Tak Hanya Soal Izin, Truk Tambang Jadi Sorotan Bupati Garut

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Tambang Garut kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara operasional tiga lokasi pertambangan di Kecamatan Leles. Langkah tegas ini diambil karena ditemukan sejumlah pelanggaran regulasi, mulai dari aspek perizinan hingga penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan daya dukung jalan umum.

Peninjauan dilakukan langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono pada Rabu (3/6/2026).

Keputusan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan ekonomi tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Saat Tim Gabungan Turun ke Lokasi Tambang

Kecamatan Leles merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas pertambangan cukup aktif. Di beberapa titik lokasi yang ditinjau, bentangan lahan terbuka terlihat kontras dengan hamparan pepohonan hijau yang masih tersisa di sekelilingnya.

Dari kejauhan, tebing tanah berwarna kecokelatan tampak membentuk undakan-undakan besar akibat aktivitas penggalian. Sementara itu, jalan akses menuju area tambang terlihat dipenuhi bekas tapak ban kendaraan berat yang membentuk alur cukup dalam di permukaan tanah.

Di salah satu sisi lokasi, debu tipis sesekali terangkat ketika kendaraan operasional melintas. Tidak terlalu pekat. Namun tetap terlihat.

Pemandangan seperti itu menjadi bagian yang ikut diperhatikan dalam peninjauan lapangan.

Selain memeriksa aspek administrasi, tim juga melihat langsung kondisi operasional yang berlangsung di lokasi pertambangan.

Bukan Hanya Soal Izin, Jalan Umum Ikut Jadi Perhatian

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan karena masih terdapat ketentuan yang belum dipenuhi secara menyeluruh.

Selain persoalan perizinan, pemerintah juga menyoroti penggunaan kendaraan angkutan yang dinilai tidak sesuai dengan daya dukung jalan umum.

Menurut Bambang, aturan tersebut berlaku untuk seluruh jenis jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Persoalan ini bukan hal baru di berbagai daerah yang memiliki aktivitas pertambangan. Ketika kendaraan bertonase besar melintas secara berlebihan, jalan yang digunakan masyarakat setiap hari menjadi pihak pertama yang menerima dampaknya.

Lubang muncul lebih cepat.

Kerusakan juga datang lebih cepat.

Karena itu, pemerintah memilih mengambil langkah sebelum dampaknya semakin luas.

Warga Ingin Ekonomi Bergerak, Jalan Tetap Terjaga

Di sekitar kawasan tambang, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

Sejumlah warga yang melintas menggunakan sepeda motor sempat memperlambat laju kendaraan saat rombongan pemerintah melakukan peninjauan. Ada pula yang berhenti sejenak di pinggir jalan untuk melihat aktivitas yang berlangsung dari kejauhan.

Di sebuah warung kecil dekat akses menuju lokasi tambang, pembicaraan mengenai kondisi jalan menjadi salah satu topik yang cukup sering muncul di kalangan warga.

Banyak warga sebenarnya memahami bahwa kegiatan pertambangan memiliki manfaat ekonomi. Sebagian masyarakat bahkan menggantungkan penghasilan dari aktivitas yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Namun di saat yang sama, mereka juga menggunakan jalan yang sama untuk pergi bekerja, mengantar anak sekolah, atau membawa hasil pertanian.

Di sinilah keseimbangan itu menjadi penting.

Masyarakat tidak selalu menolak keberadaan tambang. Mereka hanya berharap manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan atau jalan yang digunakan bersama setiap hari.

Syakur: Garut Harus Tetap Hijau dan Nyaman

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Syakur menegaskan bahwa Garut harus tetap menjadi daerah yang hijau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi banyak daerah saat ini. Di satu sisi, pembangunan membutuhkan investasi dan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, lingkungan dan fasilitas publik juga harus tetap terjaga.

Mencari titik temu di antara keduanya memang tidak mudah.

Tetapi harus dilakukan.

Karena pembangunan yang baik bukan sekadar soal berapa banyak material yang keluar dari perut bumi. Pembangunan juga tentang bagaimana lingkungan tetap terawat dan masyarakat tetap merasakan manfaatnya.

Pesan untuk Seluruh Pelaku Usaha Tambang

Langkah penghentian terhadap tiga lokasi tambang di Leles menjadi pengingat bagi seluruh pelaku usaha pertambangan di Jawa Barat.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, baik dari sisi teknis, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Apalagi jalan umum merupakan fasilitas yang digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali.

Ketika satu pihak mengambil manfaat ekonomi dari sebuah aktivitas, maka tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan infrastruktur juga harus ikut dijalankan.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam laporan. Masyarakat juga menilainya dari kondisi jalan yang mereka lewati setiap hari, dari udara yang mereka hirup, dan dari lingkungan tempat mereka membesarkan keluarga.

Di Leles, alat berat mungkin suatu hari berhenti bekerja dan aktivitas tambang bisa saja selesai. Namun jalan yang dilalui warga setiap pagi, sawah yang mereka rawat, serta lingkungan yang mereka wariskan kepada anak-anaknya akan tetap tinggal jauh lebih lama. Karena itulah, pembangunan terbaik bukan yang meninggalkan jejak paling besar, melainkan yang meninggalkan manfaat tanpa meninggalkan kerusakan. (GZ)