Opini

albadarpost.com, OPINI – Sekolah dengan keterbatasan anggaran tetap dapat menjaga mutu pendidikan jika menerapkan manajemen sekolah yang efektif dan terukur. Di tengah tekanan biaya operasional, tuntutan kualitas pembelajaran, serta ekspektasi publik, pengelolaan sekolah tidak lagi bisa bertumpu pada dana semata, melainkan pada ketepatan strategi dan disiplin tata kelola. Fakta ini terlihat dari praktik sejumlah sekolah […]

Sorotan MUI atas KUHP baru membuka debat batas negara mengatur nikah siri dan poligami serta dampaknya bagi warga. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kembali membuka ruang perdebatan lama: sejauh mana negara berwenang masuk ke wilayah privat warga yang bersinggungan dengan keyakinan agama. Sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pasal-pasal yang […]

KUHP baru menetapkan penghinaan lembaga negara sebagai delik aduan, membatasi pelaporan dan mencegah penyalahgunaan hukum. albadarpost.com, OPINI – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026 membawa satu istilah hukum yang sering terdengar, tetapi belum tentu dipahami publik: delik aduan. Istilah ini menjadi kunci dalam pengaturan kasus penghinaan terhadap lembaga negara yang belakangan banyak […]

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru diuji: solusi kelebihan lapas atau sekadar memindahkan beban ke daerah. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026 menandai perubahan arah pemidanaan di Indonesia. Negara mulai membuka ruang lebih luas bagi pidana nonpemenjaraan, salah satunya melalui pidana kerja sosial. Kebijakan ini bukan sekadar teknis hukum, […]

Putusan MA menegaskan ahli waris berhak menggugat pihak ketiga tanpa surat kuasa demi melindungi harta warisan. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 PK/Pdt/2017 menegaskan satu hal penting dalam hukum perdata waris: seorang ahli waris tidak harus membawa surat kuasa dari ahli waris lain untuk menggugat pihak ketiga yang menguasai harta warisan secara melawan […]

KUHP Nasional mulai berlaku, membawa perubahan besar pada ruang privat, kritik publik, dan kebebasan warga. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Sejak Jumat, 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki babak baru hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mulai berlaku penuh, menggantikan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Perubahan ini bukan sekadar teknis hukum. Ia langsung menyentuh cara […]

Okupansi hotel Jawa Barat turun di Nataru, dipengaruhi kebijakan libur dan isu bencana. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 semestinya menjadi puncak pergerakan wisata. Namun di Jawa Barat, denyut itu melemah. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mencatat tingkat keterhunian hotel hanya mencapai 60 persen. Angka ini turun […]

Mekanisme pelaporan korupsi dijamin undang-undang. Namun, sejauh mana negara memberi rasa aman bagi warga yang melapor? Perspektif Albadarpost mengulasnya. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Di banyak obrolan warung kopi, korupsi sering dibicarakan sebagai sesuatu yang “semua orang tahu” tetapi jarang disentuh. Bukan karena warga tak peduli, melainkan karena ada jarak antara pengetahuan dan keberanian. Di titik inilah […]

Putusan MA menegaskan parkir adalah perjanjian penitipan, pengelola wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Bagi banyak warga, memarkir kendaraan adalah rutinitas paling biasa. Datang, ambil karcis, kunci ditinggal, lalu masuk ke pusat aktivitas. Tidak ada negosiasi. Tidak ada pilihan. Kepercayaan diberikan begitu saja. Karena itu, ketika kendaraan hilang di area parkir, rasa […]

Putusan MA soal persekongkolan tender menyingkap lemahnya pengawasan APBN dan risiko belanja publik yang dikondisikan. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan temuan persekongkolan tender pada proyek APBN di Sumatera Utara bukan sekadar soal pelanggaran hukum persaingan usaha. Ia membuka kembali satu persoalan mendasar yang terus berulang: lemahnya pengawasan negara atas belanja publik. Ketika […]