albadarpost.com, BERITA DAERAH — Satu tahun berjalan, kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai menghadapi ujian serius. Kritik tak lagi berbisik. Ia kini mengeras di ruang publik. Sorotan itu datang dari Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Dhany Tardiwan Noor, yang menilai tata kelola birokrasi dan dinamika internal pemerintahan belum menunjukkan soliditas yang diharapkan.
Dalam wawancara, Senin (16/2/2026), Dhany tidak hanya berbicara soal capaian program. Ia menyinggung persoalan yang lebih mendasar: koordinasi, komunikasi, dan struktur kekuasaan di dalam birokrasi.
“Isu strategis belum berjalan maksimal. Artinya, ada yang perlu dibenahi dari sistem,” ujarnya.
Pertanyaannya, di mana letak simpul persoalannya?
Miskomunikasi di Level Pimpinan?
Dhany mengungkap adanya dugaan miskomunikasi antar pimpinan yang justru disampaikan melalui ajudan atau sekretaris pribadi. Jika benar, pola ini bukan sekadar teknis administratif. Ia bisa menjadi sinyal renggangnya komunikasi langsung di pucuk kepemimpinan.
Baca juga: Risiko Hukum Pengadaan Pemerintah
Dalam sistem pemerintahan daerah, komunikasi kepala daerah dan wakilnya semestinya berjalan terbuka dan strategis. Ketika pesan disampaikan lewat perantara, ruang tafsir melebar. Potensi salah persepsi membesar.
Lebih jauh, ia menyebut agenda Wali Kota sempat dialihkan kepada Wakil Wali Kota, yang berujung pada penumpukan kegiatan dalam waktu bersamaan. Secara administratif, hal itu mungkin bisa dijelaskan. Namun secara manajerial, publik berhak bertanya: apakah perencanaan agenda sudah terkoordinasi dengan baik?
“Jangan sampai kepemimpinan terlihat seperti permainan catur,” kata Dhany.
Istilah itu bukan tanpa makna. Ia menggambarkan adanya manuver, kalkulasi, bahkan kemungkinan tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan. Jika persepsi ini dibiarkan tumbuh, kepercayaan publik bisa tergerus.
Peran Sekda dan Koordinasi Birokrasi Dipertanyakan
Dhany juga mengarahkan sorotan pada peran Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam struktur pemerintahan, Sekda adalah koordinator birokrasi. Ia memastikan mesin administrasi berjalan stabil, terlepas dari dinamika politik.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah sistem koordinasi internal sudah bekerja optimal?
Jika terjadi miskomunikasi di level pimpinan, maka Sekda semestinya menjadi penyeimbang. Jika agenda bertabrakan, maka sistem manajemen pemerintahan perlu dievaluasi.
“Jalannya pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. ASN dan Sekda punya peran sentral,” tegas Dhany.
Pernyataan ini memperluas konteks kritik. Masalahnya bukan semata figur, tetapi sistem.
Dominasi Rumpun ASN: Kebetulan atau Pola?
Isu paling sensitif yang diangkat adalah dugaan dominasi satu rumpun atau kelompok ASN di sejumlah perangkat daerah. Nama-nama dinas disebut secara terbuka: BKPSDM, Disporabudpar, Diskum Perindag, Satpol PP, Disnaker, Setwan, Bapenda, Disdik, Dishub, Asda 1, Asda 3, hingga Kesbangpol.
Bahkan, dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, sembilan di antaranya disebut diisi oleh rumpun ASN tersebut.
Dalam praktik birokrasi, rotasi dan promosi adalah hal lazim. Namun ketika satu kelompok terlihat dominan di banyak posisi strategis, publik akan membaca adanya pola.
Apakah ini murni berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi?
Ataukah ada preferensi tertentu dalam distribusi jabatan?
Dhany tidak menuding individu. Ia menggarisbawahi pentingnya transparansi dan sistem merit.
“Kita bicara soal tata kelola. Apakah promosi sudah sepenuhnya berbasis kinerja?” ujarnya.
Jika dominasi ini benar terjadi dan tidak dikelola secara proporsional, maka dampaknya bisa meluas. Arah kebijakan dan realisasi program berpotensi terpengaruh oleh konfigurasi internal birokrasi.
Antara Visi RPJMD dan Realitas Lapangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusung visi “Harapan Baru Tasik Maju”. Visi itu tertuang dalam RPJMD dan menjadi kompas pembangunan lima tahun.
Namun, pertanyaan krusialnya: apakah mesin birokrasi sudah selaras dengan visi tersebut?
Jika koordinasi belum solid, jika komunikasi belum efektif, dan jika persepsi dominasi terus menguat, maka realisasi program bisa tersendat. Publik tidak menilai dinamika internal. Publik menilai hasil.
Baca juga: Belajar Lapang Hati di Musim Ujian
Evaluasi setahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum konsolidasi. Bukan ajang pembenaran. Bukan pula ruang pembiaran.
Menanti Klarifikasi dan Langkah Perbaikan
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait evaluasi yang disampaikan Ketua DPD KNPI tersebut.
Namun satu hal jelas: kritik ini membuka ruang refleksi.
Apakah dinamika yang terjadi sebatas persepsi?
Ataukah memang ada problem struktural dalam tata kelola birokrasi?
Di titik inilah transparansi menjadi kunci. Publik tidak menuntut kesempurnaan. Publik menuntut kepastian arah dan soliditas kepemimpinan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan daerah tidak ditentukan oleh seberapa kuat manuver di dalam, tetapi seberapa nyata pelayanan dirasakan masyarakat. (GZ)
