Pelantikan Pj Sekda Tasikmalaya menjadi awal pengawasan publik terhadap efektivitas birokrasi dan pelayanan warga.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya menandai pergantian figur kunci dalam struktur birokrasi daerah. Namun di balik prosesi resmi, publik menaruh perhatian lebih besar pada satu hal: sejauh mana jabatan strategis ini mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menjawab persoalan pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan warga.
Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, melantik Drs. H. Roni Ahmad Sahroni, MM sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam acara yang digelar di Operation Room Sekretariat Daerah, Senin (12/1/2026). Pelantikan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta pejabat struktural lainnya.
Bagi publik, pengisian jabatan Sekda bukan sekadar formalitas administrasi. Posisi ini menjadi pusat kendali birokrasi yang menentukan apakah kebijakan daerah berjalan efektif atau kembali terjebak dalam rutinitas tanpa dampak nyata.
Sekda dan Masalah Koordinasi Birokrasi
Dalam sambutannya, Bupati Cecep menegaskan peran Sekda sebagai penghubung utama antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Ia menyoroti pentingnya koordinasi agar kebijakan tidak berhenti di tataran perencanaan.
“Sekretaris Daerah harus mampu menjadi jembatan yang kokoh antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah,” ujar Bupati.
Pernyataan ini secara implisit mengakui persoalan klasik birokrasi daerah: lemahnya koordinasi lintas SKPD. Dalam praktiknya, masalah ini sering berdampak pada program yang berjalan parsial, tumpang tindih anggaran, dan minim evaluasi hasil.
Di titik inilah pengawasan publik menjadi relevan. Jabatan Sekda memiliki kewenangan besar dalam mengendalikan ritme birokrasi. Ketika fungsi ini tidak berjalan optimal, yang dirugikan bukan pejabat, melainkan masyarakat penerima layanan.
Efektivitas Program dan Risiko Tumpang Tindih
Bupati Cecep juga menekankan agar Penjabat Sekda memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegasan ini penting, mengingat efektivitas program daerah kerap diukur dari serapan anggaran, bukan dari hasil di lapangan.
“Sekretaris Daerah harus mampu memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan secara selaras, tidak tumpang tindih, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tasikmalaya,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi indikator risiko yang perlu diawasi publik. Ketika program tidak terintegrasi, potensi pemborosan anggaran meningkat. Ketika evaluasi lemah, kualitas pelayanan publik menurun.
Dalam konteks ini, peran Sekda bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Pengawasan Publik atas Jabatan Strategis
Pelantikan Penjabat Sekda harus dibaca sebagai awal masa pengawasan, bukan akhir persoalan. Publik berhak mengetahui sejauh mana perubahan kepemimpinan birokrasi berdampak pada transparansi, kecepatan layanan, dan konsistensi kebijakan.
Dalam struktur pemerintahan daerah, Sekda mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, mengawal kebijakan kepala daerah, serta memastikan disiplin aparatur sipil negara. Kegagalan menjalankan fungsi ini berimplikasi langsung pada kualitas pelayanan publik, mulai dari perizinan hingga program pembangunan desa.
Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada prosesi pelantikan. Indikator kinerja Sekda perlu dibuka secara jelas: apakah koordinasi antar-SKPD membaik, apakah keluhan masyarakat ditangani lebih cepat, dan apakah kebijakan daerah dieksekusi secara konsisten.
Harapan dan Ujian di Hadapan Publik
Kehadiran unsur Forkopimda, kepala SKPD, staf ahli bupati, Ketua TP PKK, serta Forum Camat dalam pelantikan ini menegaskan besarnya pengaruh jabatan Sekda dalam ekosistem pemerintahan daerah. Namun besarnya pengaruh itu juga berarti besarnya tanggung jawab.
Bagi Penjabat Sekda yang baru dilantik, jabatan ini bukan sekadar amanah struktural. Ia adalah ujian kepemimpinan birokrasi di bawah sorotan publik. Keberhasilan akan tercermin dari perubahan nyata, bukan dari laporan administratif.
Bagi masyarakat Tasikmalaya, pelantikan ini menjadi momentum untuk menagih kinerja. Apakah birokrasi akan lebih responsif, atau tetap berjalan dalam pola lama yang minim evaluasi. (AC)
