Pemuda Pancasila Datangi Balai Kota Banjar

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kasus pengeroyokan Banjar kembali menjadi perhatian publik setelah puluhan anggota Pemuda Pancasila Banjar mendatangi Kantor Wali Kota Banjar untuk menyampaikan aspirasi. Dalam audiensi tersebut, mereka mendesak pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan sekaligus mengawal proses hukum atas dugaan pengeroyokan yang menimpa salah seorang anggota organisasi.

Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi keamanan di Kota Banjar. Selain meminta adanya kepastian hukum, peserta audiensi berharap pemerintah daerah mampu menjadi mediator agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Kasus yang dipersoalkan bermula dari dugaan pengeroyokan yang disebut terjadi di sebuah tempat karaoke di kawasan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Audiensi Soroti Keamanan dan Ketertiban Kota Banjar

Dalam pertemuan itu, perwakilan Pemuda Pancasila menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak semata berkaitan dengan proses hukum terhadap dugaan pengeroyokan.

Sebaliknya, mereka juga meminta Pemerintah Kota Banjar menunjukkan langkah nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Juru bicara Pemuda Pancasila, Irwan, mengungkapkan kekecewaannya karena Wali Kota Banjar tidak dapat hadir secara langsung dalam audiensi tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah penting untuk memberikan kepastian mengenai sikap pemerintah terhadap persoalan yang kini menjadi perhatian masyarakat.

“Kami sangat prihatin dan kecewa terhadap pemerintah kota. Harapan kami, audiensi ini menghasilkan solusi terkait keamanan dan ketertiban di Kota Banjar. Namun, sampai hari ini kami belum melihat adanya keputusan ataupun sikap yang bisa kami terima,” ujar Irwan kepada awak media.

Meski demikian, Wali Kota Banjar disebut sempat memberikan tanggapan melalui sambungan video dan mengusulkan agar audiensi kembali dijadwalkan pada Sabtu mendatang.

Pemuda Pancasila menyatakan siap menghadiri pertemuan lanjutan tersebut.

Kuasa Hukum Korban Minta Kepastian Hukum

Sementara itu, kuasa hukum korban, Asep Andryanto, mengapresiasi langkah awal Polres Banjar dalam menangani perkara tersebut.

Namun, menurutnya, proses penegakan hukum perlu segera memberikan kepastian agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Polres Banjar. Namun, selain kepastian hukum, kami juga menginginkan adanya kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi korban,” katanya.

Asep menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi mengenai penetapan tersangka.

Karena itu, ia berharap proses penyidikan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, ia menilai kepastian hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Usulkan Audiensi Lanjutan Libatkan Forkopimda

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum korban juga mengusulkan agar audiensi lanjutan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, kehadiran Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara.

Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus memahami bahwa proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, Pemuda Pancasila berharap Pemerintah Kota Banjar dapat menjalankan peran sebagai mediator untuk menjaga kondusivitas daerah.

Pemuda Pancasila Imbau Anggota Tetap Menahan Diri

Menutup audiensi, organisasi tersebut mengimbau seluruh anggotanya agar tetap menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Mereka menegaskan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum untuk menangani perkara secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

Harapan yang sama juga disampaikan kepada seluruh pihak agar mengedepankan komunikasi, menghormati proses hukum, serta menjaga situasi Kota Banjar tetap aman dan kondusif hingga perkara memperoleh kepastian hukum.

Hingga artikel ini diterbitkan, proses hukum terkait dugaan kasus pengeroyokan masih berlangsung. Belum terdapat informasi resmi mengenai penetapan tersangka dari aparat penegak hukum.

Kepastian hukum bukan hanya memberi keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kondusivitas daerah tetap terpelihara. (GZ)