APBD Kota Tasikmalaya 2025 Didominasi Dana Transfer, Ini Rincian Data Resmi BPS
- account_circle redaktur
- calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
- visibility 33
- comment 0 komentar
- print Cetak

Bale Kota Tasikmalaya.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pendapatan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada 2025 tercatat mencapai Rp1,708 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar sekitar Rp1,692 triliun. Informasi tersebut tercantum dalam publikasi Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa angka-angka keuangan daerah merupakan data sementara hingga 3 Februari 2026, sehingga masih dimungkinkan mengalami penyesuaian pada laporan keuangan final sesuai ketentuan yang berlaku.
Publikasi Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026 merupakan salah satu referensi statistik resmi yang memuat gambaran pemerintahan, kondisi sosial, ekonomi, hingga keuangan daerah sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan.
Pendapatan Asli Daerah Tembus Rp425 Miliar
Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya pada 2025 mencapai sekitar Rp425,50 miliar.
Komponen terbesar PAD berasal dari pajak daerah yang menyumbang sekitar Rp232,46 miliar. Selain itu, PAD juga diperoleh dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam data BPKAD.
Dana Transfer Masih Menjadi Sumber Pendapatan Terbesar
Struktur pendapatan daerah Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.
Data yang dipublikasikan BPS menunjukkan dana transfer pada 2025 mencapai sekitar Rp1,184 triliun. Dari jumlah tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan nilai sekitar Rp825,05 miliar, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp281,46 miliar. Sementara sisanya berasal dari dana bagi hasil serta komponen transfer lainnya sesuai struktur APBD.
Besarnya porsi dana transfer tersebut tergambar dalam komposisi pendapatan daerah yang disajikan pada publikasi resmi BPS.
Belanja Daerah Mendekati Rp1,7 Triliun
Pada sisi pengeluaran, realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya tercatat sekitar Rp1,691 triliun berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga awal Februari 2026.
Belanja daerah tersebut terdiri atas berbagai kelompok pengeluaran sesuai struktur APBD, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hibah, bantuan sosial, serta belanja tidak terduga.
Data APBD tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai program pelayanan publik. Publikasi BPS menyajikan informasi tersebut sebagai bagian dari statistik resmi tanpa memberikan penilaian terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
Pemerintah Kota Didukung Ribuan ASN
Selain menyajikan data keuangan, publikasi BPS juga memuat informasi mengenai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Pada 2025 tercatat terdapat 4.910 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 38 perangkat daerah. Dari jumlah tersebut, 2.102 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.808 orang perempuan.
Di samping PNS, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memiliki 1.462 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
DPRD Kota Tasikmalaya Beranggotakan 45 Orang
Dalam sektor pemerintahan, publikasi BPS mencatat DPRD Kota Tasikmalaya periode 2025 beranggotakan 45 orang yang berasal dari 10 partai politik.
Komposisinya terdiri atas 37 anggota laki-laki dan 8 anggota perempuan.
BPS Sajikan Data Resmi sebagai Referensi Pembangunan
Publikasi Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2026 disusun BPS Kota Tasikmalaya melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah sebagai penyedia data sektoral, termasuk BPKAD untuk data keuangan daerah.
Selain APBD, publikasi tersebut juga memuat informasi mengenai kondisi geografi, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perekonomian, serta berbagai indikator pembangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi statistik resmi. (Red)
- Penulis: redaktur



Saat ini belum ada komentar