Di Balik Sindiran Djarot, Ada Pertarungan Besar Menuju 2029

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Hubungan Jokowi PDIP kembali menjadi sorotan setelah rencana safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke sejumlah daerah memicu respons dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. Di tengah dinamika politik nasional, perdebatan ini tidak lagi sekadar soal kunjungan ke daerah. Banyak pihak melihatnya sebagai bagian dari pertarungan pengaruh politik yang mulai mengarah ke kontestasi 2029.

Pernyataan Djarot muncul saat PDIP menggelar pembekalan dan bimbingan teknis (bimtek) anggota fraksi DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Forum internal partai itu berlangsung di tengah suasana politik yang masih menyisakan tensi pasca Pilpres 2024. Meski pemilihan telah usai, hubungan antara Jokowi dan partai yang membesarkannya belum sepenuhnya kembali hangat.

Dalam kesempatan tersebut, Djarot menanggapi rencana Jokowi menemui relawan dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung.

Menurut Djarot, langkah tersebut justru membuat kader PDIP semakin solid dalam memperkuat organisasi dan turun ke masyarakat.

Namun pernyataan itu memunculkan pertanyaan yang lebih besar.

Jika Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden dan bukan kader PDIP, mengapa setiap langkah politiknya masih terus menjadi perhatian?

Jokowi Tidak Lagi Menjabat, Tetapi Pengaruhnya Masih Terasa

Dalam sejarah politik Indonesia modern, tidak banyak mantan presiden yang tetap memiliki jaringan relawan aktif setelah meninggalkan jabatan.

Jokowi termasuk salah satunya.

Selama dua periode memimpin Indonesia, ia membangun basis pendukung yang tidak sepenuhnya bergantung pada struktur partai. Relawan yang dulu bergerak saat Pilpres masih tersebar di berbagai daerah dan sebagian tetap aktif hingga sekarang.

Karena itu, safari politik Jokowi ke sejumlah wilayah sering dibaca lebih dari sekadar agenda silaturahmi.

Apalagi dalam beberapa kesempatan, Jokowi secara terbuka menyatakan komitmennya untuk membantu membesarkan PSI, partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Di sinilah banyak pengamat melihat alasan mengapa setiap langkah Jokowi masih diperhitungkan.

Bukan karena jabatan formal yang dimilikinya, melainkan karena pengaruh sosial dan politik yang masih melekat di sebagian masyarakat.

Dari Kader Andalan Menjadi Rival Politik

Hubungan Jokowi dan PDIP pernah menjadi salah satu aliansi politik terkuat dalam dua dekade terakhir.

PDIP mengusung Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga dua kali memenangkan pemilihan presiden.

Namun situasi berubah menjelang Pilpres 2024.

Ketika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, arah politik Jokowi dinilai tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan keputusan partai. Situasi semakin memanas saat Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Sejak saat itu, hubungan kedua pihak memasuki fase yang berbeda.

PDIP kemudian mengambil langkah organisasi dengan memberhentikan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Keputusan tersebut menjadi penanda berakhirnya hubungan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Media Sosial Ikut Memanaskan Perdebatan

Di media sosial, pernyataan Djarot langsung memancing beragam tanggapan.

Sebagian pendukung PDIP menilai partai perlu fokus memperkuat struktur internal dan tidak terlalu bergantung pada figur tertentu.

Namun di sisi lain, pendukung Jokowi menganggap safari politik mantan presiden itu sebagai hal yang wajar setelah dirinya tidak lagi menjabat.

Perdebatan pun berkembang ke berbagai isu, mulai dari masa depan PSI, posisi relawan Jokowi, hingga hubungan politik antara keluarga Jokowi dan PDIP.

Meski demikian, respons publik tidak selalu berada dalam dua kutub yang saling berhadapan.

Ada pula kelompok masyarakat yang memilih melihat dinamika ini sebagai bagian dari proses politik yang biasa terjadi setelah pergantian kekuasaan.

Apakah Safari Politik Jokowi Otomatis Menguntungkan PSI?

Pertanyaan ini sering muncul dalam berbagai diskusi politik.

Namun tidak semua pihak sepakat bahwa langkah Jokowi otomatis menguntungkan PSI.

Sebagian pengamat justru menilai pengaruh politik seorang mantan presiden tidak selalu dapat ditransfer begitu saja kepada partai maupun figur lain.

Faktor struktur partai, kaderisasi, program politik, hingga dinamika daerah tetap memiliki peran besar dalam menentukan dukungan masyarakat.

Karena itu, dampak safari politik Jokowi terhadap peta politik nasional masih perlu dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Polemik yang Belum Benar-Benar Berakhir

Dalam pernyataannya, Djarot juga kembali menyinggung polemik ijazah Jokowi yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Namun penting untuk dicatat bahwa isu tersebut masih menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang di ruang publik dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan tanpa proses pembuktian yang sah.

Karena itu, diskusi mengenai polemik tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.

Sementara itu, yang terlihat jelas saat ini adalah hubungan politik antara Jokowi dan PDIP masih menyisakan jarak yang cukup lebar.

Dan selama kedua pihak masih memiliki pengaruh besar dalam politik nasional, setiap pernyataan maupun langkah politik mereka kemungkinan akan terus menarik perhatian publik.

Dalam politik, yang paling berpengaruh tidak selalu mereka yang sedang memegang jabatan. Kadang justru mereka yang sudah turun dari panggung, tetapi masih mampu membuat lawan dan kawan sama-sama menoleh. Dan selama nama Jokowi masih memunculkan reaksi sebesar ini, pertarungan pengaruh menuju 2029 tampaknya belum akan benar-benar berakhir. (Red)