Efisiensi Anggaran Jawa Barat: Birokrat “Berpuasa”, Rakyat Tetap “Berpesta”

Pemprov Jawa Barat lakukan efisiensi besar-besaran demi menjaga ketahanan fiskal tanpa ganggu program publik.

Pemprov Jawa Barat Pangkas Anggaran, Prioritaskan Pembangunan Publik

albadarposrt.com, PERSPEKTIF – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah bersiap menghadapi masa ketat anggaran setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas sekitar Rp2,45 triliun. Langkah penghematan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran Jawa Barat untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan program-program prioritas bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan secara menyeluruh di berbagai lini birokrasi. Ia menyebut sejumlah pos pengeluaran non-esensial, seperti konsumsi tamu, perjalanan dinas, hingga penggunaan listrik malam hari, akan dikurangi secara signifikan.

“Kita akan carikan penggantinya dari efisiensi di birokrasi. Makan minum kita efisiensikan, perjalanan dinas kita efisiensikan, kegiatan yang tidak perlu kita potong. Jadi kata Pak Gubernur sekarang, ya birokrat berpuasa, rakyat berpesta,” ujar Herman, Sabtu (11/10/2025).

Langkah tersebut, menurut Herman, bukan sekadar penghematan sementara, melainkan upaya penataan kembali pola belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Tak Ganggu Tenaga Kerja dan Program Prioritas

Dalam kebijakan efisiensi anggaran Jawa Barat kali ini, Herman memastikan tidak ada pemangkasan tenaga kerja, baik dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun non-aparatur sipil negara (non-ASN).

“Tidak akan ada pengurangan. Prinsipnya, kita harus menjaga kapasitas fiskal tanpa mengurangi alokasi belanja publik,” katanya menegaskan.

Ia juga menambahkan bahwa para tenaga paruh waktu tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja, perubahan status menjadi penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Teman-teman yang masih paruh waktu tidak perlu khawatir, ekosistemnya tetap kita jaga. Transformasi ke penuh waktu tinggal menunggu waktu, karena kondisi fiskal saat ini sedang menantang,” jelasnya.

Meski dihadapkan pada tekanan fiskal, Pemprov Jawa Barat memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi fokus utama yang tidak akan tersentuh oleh kebijakan pemangkasan.

“Belanja infrastruktur seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum, serta sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan semua tetap berjalan. Tidak ada yang dikurangi,” tegas Herman.

Dedi Mulyadi Tegaskan Efisiensi Anggaran Jawa Barat Tak Hentikan Pembangunan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan menghambat pembangunan. Justru, langkah ini diperlukan agar dana yang tersedia bisa difokuskan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat.

“Provinsi Jawa Barat mengalami pengurangan dana transfer daerah (TKD) pada 2026 sebesar Rp2,458 triliun. Sedangkan kabupaten/kota totalnya sekitar Rp2,7 triliun,” ungkap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Dedi, pemotongan TKD merupakan kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Jika Pemprov Jabar tidak beradaptasi dan tetap memakai pola anggaran lama, pembangunan bisa terhambat. Karena itu, diperlukan efisiensi besar-besaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Potong Perjalanan Dinas, Kurangi Konsumsi dan Listrik

Dedi menjelaskan, salah satu bentuk konkret efisiensi anggaran Jawa Barat dilakukan dengan memangkas biaya perjalanan dinas hingga 75 persen dari kebiasaan sebelumnya.

“Dengan cara memotong berbagai kegiatan rutin pemerintahan. Misalnya perjalanan dinas, sekarang saya potong sampai 75 persen dari kebiasaan sebelumnya,” tegasnya.

Selain perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK) juga akan dikurangi secara drastis. Pemakaian media digital, internet, dan listrik malam hari akan dibatasi hanya untuk kepentingan dinas.
“Nanti kebiasaan itu akan kami ubah. Kalau bertamu ke kantor provinsi, hanya akan kami siapkan air putih saja,” ujar Dedi dengan nada tegas namun bersahabat.

Langkah ini dianggap simbol komitmen moral birokrasi untuk menekan pengeluaran tak penting. Dengan begitu, dana publik bisa dialihkan ke proyek-proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Anggaran Pembangunan Justru Naik di Tengah Pemangkasan

Meskipun mengalami pemotongan dana transfer, Dedi menegaskan bahwa anggaran pembangunan untuk kepentingan publik justru akan ditingkatkan. Beberapa program vital bahkan memperoleh tambahan alokasi dana.

“Belanja pembangunan tetap berjalan, bahkan meningkat dibanding tahun ini,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan:

• Peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun,
• Rehabilitasi sekolah mencapai Rp1 triliun, dan
• Pemasangan listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp500 miliar.

Fokus baru ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran Jawa Barat bukan berarti pemangkasan menyeluruh, melainkan pergeseran prioritas agar setiap rupiah dari APBD memberi manfaat maksimal bagi warga.

Strategi Efisiensi yang Berorientasi Kinerja

Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kinerja birokrasi. Ia menilai, efisiensi tidak boleh hanya sekadar memotong biaya, tetapi juga harus menjadi momentum untuk mengubah budaya kerja pemerintah agar lebih produktif dan transparan.

“Efisiensi bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tapi tentang memperkuat tanggung jawab publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak nyata,” kata Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menerapkan sistem pengawasan digital terhadap seluruh pos anggaran agar pelaksanaan efisiensi berjalan transparan. Dengan sistem tersebut, setiap aktivitas belanja daerah bisa dipantau secara real-time.

Selain itu, Pemprov Jabar juga tengah menyusun regulasi baru terkait standar efisiensi operasional birokrasi, termasuk pengaturan jam kerja, penggunaan kendaraan dinas, hingga digitalisasi rapat dan pelaporan keuangan.

Penutup: Efisiensi Bukan Penghematan, Tapi Reorientasi Fiskal

Kebijakan efisiensi anggaran Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi menjadi bukti bahwa adaptasi fiskal bisa dilakukan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tekanan fiskal nasional, Jawa Barat memilih jalan rasional: mengencangkan ikat pinggang birokrasi agar pembangunan publik tetap berjalan. Dengan strategi ini, Pemprov Jabar berharap dapat mempertahankan reputasinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia.

Kesimpulan

Jawa Barat berhemat tanpa mengorbankan rakyat. Efisiensi anggaran diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan menjaga kesejahteraan publik. (AlbadarPost/DAS)