Dua hingga Tiga Bulan Tak Dibayar, Nasib Pendamping Tasikmalaya Jadi Sorotan

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Keterlambatan pencairan honor pendamping di Kota Tasikmalaya mulai menjadi perhatian publik. Belum cairnya honor pendamping selama dua hingga tiga bulan memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan sejumlah program pelayanan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Hingga kini, pendamping Dana Kelurahan dan pendamping Ohan Hafidz masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka.

Di lapangan, aktivitas para pendamping tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mereka terus mendampingi pelaksanaan program, membantu administrasi, melakukan koordinasi, hingga menyusun laporan kegiatan. Namun di sisi lain, honor yang menjadi hak mereka belum juga diterima.

Situasi ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan para pendamping. Lebih jauh, keterlambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas program pelayanan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting pembangunan daerah.

Pendamping Tetap Bekerja Meski Honor Belum Diterima

Sejumlah pendamping Dana Kelurahan mengaku belum menerima honor selama dua bulan terakhir. Sementara itu, pendamping program Ohan Hafidz disebut menghadapi keterlambatan yang lebih panjang, yakni mencapai tiga bulan.

Padahal, kedua program tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat lokal.

Pendamping Dana Kelurahan berperan dalam mengawal pelaksanaan berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Mereka membantu proses perencanaan, monitoring, hingga pelaporan program yang didanai pemerintah.

Di sisi lain, pendamping Ohan Hafidz menjadi bagian penting dalam pembinaan generasi muda melalui program keagamaan yang selama ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

“Kami tetap bekerja seperti biasa, tetapi honor belum cair. Jika memang ada kendala, kami berharap ada penjelasan yang terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan,” ungkap salah seorang pendamping yang enggan disebutkan namanya.

Publik Mulai Menyoroti Dampaknya terhadap Program

Keterlambatan pembayaran honor memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Sebab, program Dana Kelurahan dan Ohan Hafidz merupakan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Banyak pihak khawatir jika kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, semangat kerja para pendamping dapat menurun. Selain itu, proses administrasi dan pelaporan kegiatan berpotensi mengalami keterlambatan.

Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran dan dukungan bagi para pelaksana lapangan agar program berjalan sukses.

Karena itu, kepastian pembayaran honor menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah warga mulai mempertanyakan kondisi fiskal daerah. Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyatakan adanya gangguan serius terhadap keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Oleh sebab itu, berbagai spekulasi yang berkembang perlu disikapi secara hati-hati dan menunggu penjelasan dari instansi yang berwenang.

Transparansi Dinilai Menjadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

Sejumlah kalangan menilai keterbukaan informasi menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Apabila terdapat kendala administratif maupun teknis dalam proses pencairan honor, penjelasan resmi dinilai dapat memberikan kepastian kepada para pendamping dan publik.

Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pelaksana program dapat mencegah munculnya informasi yang tidak akurat.

Dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan hanya soal penyampaian data. Transparansi juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, banyak pihak berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya segera memberikan keterangan resmi mengenai penyebab keterlambatan honor serta jadwal pencairan yang jelas.

Langkah tersebut dinilai penting agar para pendamping dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang optimal.

Menunggu Kepastian dari Pemerintah Daerah

Hingga kini, para pendamping masih menjalankan tugasnya di lapangan sambil menunggu kepastian pencairan honor. Mereka berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan sehingga program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan efektif.

Di sisi lain, masyarakat juga menantikan penjelasan resmi dari pihak terkait guna menghindari munculnya berbagai asumsi yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sampai berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya mengenai penyebab keterlambatan pembayaran honor maupun jadwal pencairannya.

Publik kini menunggu langkah pemerintah daerah untuk memberikan kepastian sekaligus memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan. (GZ)