Tasikmalaya Bergerak Cepat Atasi Sampah, Wakil Bupati Turun Tangan

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pengelolaan Sampah Tasikmalaya kini tidak lagi bisa ditunda. Di tengah tekanan volume sampah yang terus meningkat, pemerintah daerah mulai bergerak lebih agresif. Fokusnya jelas: membangun sistem yang tidak hanya rapi di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan dari tingkat kecamatan hingga desa.

Pengelolaan Sampah Tasikmalaya—atau tata kelola sampah daerah—menjadi isu yang semakin mendesak. Karena itu, langkah percepatan langsung didorong melalui penguatan koordinasi, pembentukan Satgas, dan pelibatan masyarakat dari sumber sampah itu sendiri.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan arah baru tersebut saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah 2026 di Oproom Setda, Kamis (23/04/2026).

“Pengelolaan sampah harus lebih terstruktur, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat,” ujarnya tegas.

Nada itu bukan sekadar imbauan. Ada pesan kuat di baliknya: penanganan sampah kini masuk fase serius.

Dari Koordinasi ke Aksi, Kecamatan Tak Bisa Pasif Lagi

Selama ini, koordinasi antarwilayah sering berjalan, tetapi tidak selalu diikuti pengawasan yang konsisten. Akibatnya, program di lapangan berjalan tidak merata.

Kini, pola itu diubah.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendorong kecamatan untuk naik kelas—bukan hanya sebagai penghubung, tetapi sebagai pengendali program.

Asep menekankan, camat harus aktif membina sekaligus mengawasi jalannya pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Dengan begitu, setiap kebijakan tidak berhenti di rapat, tetapi benar-benar dieksekusi.

“Fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan harus diperkuat,” katanya.

Langkah ini terasa krusial. Tanpa kontrol di tingkat kecamatan, program sebaik apa pun berisiko mandek. Sebaliknya, dengan pengawasan ketat, perbaikan bisa dilakukan lebih cepat saat masalah muncul.

Perubahan Dimulai dari Rumah, Desa Jadi Kunci

Di sisi lain, pemerintah juga menyasar akar persoalan: rumah tangga.

Sebab faktanya, sebagian besar sampah berasal dari aktivitas harian warga. Jika tidak ditangani sejak awal, volume akan terus menumpuk di hilir.

Karena itu, desa didorong menjadi pusat perubahan.

Pemilahan sampah dari sumber kini bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan. Warga diminta mulai membedakan jenis sampah, mengurangi volume, dan memperkuat peran lingkungan sekitar.

“Peran RT, RW, dan kelompok swadaya masyarakat sangat penting,” jelas Asep.

Pendekatan ini mengubah pola lama. Dari yang semula bergantung pada pemerintah, kini bergerak menuju kolaborasi. Dengan keterlibatan warga, solusi menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Satgas Sampah Dibentuk, Instruksi Tegas untuk Camat

Langkah paling konkret muncul dalam bentuk instruksi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sampah di setiap kecamatan.

Tidak ada ruang untuk menunda.

Setiap camat diminta segera menginisiasi Satgas dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga penggerak lingkungan.

Satgas ini tidak boleh sekadar formalitas. Mereka harus memiliki program kerja yang jelas, target terukur, serta mampu berkoordinasi dengan perangkat daerah.

“Satgas harus bisa membangun sinergi yang kuat,” tegasnya.

Di titik ini, arah kebijakan terlihat semakin jelas. Pemerintah tidak hanya bicara konsep, tetapi mulai membangun struktur yang bisa bekerja langsung di lapangan.

Tak Lagi Bergantung Satu Sumber, Kolaborasi Jadi Kunci

Rapat koordinasi tersebut juga memperlihatkan satu hal penting: pengelolaan sampah tidak bisa ditangani sendirian.

Sejumlah pihak hadir, mulai dari kepala SKPD, camat, hingga unsur BUMN dan BUMD. Ini menandakan bahwa pendekatan lintas sektor mulai dioptimalkan.

Dengan kolaborasi, solusi bisa lebih variatif. Selain itu, dukungan program juga menjadi lebih luas.

Ketika banyak pihak terlibat, beban tidak lagi bertumpu pada satu instansi. Sebaliknya, tanggung jawab dibagi dan dijalankan bersama.

Antara Tekanan dan Harapan, Tasikmalaya di Titik Penentuan

Langkah percepatan ini lahir bukan tanpa alasan. Tekanan persoalan sampah semakin terasa, sementara ekspektasi masyarakat terus meningkat.

Kini, Tasikmalaya berada di titik penentuan.

Jika strategi ini berjalan konsisten, perubahan besar bisa terjadi. Lingkungan menjadi lebih bersih, kesadaran masyarakat meningkat, dan sistem pengelolaan menjadi lebih modern.

Namun jika tidak, masalah lama akan kembali terulang.

Karena itu, semua pihak kini dituntut bergerak—bukan hanya cepat, tetapi juga konsisten.

Pengelolaan Sampah Tasikmalaya memasuki babak baru. Dari penguatan kecamatan hingga gerakan di tingkat desa, semua diarahkan pada satu tujuan: sistem yang hidup dan berkelanjutan.

Ini bukan sekadar program pemerintah. Ini adalah ujian bersama—apakah perubahan benar-benar bisa dimulai dari sekarang. (Red)