Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » APBD Kota Tasikmalaya 2025 Didominasi Dana Transfer, Ini Rincian Data Resmi BPS

APBD Kota Tasikmalaya 2025 Didominasi Dana Transfer, Ini Rincian Data Resmi BPS

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pendapatan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada 2025 tercatat mencapai Rp1,708 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar sekitar Rp1,692 triliun. Informasi tersebut tercantum dalam publikasi Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa angka-angka keuangan daerah merupakan data sementara hingga 3 Februari 2026, sehingga masih dimungkinkan mengalami penyesuaian pada laporan keuangan final sesuai ketentuan yang berlaku.

Publikasi Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026 merupakan salah satu referensi statistik resmi yang memuat gambaran pemerintahan, kondisi sosial, ekonomi, hingga keuangan daerah sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan.

Pendapatan Asli Daerah Tembus Rp425 Miliar

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya pada 2025 mencapai sekitar Rp425,50 miliar.

Komponen terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang menyumbang sekitar Rp232,46 miliar. Selain itu, PAD juga diperoleh dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam data BPKAD.

Dana Transfer Masih Menjadi Sumber Pendapatan Terbesar

Struktur pendapatan daerah Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Data yang dipublikasikan BPS menunjukkan dana transfer pada 2025 mencapai sekitar Rp1,184 triliun. Dari jumlah tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan nilai sekitar Rp825,05 miliar, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp281,46 miliar. Sementara sisanya berasal dari dana bagi hasil serta komponen transfer lainnya sesuai struktur APBD.

Besarnya porsi dana transfer tersebut tergambar dalam komposisi pendapatan daerah yang disajikan pada publikasi resmi BPS.

Belanja Daerah Mendekati Rp1,7 Triliun

Pada sisi pengeluaran, realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya tercatat sekitar Rp1,691 triliun berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga awal Februari 2026.

Belanja daerah tersebut terdiri atas berbagai kelompok pengeluaran sesuai struktur APBD, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hibah, bantuan sosial, serta belanja tidak terduga.

Data APBD tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai program pelayanan publik. Publikasi BPS menyajikan informasi tersebut sebagai bagian dari statistik resmi tanpa memberikan penilaian terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Pemerintah Kota Didukung Ribuan ASN

Selain menyajikan data keuangan, publikasi BPS juga memuat informasi mengenai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada 2025 tercatat terdapat 4.910 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 38 perangkat daerah. Dari jumlah tersebut, 2.102 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.808 orang perempuan.

Di samping PNS, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memiliki 1.462 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DPRD Kota Tasikmalaya Beranggotakan 45 Orang

Dalam sektor pemerintahan, publikasi BPS mencatat DPRD Kota Tasikmalaya periode 2025 beranggotakan 45 orang yang berasal dari 10 partai politik.

Komposisinya terdiri atas 37 anggota laki-laki dan 8 anggota perempuan.

BPS Sajikan Data Resmi sebagai Referensi Pembangunan

Publikasi Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026 disusun BPS Kota Tasikmalaya melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah sebagai penyedia data sektoral, termasuk BPKAD untuk data keuangan daerah.

Selain APBD, publikasi tersebut juga memuat informasi mengenai kondisi geografi, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perekonomian, serta berbagai indikator pembangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi statistik resmi. (Red)

  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengrusakan Rumah

    Datang untuk Klarifikasi, Pria di Taraju Dobrak Rumah Advokat

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 154
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH — Niat awalnya ingin melakukan klarifikasi terkait sebuah persoalan hukum. Namun emosi yang tidak terkendali justru membawa seorang pria di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, ke ranah pidana. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya mengungkap kasus dugaan pengrusakan rumah milik seorang advokat berinisial A.S di Kampung Semah Madu, Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju. Tersangka […]

  • Insentif Guru Honorer

    Insentif Guru Honorer Naik Jadi Rp400 Ribu Mulai 2026

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Pemerintah naikkan insentif guru honorer jadi Rp400 ribu/bulan mulai 2026 untuk lebih dari 300 ribu guru non-ASN. albadarpost.com, CENDIKIA — Pemerintah resmi menyatakan bahwa insentif guru honorer akan ditingkatkan menjadi Rp 400 ribu per bulan mulai tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki kesejahteraan […]

  • Feradi WPI

    2 Tahun Feradi WPI: Ketika Hukum Masih Jauh, Mereka Justru Mendekat

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 178
    • 0Komentar

    albadarpost.com, OPINI – Organisasi Advokat dan Paralegal, Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia (Feradi WPI) genap berusia dua tahun. Namun di balik milad Feradi WPI ini, ada pertanyaan yang lebih besar: mengapa di negeri dengan ribuan advokat, akses keadilan masyarakat masih terasa jauh? Di titik inilah Feradi WPI mengambil posisi yang tidak nyaman: turun langsung […]

  • Audit PDAM Subang

    Dedi Mulyadi Minta BPK Audit PDAM Subang Terkait Penerimaan Rp 600 Juta dari Aqua

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi minta BPK audit PDAM Subang soal penerimaan Rp 600 juta per bulan dari Aqua. albadarpost.com, LENSA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap PDAM Subang. Langkah itu diambil setelah muncul temuan adanya penerimaan dana sebesar Rp 600 juta per bulan dari […]

  • Ponpes Al Furqon Cianjur Terbakar

    Ponpes Al Furqon Cianjur Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 22
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH – Aktivitas di Ponpes Al Furqon Cianjur terbakar mendadak berubah menjadi kepanikan ketika kobaran api melalap sebagian bangunan pondok pesantren di Desa Jatisari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Jumat (24/7/2026). Selain bangunan pesantren, satu rumah warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Beruntung, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa […]

  • Ilustrasi ASN bekerja dari rumah dengan laptop untuk kebijakan WFH ASN guna menghemat BBM nasional

    WFH ASN Hemat BBM? Ini Fakta Mengejutkan di Baliknya

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 172
    • 0Komentar

    albadarpost.com, PERSPEKTIF – WFH ASN mendadak jadi perbincangan panas. Banyak yang mengira kebijakan ini sudah resmi dan siap diterapkan. Padahal, wacana WFH ASN atau kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara—termasuk istilah lain seperti work from anywhere (WFA ASN)—masih berada di tahap kajian. Namun demikian, isu ini langsung viral karena dikaitkan dengan upaya hemat BBM […]

expand_less