Tak Sekadar Prosedur, Ini Wajah Baru Layanan Kesehatan Tasikmalaya

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Penguatan HAM kesehatan mulai menunjukkan arah baru di Kota Tasikmalaya. Tidak lagi sekadar formalitas, penerapan hak asasi manusia di sektor kesehatan kini bergerak menuju layanan yang lebih adil, inklusif, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Suasana itu terasa dalam kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra Negara, hadir langsung dan menyimak jalannya kegiatan bersama para peserta yang didominasi tenaga kesehatan dan pejabat teknis.

Di ruang kegiatan, diskusi berlangsung hidup. Para peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi pelayanan di lapangan—mulai dari antrean pasien hingga tantangan komunikasi antara tenaga medis dan masyarakat.

Berbasis Regulasi, Bukan Sekadar Wacana

Penguatan HAM kesehatan ini tidak berdiri di ruang kosong. Pemerintah mengacu pada sejumlah regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, arah kebijakan juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Melalui kerangka ini, pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kecepatan atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari sejauh mana hak pasien dihormati.

Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menekankan bahwa pendekatan berbasis HAM harus hadir dalam setiap lini pelayanan.
“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga bagaimana negara hadir menghormati martabat warganya,” ujarnya dalam forum tersebut.

Dari Teori ke Praktik di Lapangan

Namun, tantangan terbesar justru muncul saat teori bertemu realitas. Tidak semua prinsip HAM mudah diterapkan, terutama ketika tenaga kesehatan harus bekerja dalam tekanan tinggi.

Karena itu, kegiatan ini tidak berhenti pada pemaparan materi. Para ASN diajak berdiskusi, bahkan mengkritisi praktik yang selama ini berjalan. Mereka membahas bagaimana menghadapi pasien rentan, memastikan akses setara, hingga menghindari perlakuan diskriminatif.

Di sisi lain, pendekatan ini membuka perspektif baru. Petugas kesehatan mulai melihat bahwa pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tetapi juga menghargai kondisi psikologis dan sosial pasien.

Mendorong Layanan Lebih Inklusif dan Manusiawi

Selanjutnya, penguatan HAM kesehatan diarahkan untuk menciptakan layanan yang inklusif. Artinya, siapa pun—tanpa memandang latar belakang ekonomi, usia, atau kondisi fisik—berhak mendapatkan pelayanan yang sama.

Pendekatan ini juga mendorong empati sebagai bagian dari standar pelayanan. Tenaga kesehatan tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga memahami kebutuhan pasien secara lebih utuh.

Akibatnya, interaksi antara petugas dan masyarakat menjadi lebih hangat. Kepercayaan publik pun perlahan tumbuh, terutama ketika masyarakat merasa dihargai, bukan sekadar dilayani.

Peran Pemerintah Daerah Jadi Penentu

Kehadiran Diky Chandra Negara dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan HAM bukan agenda sampingan. Pemerintah daerah mulai menempatkannya sebagai bagian penting dari reformasi pelayanan publik.

Lebih jauh, sinergi antara pemerintah dan ASN menjadi kunci. Regulasi yang kuat tidak akan berdampak tanpa implementasi yang konsisten di lapangan.

Karena itu, kegiatan seperti ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Sebaliknya, ia menjadi titik awal perubahan budaya kerja di sektor kesehatan.

Menuju Standar Baru Pelayanan Publik

Ke depan, penguatan HAM kesehatan berpotensi menjadi standar baru pelayanan publik di Tasikmalaya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat.

Jika dijalankan secara konsisten, dampaknya akan terasa luas. Masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan medis, tetapi juga merasakan perlakuan yang lebih manusiawi.

Pada akhirnya, perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat besar. Namun, dari ruang-ruang pelayanan yang lebih ramah dan adil, kepercayaan publik bisa tumbuh—dan itulah fondasi utama pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. (Red)