Pemkab Tasikmalaya Perkuat Tata Kelola untuk Tekan Angka Stunting
Pemkab Tasikmalaya perkuat tata kelola untuk menekan angka stunting dibanding daerah lain di Jawa Barat.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menegaskan komitmen percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan sinergi lintas sektor. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Advokasi Program Bangga Kencana, Senin, 15 Desember 2025. Langkah ini menjadi krusial karena posisi Tasikmalaya masih menghadapi tantangan serius jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten lain di Jawa Barat yang berhasil menurunkan stunting lebih cepat.
Bagi daerah dengan karakter geografis luas dan tingkat kerentanan sosial tinggi, keberhasilan penurunan stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan ukuran efektivitas tata kelola kebijakan publik.
Posisi Tasikmalaya dalam Peta Stunting Jawa Barat
Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat menunjukkan tren penurunan stunting yang relatif positif. Namun, capaian tersebut tidak merata. Kabupaten dengan kapasitas fiskal kuat dan tata kelola layanan dasar yang stabil—seperti Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung—mampu menurunkan prevalensi stunting lebih konsisten.
Sebaliknya, wilayah dengan tantangan geografis, kepadatan penduduk desa, serta keterbatasan akses layanan kesehatan primer, termasuk Kabupaten Tasikmalaya, masih menghadapi laju penurunan yang lebih lambat. Perbedaan ini tidak semata disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga kualitas koordinasi antarperangkat daerah.
Dalam konteks ini, angka stunting berfungsi sebagai indikator lintas sektor: ia mencerminkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, efektivitas program perlindungan sosial, hingga ketepatan sasaran belanja daerah.
Bangga Kencana dan Upaya Menutup Kesenjangan
Advokasi Program Bangga Kencana yang digelar Pemkab Tasikmalaya diarahkan untuk menjawab kesenjangan tersebut. Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting hanya mungkin dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bekerja dalam satu kerangka kebijakan.
“Output dari kegiatan advokasi Program Bangga Kencana diharapkan melahirkan satu komitmen dari semua pihak,” ujar Asep.
Program Bangga Kencana secara nasional dirancang untuk mengintegrasikan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Namun, di tingkat daerah, keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan keberanian melakukan evaluasi kinerja lintas sektor.
Pembinaan Kecamatan sebagai Instrumen Tata Kelola
Pemkab Tasikmalaya menyebut telah melakukan pembinaan langsung di tingkat kecamatan sejak November hingga awal Desember 2025. Pendekatan ini sejalan dengan praktik di beberapa kabupaten lain di Jawa Barat yang berhasil menurunkan stunting melalui penguatan peran kecamatan dan puskesmas.
Di Kabupaten Sumedang, misalnya, konsistensi pendampingan keluarga berisiko dan integrasi data lintas sektor menjadi faktor kunci keberhasilan. Sementara itu, di Kabupaten Garut, keterlambatan integrasi program sempat membuat penurunan stunting berjalan stagnan.
Bagi Tasikmalaya, pembinaan kecamatan menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas intervensi. Tanpa penguatan di level ini, angka stunting berisiko turun secara administratif, tetapi tidak mencerminkan perubahan nyata di tingkat keluarga.
Analisis Anggaran dan Efektivitas Program
Perbandingan antarwilayah di Jawa Barat menunjukkan bahwa besarnya anggaran bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Kabupaten dengan belanja pembinaan aparatur dan layanan dasar yang terfokus cenderung lebih efektif dibanding daerah dengan anggaran besar tetapi terfragmentasi.
Baca juga: UMKM Tasikmalaya dan Tantangan Daya Saing di Jawa Barat
Dalam konteks Tasikmalaya, tantangan ke depan adalah memastikan belanja stunting benar-benar menyasar intervensi spesifik dan sensitif, bukan sekadar terserap secara administratif. Tanpa evaluasi berbasis dampak, risiko inefisiensi tetap tinggi.
Penekanan Wakil Bupati pada sinergitas dan kolaborasi lintas sektor mencerminkan kesadaran atas tantangan tersebut. “Sinergitas dan kolaborasi perlu dioptimalkan agar dapat bekerja sama secara sinergis dan terintegrasi,” ujarnya.
Implikasi Kebijakan bagi Warga
Bagi masyarakat, keberhasilan penurunan stunting berarti peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Anak yang terbebas dari stunting memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, produktif, dan berdaya saing.
Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat, Tasikmalaya masih memerlukan lompatan kebijakan agar angka stunting turun secara signifikan. Advokasi Bangga Kencana menjadi momentum penting, tetapi hasil akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi implementasi di lapangan.
Penguatan komitmen lintas sektor melalui Program Bangga Kencana menandai keseriusan Pemkab Tasikmalaya memperbaiki tata kelola penurunan stunting. Tantangan berikutnya adalah menjadikan pembinaan kecamatan dan integrasi anggaran sebagai instrumen nyata untuk menutup kesenjangan dengan daerah lain di Jawa Barat.
Pemkab Tasikmalaya dorong tata kelola lintas sektor untuk menekan angka stunting dan mengejar capaian daerah lain di Jawa Barat. (Red/Asep Chandra)




