Opini

Putusan MA menegaskan parkir adalah perjanjian penitipan, pengelola wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Bagi banyak warga, memarkir kendaraan adalah rutinitas paling biasa. Datang, ambil karcis, kunci ditinggal, lalu masuk ke pusat aktivitas. Tidak ada negosiasi. Tidak ada pilihan. Kepercayaan diberikan begitu saja. Karena itu, ketika kendaraan hilang di area parkir, rasa […]

Putusan MA soal persekongkolan tender menyingkap lemahnya pengawasan APBN dan risiko belanja publik yang dikondisikan. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan temuan persekongkolan tender pada proyek APBN di Sumatera Utara bukan sekadar soal pelanggaran hukum persaingan usaha. Ia membuka kembali satu persoalan mendasar yang terus berulang: lemahnya pengawasan negara atas belanja publik. Ketika […]

Putusan MA menegaskan persekongkolan tender sebagai ancaman serius bagi integritas pengadaan publik. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan vonis persekongkolan tender bukan sekadar perkara kalah-menang antara pelaku usaha dan negara. Ia menyentuh inti persoalan pengadaan publik: bagaimana uang negara dikelola, siapa yang diuntungkan, dan sejauh mana negara benar-benar hadir menjaga keadilan persaingan. Di […]

Pilkades elektronik Karawang membuka debat efisiensi demokrasi dan dampaknya bagi anggaran serta partisipasi warga. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Penerapan pemilihan kepala desa (pilkades) elektronik secara luring di Kabupaten Karawang membuka babak baru dalam praktik demokrasi lokal. Di balik klaim efisiensi anggaran dan lonjakan partisipasi pemilih, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana posisi pilkades elektronik dalam kerangka […]

Sengketa tanah menunjukkan sertifikat tanah belum sepenuhnya melindungi warga dalam kebijakan agraria. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Kasus yang menimpa Nenek Elina Widjajati di Surabaya bukan sekadar perkara sengketa rumah. Ia adalah potret kebijakan agraria yang belum sepenuhnya bekerja melindungi warga paling rentan. Ketika konflik tanah berujung pada pengusiran dan perobohan rumah, pertanyaannya bukan hanya siapa yang […]

Klausula parkir yang mengalihkan tanggung jawab dilarang hukum. Negara diuji pada pengawasan dan perlindungan konsumen. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Tulisan kecil di sudut area parkir kerap luput dari perhatian: “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola.” Kalimat ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia menyentuh hak dasar konsumen, relasi kuasa antara warga dan pelaku usaha, serta kehadiran negara […]

Penertiban jalur wisata Ciater menyisakan persoalan pedagang nanas di tengah lesunya wisata Nataru. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Libur Natal dan Tahun Baru lazimnya menjadi ruang harapan bagi pedagang kecil di kawasan wisata. Namun di jalur wisata Ciater, Subang, harapan itu justru mengendap. Lapak nanas kembali bermunculan, buah melimpah, harga jatuh, tetapi pembeli tak kunjung datang. Di […]

Aturan pinjol 2025 menata penagihan utang. Sejauh mana negara benar-benar melindungi warga dari intimidasi? albadarpost.com, PERSPEKTIF – Penagihan utang oleh pinjaman online (pinjol) bukan sekadar urusan kredit macet. Ia menyentuh wilayah paling sensitif dalam kehidupan warga: rasa aman, martabat, dan relasi kuasa antara negara, industri keuangan, serta masyarakat. Ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan […]

Perspektif hukum dan etika Shalat Istikharah sebagai panduan pengambilan keputusan dalam Islam. Shalat Istikharah sebagai Etika Keputusan dalam Islam albadarpost.com, OPINI – Dalam kehidupan yang dipenuhi pilihan—dari urusan pribadi hingga keputusan yang berdampak luas—manusia kerap menggantungkan diri pada kalkulasi rasional semata. Padahal, dalam Islam, pengambilan keputusan tidak dilepaskan dari kerangka etika dan tuntunan ibadah. Di […]

Perspektif kebijakan Supeltas Puncak, membaca dampak penataan lalu lintas bagi warga dan tata kelola ruang publik. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Kemacetan di jalur Puncak setiap musim libur bukan sekadar persoalan teknis lalu lintas. Ia adalah persoalan tata kelola publik. Ketika Polres Bogor merekrut Supeltas—sukarelawan pengatur lalu lintas—negara sesungguhnya sedang menjalankan fungsi administratif di ruang abu-abu: memperluas […]