperlukan langkah teknis yang bisa diaudit, diukur, dan dikawal oleh publik.
Kehadiran pimpinan daerah, Sekda, para kepala perangkat daerah, camat, BLUD, BUMD, hingga asosiasi pemerintahan desa memperlihatkan bahwa isu pencegahan korupsi tidak lagi hanya urusan inspektorat, melainkan menjadi ekosistem bersama.
Pada momentum Hakordia ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa integritas bukan jargon yang mengering di atas podium, tetapi praktik harian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tasikmalaya memperkuat komitmen membangun pemerintahan bersih melalui edukasi antikorupsi dan pengendalian gratifikasi dalam momentum Hakordia 2025. (Red/Asep Chandra)
