Bupati Herdiat Fokus Genjot PAD Usai APBD Ciamis Disepakati

albadarpost.com, BERITA DAERAH – PAD Ciamis menjadi sorotan utama setelah DPRD Kabupaten Ciamis bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain menyetujui laporan keuangan daerah, rapat paripurna juga menegaskan arah baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis sebagai fondasi untuk memperkuat keuangan daerah dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Kesepakatan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Tumenggung Wiradikusumah, Selasa (21/7/2026). Agenda rapat tidak hanya membahas pertanggungjawaban APBD, tetapi juga memuat penjelasan Bupati Ciamis mengenai lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Fokus terhadap peningkatan PAD menjadi salah satu pesan paling menonjol dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah menilai penguatan kemampuan fiskal menjadi syarat penting agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan ekonomi.

DPRD Nilai Pertanggungjawaban APBD Telah Sesuai Ketentuan

Sebelum pengambilan keputusan, Panitia Khusus DPRD melalui juru bicaranya, Zaenal Arifin, menyampaikan hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

Pansus menyatakan dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, DPRD menyatakan Raperda layak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Herdiat Beberkan Strategi Meningkatkan PAD Ciamis

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama Panitia Khusus, yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda secara konstruktif.

“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus, atas dedikasi dan pemikiran konstruktif,” ujar Herdiat.

Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

Lebih jauh, Herdiat menegaskan bahwa peningkatan PAD akan menjadi fokus utama pemerintah daerah pada periode mendatang.

Pemerintah Kabupaten Ciamis, kata dia, akan memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi digital.

Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki pendataan objek pajak, mempercepat penataan piutang daerah, sekaligus meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah.

Tidak hanya itu, berbagai regulasi pendukung dan infrastruktur administrasi juga akan terus diperbaiki agar pengelolaan pendapatan daerah berjalan lebih efektif.

“Peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kemampuan Fiskal Masih Menjadi Tantangan

Herdiat mengakui kemampuan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik tanpa mengurangi fokus terhadap program prioritas.

Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di saat yang sama, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem administrasi, pengawasan internal, dan validasi data juga terus dilakukan agar setiap program berjalan lebih tepat sasaran.

Menurut Herdiat, setiap anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ciamis,” katanya.

Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Pada akhir sambutannya, Herdiat mengajak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi.

Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Ciamis.

Seluruh masukan yang disampaikan DPRD, lanjutnya, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif pada masa mendatang.

Setelah seluruh agenda selesai, pimpinan DPRD dan Bupati Ciamis menandatangani berita acara persetujuan bersama. Selanjutnya, dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 akan dikirim kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalani proses evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Dengan tahapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap pengelolaan anggaran semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Ketika PAD tumbuh, ruang pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin kuat, dan harapan masyarakat Ciamis untuk maju memiliki pijakan yang lebih nyata. (GZ)