albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/Pid/2025 menegaskan satu hal penting: kebohongan yang digunakan untuk meyakinkan orang agar memberikan pinjaman uang bukan sekadar wanprestasi, melainkan tindak pidana penipuan. Di tengah praktik pinjam-meminjam yang kerap berbasis relasi personal dan rasa saling percaya, putusan ini relevan karena menyentuh ruang paling rentan dalam kehidupan warga—kepercayaan yang disalahgunakan.
Bagi publik, perkara ini bukan hanya soal satu terdakwa dan satu korban. Ia menyangkut batas antara hubungan perdata dan kejahatan pidana, sekaligus menjadi penanda bagaimana negara memandang tipu muslihat dalam transaksi yang tampak “sukarela”.
Fakta Hukum yang Sudah Final
Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berulang kali meminta uang kepada korban dengan alasan pinjaman.
Baca juga: Putusan MA Perberat Hukuman Korupsi
Namun, pinjaman itu tidak berdiri sebagai transaksi biasa. Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan untuk membangun kepercayaan korban. Di antaranya, menjanjikan pelunasan utang dengan jaminan sebidang tanah serta menghadirkan pihak lain yang berpura-pura sebagai karyawan bank. Seluruh narasi tersebut tidak pernah direalisasikan dan terbukti semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi rujukan penting dalam membaca unsur “tipu muslihat” dalam Pasal 378 KUHP.
Masalah Publik di Balik Putusan
Yang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan hanya kerugian finansial korban, tetapi juga rasa aman warga dalam melakukan hubungan sosial dan ekonomi. Banyak transaksi pinjaman terjadi tanpa perjanjian tertulis, mengandalkan relasi personal, kedekatan emosional, atau status sosial tertentu.
Dalam konteks ini, kebohongan yang dirangkai secara sistematis—dengan janji jaminan, simbol legalitas, dan peran pihak ketiga palsu—menciptakan ilusi keamanan. Di titik inilah warga menjadi rentan. Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana hadir untuk melindungi warga dari praktik manipulatif yang menyamar sebagai kesepakatan sukarela.
Pilihan Negara: Prosedur vs Substansi
Mahkamah Agung memilih membaca perkara ini dari substansinya, bukan semata bentuk luarnya. Negara tidak berhenti pada fakta bahwa korban “secara sadar” memberikan uang, tetapi menelusuri bagaimana kesadaran itu dibentuk melalui kebohongan.
Pendekatan ini penting. Jika negara hanya berpegang pada prosedur formal—bahwa ada penyerahan uang tanpa paksaan fisik—maka banyak praktik penipuan akan berlindung di balik dalih pinjaman. Dengan putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kehendak yang lahir dari tipu daya bukan kehendak yang bebas.
Namun, pendekatan ini juga menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum agar tidak serta-merta mempidanakan setiap sengketa utang-piutang. Garis pembeda antara wanprestasi dan penipuan harus tetap dijaga secara ketat.
Dampak Nyata bagi Warga
Bagi warga, putusan ini memberi kepastian bahwa hukum tidak membiarkan kebohongan yang sistematis berlalu sebagai persoalan perdata biasa. Ia memperkuat posisi korban dan memberi sinyal bahwa kepercayaan sosial bukan ruang bebas eksploitasi.
Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, putusan ini menjadi rujukan penting dalam menangani laporan penipuan berbasis relasi personal. Di sisi lain, ia juga menuntut peningkatan literasi hukum publik agar warga memahami risiko pinjaman informal tanpa verifikasi memadai.
Baca juga: BNPP Tetapkan Batas RI–Malaysia, Ini Dampaknya
Pada level yang lebih luas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum turut dipertaruhkan. Konsistensi penerapan putusan semacam ini akan menentukan apakah hukum benar-benar hadir melindungi yang rentan.
Apa yang Perlu Diawasi
Yang perlu diawasi ke depan adalah implementasi kaidah hukum ini di tingkat penyidikan dan penuntutan. Ada risiko perluasan tafsir yang berlebihan, di mana setiap kegagalan membayar utang dilaporkan sebagai penipuan.
Kontrol publik dibutuhkan agar aparat tetap membedakan antara kebohongan sejak awal dengan kegagalan memenuhi janji karena keadaan. Transparansi dalam pertimbangan hukum dan kecermatan pembuktian menjadi kunci agar perlindungan hukum tidak berubah menjadi kriminalisasi.
Putusan Mahkamah Agung ini bekerja dalam diam. Ia tidak mengubah undang-undang, tetapi menggeser cara kita memahami kepercayaan, kebohongan, dan tanggung jawab. Di ruang sosial yang kian kompleks, hukum diingatkan untuk tetap berpihak pada kewarasan publik—tanpa kehilangan batas. (Red)
