albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menolak pasien peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), meskipun status kepesertaannya mengalami penonaktifan.
Menurut Gus Ipul, pasien BPJS PBI-JK yang nonaktif tetap memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme reaktivasi kepesertaan yang dapat diproses dengan cepat, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ia menekankan bahwa prinsip utama dalam pelayanan kesehatan adalah menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pembiayaan dibicarakan dan diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.
Mensos Tegaskan Hak Pasien Tetap Dilindungi
Gus Ipul menyampaikan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Ia menyayangkan jika masih ditemukan fasilitas kesehatan yang menolak pasien dengan alasan administratif, termasuk status BPJS yang tidak aktif.
Baca juga: Rajapolah–Pirusa, Strategi Transportasi Baru Tasikmalaya
Menurutnya, pemerintah memikul tanggung jawab penuh terhadap pembiayaan pasien yang berasal dari keluarga miskin, khususnya mereka yang masuk dalam kelompok desil satu hingga desil empat. Selain itu, keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai penerima bantuan juga tetap mendapatkan perlindungan.
Gus Ipul menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan pasien kehilangan harapan hanya karena persoalan administrasi. Ia meminta seluruh pihak untuk mengedepankan nilai kemanusiaan dalam memberikan layanan kesehatan.
Bahkan, ia menekankan bahwa bukan hanya pasien BPJS PBI-JK yang harus dilayani. Setiap pasien, tanpa terkecuali, wajib mendapatkan penanganan medis sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
Mekanisme Reaktivasi BPJS PBI-JK Sudah Disepakati
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme reaktivasi kepesertaan BPJS PBI-JK telah disepakati bersama oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah.
Baca juga: Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban: Teguran Langit yang Terus Menggema
Apabila kepesertaan pasien terputus akibat pemutakhiran data, proses reaktivasi dapat segera dilakukan selama pasien memenuhi kriteria penerima bantuan. Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan validasi data agar proses tersebut berjalan cepat dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, Gus Ipul meminta rumah sakit untuk tidak menjadikan status kepesertaan sebagai alasan penolakan layanan. Ia menegaskan bahwa urusan administrasi dapat diselesaikan secara paralel tanpa menghambat penanganan pasien.
Dalam kondisi darurat, pelayanan medis harus menjadi prioritas utama. Setiap detik sangat berharga bagi keselamatan pasien, sehingga penundaan layanan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial memiliki komitmen yang sama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan. Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Ia berharap seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan memahami kebijakan ini secara utuh. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat berjalan adil, manusiawi, dan sesuai dengan amanat konstitusi.
Melalui penegasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan nasional benar-benar hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Gus Ipul menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. (GZ)
