albadarpost.com, BERITA DAERAH — Kondisi keuangan daerah Tasikmalaya kembali mendapat sorotan setelah dua aset utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni RSUD dr. Soekardjo dan Pasar Cikurubuk, menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Situasi ini tidak berdiri sendiri sebagai persoalan manajerial aset, melainkan mencerminkan ketergantungan fiskal daerah pada mesin pendapatan yang semakin rentan di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan kebijakan.
Selama bertahun-tahun, RSUD dr. Soekardjo dan Pasar Cikurubuk berperan penting dalam menopang keuangan daerah Tasikmalaya. Keduanya menjadi sumber PAD yang diandalkan untuk menutup kebutuhan belanja layanan publik. Namun, data terbaru memperlihatkan kontribusi yang kian menurun, seiring meningkatnya beban operasional dan melemahnya aktivitas ekonomi.
RSUD Tertekan Beban, Layanan Ikut Teruji
RSUD dr. Soekardjo sebagai rumah sakit rujukan utama di Priangan Timur menghadapi tekanan keuangan yang tidak ringan. Pendapatan rumah sakit tidak lagi sebanding dengan lonjakan biaya operasional, kewajiban pembayaran, serta kebutuhan peningkatan layanan kesehatan. Ketimpangan ini membuat arus kas rumah sakit menjadi rapuh dan berdampak langsung pada kontribusinya terhadap PAD.
Baca juga: Bupati Tasikmalaya Dorong Sekolah Jadi Pusat Perubahan Lingkungan
Dalam konteks keuangan daerah Tasikmalaya, kondisi tersebut menimbulkan risiko ganda. Di satu sisi, rumah sakit tetap harus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat. Di sisi lain, kemampuan RSUD untuk menyetor pendapatan ke kas daerah semakin terbatas. Jika situasi ini berlarut, pemerintah daerah berpotensi menghadapi dilema antara menjaga layanan publik dan menutup kekurangan fiskal.
Tekanan ini juga menunjukkan bahwa model pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membutuhkan evaluasi menyeluruh. Tanpa kebijakan penyeimbang, RSUD berisiko menjadi beban fiskal alih-alih mesin pendapatan yang sehat.
Pasar Cikurubuk Sepi, Retribusi Menyusut
Masalah serupa terlihat di Pasar Cikurubuk, pusat perdagangan tradisional terbesar di Kota Tasikmalaya. Aktivitas jual beli yang melemah menyebabkan banyak kios tidak lagi beroperasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penerimaan retribusi pasar yang selama ini menjadi bagian penting dari PAD.
Penurunan okupansi kios bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan pasar. Fenomena ini berkaitan dengan perubahan pola belanja masyarakat, persaingan dengan sektor ritel modern, serta menurunnya daya beli. Akibatnya, keuangan daerah Tasikmalaya kehilangan salah satu sumber pendapatan stabil yang selama ini menopang belanja rutin.
Jika tidak direspons dengan langkah strategis, pelemahan Pasar Cikurubuk berpotensi menciptakan efek berantai. Pedagang kehilangan penghasilan, daerah kehilangan retribusi, dan aktivitas ekonomi lokal melemah.
Ketergantungan PAD dan Tantangan Kebijakan
Kondisi RSUD dan Pasar Cikurubuk menunjukkan satu persoalan mendasar: keuangan daerah Tasikmalaya masih sangat bergantung pada segelintir mesin PAD. Ketika dua aset utama ini melemah secara bersamaan, ruang fiskal pemerintah daerah ikut menyempit.
Situasi ini menuntut kebijakan yang lebih proaktif dan terukur. Pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi sumber PAD, sekaligus melakukan pembenahan struktural terhadap aset yang ada. Tanpa langkah tersebut, tekanan fiskal berisiko memengaruhi pembiayaan layanan publik lain, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur dasar.
Penguatan tata kelola, penyesuaian model bisnis, serta keberanian mengambil keputusan strategis menjadi kunci menjaga keberlanjutan keuangan daerah Tasikmalaya. Tanpa itu, kerentanan fiskal akan terus berulang dan membebani masyarakat dalam jangka panjang. (AC)
