PKN Tingkat II Pilih Ciamis, Kepemimpinan Adaptif Jadi Sorotan

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kabupaten Ciamis kembali dipercaya menjadi lokus PKN Tingkat II Ciamis, yakni visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 22 BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Namun, agenda ini bukan sekadar kunjungan peserta pelatihan ke sebuah daerah. Di balik kegiatan tersebut terdapat ruang pembelajaran mengenai kepemimpinan adaptif, tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan lingkungan di Ciamis.

Sebanyak 60 peserta bersama empat pembimbing mengikuti kegiatan yang berlangsung di Aula Setda Ciamis, Selasa (8/9/2026).

Tema yang diangkat pun tidak ringan: “Peran Kepemimpinan Adaptif dan Kolaboratif dalam Penguatan Tata Kelola Mitigasi Kerusakan Lingkungan.”

Tema itu membuat Ciamis tidak sekadar menjadi lokasi kegiatan. Daerah ini menjadi ruang bagi peserta untuk melihat bagaimana konsep kepemimpinan dan tata kelola diterapkan dalam konteks pemerintahan daerah.

Empat Perangkat Daerah Jadi Lokus Visitasi

Peserta PKN akan mengunjungi empat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu BKPSDM, DPUTRPR, DPMPTSP, dan DPRKPLH Kabupaten Ciamis.

Keempat perangkat daerah tersebut memiliki fungsi berbeda.

BKPSDM berkaitan dengan pengelolaan aparatur. DPUTRPR bersentuhan dengan pembangunan dan tata ruang. DPMPTSP berhubungan dengan pelayanan perizinan. Sementara itu, DPRKPLH memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pilihan tersebut menarik karena memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan tidak bekerja dalam ruang yang terpisah-pisah.

Satu kebijakan dapat membutuhkan koordinasi beberapa perangkat daerah sekaligus. Karena itu, peserta PKN memiliki kesempatan melihat bagaimana birokrasi bekerja ketika teori kepemimpinan bertemu dengan kebutuhan pelayanan dan persoalan di lapangan.

Dalam konteks PKN Tingkat II Ciamis, pengalaman semacam itu memiliki nilai pembelajaran tersendiri.

Kepemimpinan Adaptif Harus Terlihat dalam Praktik

Persoalan lingkungan menjadi bagian penting dalam tema visitasi.

Masalah lingkungan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu instansi. Penanganannya dapat berkaitan dengan tata ruang, pembangunan, pelayanan publik, pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

Karena itu, kepemimpinan adaptif membutuhkan kemampuan membaca persoalan dari berbagai sudut.

Pemimpin tidak cukup hanya membuat keputusan. Ia juga perlu membangun koordinasi, mempertemukan kepentingan, menerima perubahan, dan memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sinilah visitasi PKN Tingkat II Ciamis menjadi relevan.

Peserta dapat melihat langsung bagaimana pemerintah daerah menghadapi dinamika tersebut. Mereka juga dapat membandingkan praktik di Ciamis dengan pengalaman yang mereka bawa dari lingkungan pemerintahan masing-masing.

Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada teori kepemimpinan. Peserta memperoleh konteks nyata tentang bagaimana keputusan pemerintah berhadapan dengan persoalan yang kompleks.

Ciamis Tidak Hanya Menjadi Objek Pembelajaran

Sekda Ciamis Andang Firman Triyadi menyambut baik kepercayaan menjadikan Ciamis sebagai lokus kegiatan.

Ia berharap visitasi tersebut menjadi ruang pembelajaran dua arah. Peserta dapat menggali pengalaman dari Ciamis, sedangkan Pemerintah Kabupaten Ciamis memperoleh wawasan, masukan, dan gagasan baru.

Harapan tersebut penting.

Sebab, pertukaran pengalaman dapat memberikan perspektif yang tidak selalu muncul dari rutinitas birokrasi sehari-hari.

Para peserta PKN datang dengan pengalaman masing-masing. Mereka tentu menghadapi karakter persoalan pemerintahan yang berbeda. Sementara itu, Pemkab Ciamis memiliki pengalaman dalam mengelola pelayanan, pembangunan, aparatur, serta lingkungan di wilayahnya sendiri.

Pertemuan kedua perspektif tersebut dapat menjadi sumber gagasan baru.

Namun, manfaatnya akan jauh lebih besar apabila dialog berlangsung terbuka dan tidak berhenti pada penyampaian keberhasilan program.

Ukuran Keberhasilan Ada Setelah Kunjungan

Di sinilah publik dapat melihat kegiatan PKN Tingkat II Ciamis dari sudut yang berbeda.

Sebuah visitasi tentu penting sebagai sarana pembelajaran. Akan tetapi, nilai sebenarnya tidak hanya terletak pada kegiatan saat peserta berada di Ciamis.

Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah mereka kembali.

Apakah ada gagasan yang bisa diterapkan? Apakah masukan dari peserta memperkaya kebijakan daerah? Apakah koordinasi antarperangkat daerah semakin kuat? Dan, pada akhirnya, apakah masyarakat memperoleh manfaat?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan maupun penilaian negatif terhadap Pemkab Ciamis.

Sebaliknya, pertanyaan itu menjadi ukuran yang wajar bagi setiap agenda pemerintahan yang membawa misi peningkatan kualitas kepemimpinan dan tata kelola.

Sebab, kepemimpinan adaptif tidak berhenti pada kemampuan menjelaskan program. Kemampuan tersebut juga terlihat ketika pemerintah menerima kritik, membaca perubahan, mengevaluasi kebijakan, dan memperbaiki cara kerja.

Momentum Ciamis untuk Terus Berbenah

Kepercayaan menjadi lokus PKN Tingkat II Ciamis tentu menjadi kesempatan positif bagi Kabupaten Ciamis.

Namun, momentum itu juga dapat menjadi ruang untuk melakukan refleksi.

Daerah tidak harus tampil seolah-olah seluruh persoalan telah selesai. Justru, tata kelola pemerintahan menjadi lebih sehat ketika keberhasilan dan tantangan dapat dibicarakan secara proporsional.

Bagi peserta, Ciamis memberikan pengalaman lapangan.

Bagi Pemkab Ciamis, kedatangan peserta membuka peluang memperoleh perspektif baru.

Bagi masyarakat, harapan akhirnya sederhana: proses pembelajaran tersebut ikut mendorong pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan mampu menghadapi persoalan secara nyata.

Karena itu, nilai sebuah visitasi seharusnya tidak berhenti pada dokumentasi kegiatan.

Ada pengetahuan yang dibawa pulang. Ada masukan yang bisa ditindaklanjuti. Ada pula pekerjaan rumah yang semestinya tetap menjadi perhatian.

Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang seberapa meyakinkan sebuah program dipresentasikan ketika tamu datang. Kepemimpinan terlihat ketika kritik muncul, persoalan bertambah rumit, dan pemerintah tetap memilih bekerja daripada sekadar berbicara.

Di situlah sebuah visitasi menemukan maknanya: bukan ketika kamera merekam, tetapi ketika perubahan benar-benar terjadi setelah semua tamu pulang. (Red)