Strategi Pangandaran Menekan Inflasi dan Menyelamatkan Ekologi Pesisir

Gerakan Pangan Murah di Majingklak menekan inflasi pangan sambil menjaga keseimbangan ekologi pesisir.

Gerakan Pangan Murah dan Stabilitas Pangan di Pesisir Selatan

albadarpost.com. HUMANIORA – Kawasan pesisir selatan Pangandaran kembali menjadi saksi betapa rapuhnya stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi ekonomi dan iklim. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan merespons cepat dengan Gerakan Pangan Murah, sebuah intervensi langsung yang digelar pada Rabu, 12 November 2025, di Pelabuhan Majingklak, Kalipucang. Program ini bukan sekadar pasar murah, melainkan bentuk nyata dari strategi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan sosial-ekologis di daerah yang kerap tertekan harga menjelang akhir tahun.

Dalam kegiatan itu, sejumlah komoditas strategis seperti beras medium, minyak goreng, telur ayam, cabai merah, dan bawang dijual dengan harga di bawah pasar. Langkah ini diambil setelah Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan mencatat lonjakan harga rata-rata 8–15 persen pada triwulan terakhir setiap tahun—kenaikan yang sebagian besar dipicu mahalnya ongkos distribusi dan gangguan cuaca ekstrem di jalur pasokan. Dengan mekanisme Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya menstabilkan harga di tingkat konsumen sekaligus menjaga daya beli masyarakat pesisir.

Bagi warga Majingklak dan sekitarnya yang menggantungkan penghasilan pada sektor informal dan hasil laut, potongan harga seperti ini memberi ruang bernapas. Di tengah inflasi pangan nasional yang masih rentan, langkah daerah ini menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan publik terhadap kelompok ekonomi bawah.

Gerakan Pangan Murah dan Konvergensi Kebijakan Ekologi

Yang menarik dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Majingklak tahun ini adalah pendekatan lintas sektor yang digunakan. Pemerintah daerah mengintegrasikan kebijakan pangan dengan agenda penanaman mangrove di kawasan pesisir seluas sekitar 6 hektare, melibatkan Pangkalan TNI AL Bandung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Lebih dari 40 ribu bibit mangrove ditanam untuk memperkuat garis pantai yang mengalami abrasi dan menurun tutupannya dalam tiga tahun terakhir.

Pendekatan ini menunjukkan pemahaman baru dalam tata kelola pangan: harga yang stabil tidak bisa dilepaskan dari lingkungan yang lestari. Di daerah pesisir, abrasi dan kerusakan ekosistem mangrove bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga ekonomi. Ketika gelombang merusak akses pelabuhan atau jalur darat, biaya logistik melonjak dan distribusi pangan terganggu. Dalam jangka panjang, kerentanan itu berujung pada kenaikan harga yang ditanggung konsumen.

Dengan mengaitkan Gerakan Pangan Murah dengan program restorasi pesisir, Pangandaran sedang membangun model kebijakan yang simultan—menghubungkan kebutuhan jangka pendek berupa ketersediaan pangan murah dengan investasi jangka panjang pada daya tahan ekologi. Pendekatan seperti ini perlu menjadi referensi bagi kabupaten lain yang menghadapi tekanan inflasi serupa di wilayah rentan iklim.

UMKM Lokal dan Efek Domino Ekonomi

Selain menjaga harga komoditas, Gerakan Pangan Murah juga memberi efek pengganda bagi pelaku UMKM di sekitar wilayah selatan Jawa Barat. Dalam gelaran di Majingklak, pelaku usaha kecil dari Tasikmalaya hingga Ciamis ikut membuka stan di area pelabuhan. Produk lokal seperti kerupuk “Laziiz”, olahan ikan, sambal terasi, hingga jajanan khas pesisir dipasarkan langsung kepada warga.

Baca juga: Perguruan Tinggi Jawa Barat Catat Penyerapan Lulusan Tertinggi di Industri 2026

Bagi pelaku UMKM, keterlibatan ini membuka dua peluang sekaligus: memperluas pasar dan memperkuat rantai distribusi lokal. Pola pasar murah memungkinkan interaksi langsung antara produsen dan konsumen tanpa perantara besar, sehingga margin keuntungan meningkat dan biaya promosi menurun. Berdasarkan observasi lapangan, sebagian besar UMKM peserta mengaku omzet mereka naik signifikan selama kegiatan berlangsung.

Inisiatif ini memperlihatkan bahwa kebijakan pangan bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar intervensi harga. Ketika pemerintah daerah memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam Gerakan Pangan Murah, dampaknya bukan hanya terasa di meja makan warga, tapi juga dalam perputaran ekonomi komunitas lokal.

Stabilisasi Pangan dan Masa Depan Daerah Pesisir

Keberhasilan Gerakan Pangan Murah di Majingklak tidak bisa diukur hanya dari seberapa banyak beras atau minyak goreng terjual dengan harga lebih rendah. Ukurannya adalah sejauh mana kebijakan itu mampu menahan efek berantai inflasi di daerah rawan ekonomi sekaligus menjaga kesinambungan ekosistem yang menopang kehidupan warga.

Kawasan pesisir seperti Pangandaran memerlukan kebijakan yang berpijak pada dua hal: penguatan daya beli dan pemulihan daya dukung lingkungan. Jika dua hal ini dipadukan secara berkelanjutan, stabilitas harga dan ketahanan pangan lokal bukan lagi mimpi musiman.

Model integratif yang kini dicoba di Majingklak—menggabungkan stabilisasi harga dengan rehabilitasi pesisir—menunjukkan arah baru pembangunan daerah: berpihak pada warga kecil, berpijak pada ekologi, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Gerakan Pangan Murah di Majingklak membuktikan bahwa stabilitas harga bisa berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan pesisir. (Red/Arrian)