Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Halaman "9"

Opini

Nabi Ayub AS

Refleksi Harian dari Kisah Nabi Ayub AS

  • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 67
  • 0Komentar

Kisah Nabi Ayub AS mengajarkan keteguhan iman saat kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. albadarpost.com, OPINI – Hidup modern bergerak cepat, tetapi rapuh. Krisis kesehatan, tekanan ekonomi, dan permasalahan sosial bisa datang tanpa aba-aba. Dalam situasi seperti ini, kisah Nabi Ayub AS tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia hadir sebagai cermin harian tentang bagaimana manusia […]

penebangan ilegal hutan

Perkara Penebangan Ilegal Hutan: Apa Arti Putusan MA bagi Warga

  • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 66
  • 0Komentar

Perspektif: Putusan MA soal penebangan ilegal hutan menguji konsistensi negara melindungi lingkungan dan kepentingan publik. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang memenjarakan pelaku penebangan ilegal di kawasan hutan lindung kembali menempatkan hukum kehutanan pada titik krusial: seberapa jauh negara konsisten melindungi hutan dari ekspansi perkebunan. Perkara ini penting bukan hanya karena ada vonis pidana, […]

korupsi pengadaan

Perspektif: Pola Putusan MA dan Arah Penindakan Korupsi Pengadaan

  • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 80
  • 0Komentar

Putusan MA dalam perkara pengadaan menunjukkan pergeseran arah penegakan hukum korupsi yang lebih substantif. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di sekolah dasar Kabupaten Gresik tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari pola yang kian konsisten dalam beberapa tahun terakhir: MA memperketat tafsir hukum atas korupsi […]

korupsi pengadaan TIK

Perspektif: Putusan MA Korupsi Pengadaan TIK dan Dampaknya bagi Sekolah

  • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 66
  • 0Komentar

Putusan MA soal korupsi pengadaan TIK menegaskan risiko sistemik pengelolaan anggaran pendidikan dasar. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di sekolah dasar Kabupaten Gresik bukan sekadar koreksi vonis pidana. Putusan ini penting karena menyentuh langsung tata kelola anggaran pendidikan dasar—sektor yang menyentuh hak dasar warga dan […]

Putusan Mahkamah Agung sengketa tindakan pemerintah

Ketika Gugatan Warga Berhenti di Meja yang Salah

  • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 67
  • 0Komentar

Putusan Mahkamah Agung menegaskan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah. Apa dampaknya bagi warga dan pelayanan publik? albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah bukan sekadar perkara teknis hukum. Ia menyentuh satu soal mendasar: ke […]

Surat PHK

Surat PHK, Prosedur Wajib Ketenagakerjaan

  • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 74
  • 0Komentar

Surat PHK bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen hukum yang menentukan kepastian hak pekerja dan kehadiran negara. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pemutusan hubungan kerja bukan sekadar keputusan internal perusahaan. Ia adalah peristiwa hukum yang langsung menyentuh hidup warga. Di titik inilah Surat PHK menjadi penting, bukan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai penanda hadir atau absennya negara dalam […]

putusan Mahkamah Agung

Ketika Pinjam Nama Berujung Pidana: Menjaga Integritas Pengadaan Publik

  • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 67
  • 0Komentar

Putusan Mahkamah Agung menegaskan pinjam nama proyek pengadaan sebagai kejahatan yang merugikan publik. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menghukum praktik “pinjam nama” dalam proyek pengadaan pemerintah bukan sekadar kisah pidana korupsi. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan warga: kualitas pembangunan, kejujuran belanja negara, dan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan. Di tengah […]

putusan Mahkamah Agung

Putusan MA dan Sikap Negara terhadap Kepala Daerah Terpidana

  • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 71
  • 0Komentar

Putusan Mahkamah Agung menegaskan batas negara melindungi pemerintahan dari pejabat terpidana narkotika. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan mantan bupati terkait pemberhentiannya karena perkara narkotika bukan sekadar penegasan hukum administratif. Ia menyentuh wilayah yang lebih sensitif: bagaimana negara menjaga keberlanjutan pemerintahan tanpa terjebak pada prosedur yang justru merugikan warga. Di tengah tuntutan […]

syafa’at Al-Qur’an

Syafa’at Al-Qur’an, Penolong Pembaca dari Dunia hingga Akhirat

  • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 64
  • 0Komentar

Doa Allahummarhamna Bil Quran diyakini membawa syafa’at Al-Qur’an bagi pembacanya, di dunia hingga akhirat. Doa Setelah Belajar Al-Qur’an dan Maknanya bagi Umat albadarpost.com, OPINI – Al-Qur’an diyakini memiliki syafa’at yang agung bagi umat Islam. Keyakinan ini tidak hanya bersandar pada tradisi, tetapi juga pada hadis-hadis sahih yang menjelaskan peran Al-Qur’an sebagai penolong manusia di akhirat. […]

reintroduksi banteng jawa

Reintroduksi Banteng Jawa: Mandat Negara, Regulasi Konservasi, dan Celah Pertanggungjawaban

  • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
  • account_circle redaktur
  • visibility 89
  • 0Komentar

BBKSDA Jawa Barat memperkuat reintroduksi banteng jawa di Pangandaran guna menekan ancaman kepunahan. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pusat Reintroduksi Banteng Jawa di Pangandaran bukan sekadar proyek konservasi. Program ini berdiri di atas kerangka hukum yang mengikat, dengan konsekuensi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar. Reintroduksi banteng jawa, menurut otoritas kehutanan, adalah implementasi langsung kewajiban negara […]

expand_less